Pernyataan mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus diplomat senior Indonesia, Dino Patti Djalal, mengenai tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto menarik untuk dicermati. Dino bukan sekadar pengamat. Ia adalah pelaku diplomasi yang memahami bagaimana hubungan antarnegara dibangun, bagaimana sebuah kunjungan kenegaraan dirancang, dan bagaimana hasilnya diukur.
Karena itu, ketika Dino mengingatkan bahwa Presiden Prabowo perlu mengurangi frekuensi perjalanan luar negeri dan lebih mengutamakan efektivitas diplomasi, kritik tersebut layak dipertimbangkan secara serius.
Namun sesungguhnya persoalannya bukan terletak pada berapa kali seorang presiden naik pesawat dan mengunjungi negara lain. Persoalan yang lebih penting adalah apakah biaya yang dikeluarkan negara sebanding dengan manfaat yang diterima rakyat.
Dalam dunia bisnis terdapat konsep Return on Investment (ROI). Setiap pengeluaran harus menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Prinsip yang sama seharusnya berlaku dalam tata kelola negara. Setiap perjalanan presiden menggunakan uang rakyat. Maka rakyat berhak mengetahui apa keuntungan yang diperoleh bangsa dari setiap rupiah yang dibelanjakan.
Masalahnya, hingga saat ini publik lebih banyak melihat foto-foto diplomatik, jamuan kenegaraan, penyambutan militer, penandatanganan nota kesepahaman, dan berbagai seremoni lainnya. Yang belum terlihat secara jelas adalah dampak langsungnya terhadap kehidupan masyarakat.
Apakah kunjungan-kunjungan tersebut berhasil meningkatkan ekspor Indonesia secara signifikan?
Apakah menghasilkan investasi baru yang benar-benar terealisasi?
Apakah mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar?
Apakah memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global?
Ataukah sebagian besar hanya menghasilkan komitmen-komitmen normatif yang memang selalu terdengar indah dalam setiap konferensi internasional?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena kondisi Indonesia hari ini sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Pertumbuhan ekonomi belum mampu menciptakan pekerjaan yang cukup bagi generasi muda. Kelas menengah mulai tertekan. Daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Sementara itu, beban utang negara, kebutuhan pembangunan, serta tuntutan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan terus meningkat.
Dalam situasi seperti ini, setiap pengeluaran negara harus diuji manfaatnya.
Di sinilah kritik Dino menemukan relevansinya.
Ia mencontohkan bagaimana Presiden Meksiko lebih sering memanfaatkan komunikasi jarak jauh dibandingkan melakukan kunjungan bilateral yang mahal. Pesan yang ingin disampaikan bukanlah anti-diplomasi, melainkan diplomasi yang hemat dan efisien.
Justru negara-negara maju saat ini mulai mengukur keberhasilan diplomasi berdasarkan hasil yang dicapai, bukan berdasarkan jumlah perjalanan yang dilakukan pemimpinnya.
Indonesia tampaknya masih terjebak pada paradigma lama bahwa semakin banyak kunjungan internasional berarti semakin aktif diplomasi sebuah negara. Padahal dunia telah berubah. Teknologi memungkinkan komunikasi tingkat tinggi dilakukan tanpa harus menggerakkan rombongan besar dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.
Lebih jauh lagi, terdapat persoalan persepsi publik yang tidak boleh diremehkan.
Di tengah kesulitan ekonomi yang dirasakan sebagian masyarakat, frekuensi perjalanan luar negeri yang terlalu tinggi berpotensi menciptakan kesan adanya jarak antara elite penguasa dan realitas rakyat. Presiden memang harus aktif di panggung dunia, tetapi rakyat juga ingin melihat pemimpinnya hadir di tengah persoalan domestik yang mereka hadapi setiap hari.
Seorang presiden pada akhirnya dipilih bukan untuk menjadi duta keliling dunia, melainkan untuk menyelesaikan masalah bangsa.
Karena itu, strategi diplomasi Indonesia ke depan perlu diperbaiki.
Pertama, setiap kunjungan luar negeri harus memiliki target yang terukur dan diumumkan kepada publik sebelum keberangkatan. Bukan sekadar mempererat hubungan bilateral, melainkan angka investasi yang ingin dicapai, pasar ekspor yang hendak dibuka, atau kesepakatan strategis yang ingin diperoleh.
Kedua, pemerintah perlu menerbitkan laporan hasil kunjungan secara transparan. Berapa nilai investasi yang masuk, berapa proyek yang terealisasi, dan berapa manfaat ekonomi yang diperoleh Indonesia. Dengan demikian publik dapat menilai efektivitasnya secara objektif.
Ketiga, diplomasi digital harus dimanfaatkan secara maksimal. Tidak semua pembicaraan membutuhkan pertemuan fisik. Teknologi memungkinkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas komunikasi antar pemimpin.
Keempat, forum internasional harus dimanfaatkan untuk melakukan sebanyak mungkin pertemuan bilateral dalam satu perjalanan. Satu perjalanan harus menghasilkan banyak capaian sekaligus.
Kelima, fokus diplomasi harus diarahkan pada kebutuhan domestik Indonesia. Diplomasi bukan sekadar membangun citra internasional, melainkan instrumen untuk memperkuat ekonomi nasional, memperluas lapangan kerja, meningkatkan transfer teknologi, dan memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan diplomasi bukanlah berapa banyak negara yang dikunjungi presiden. Ukurannya adalah berapa banyak manfaat yang kembali ke Indonesia.
Rakyat tidak membutuhkan daftar panjang perjalanan luar negeri. Rakyat membutuhkan pekerjaan yang lebih baik, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pendidikan yang berkualitas, dan masa depan yang lebih menjanjikan.
Jika diplomasi mampu menghadirkan semua itu, maka berapa pun jumlah perjalanan presiden akan dianggap wajar. Namun jika hasilnya tidak terlihat, maka kritik seperti yang disampaikan Dino Patti Djalal akan semakin menemukan pembenarannya.
