Oleh: Optic Macca
Fenomena kepemimpinan di negeri ini seolah tidak pernah lepas dari kontroversi, konflik, dan tuduhan pengkhianatan politik. Dalam pandangan sebagian kalangan, sejarah Indonesia dipenuhi oleh pergantian elite yang meninggalkan jejak persoalan, mulai dari era Soekarno hingga masa kini.
Soekarno misalnya, oleh para pengkritiknya dianggap telah mengecewakan sejumlah tokoh bangsa yang pernah berada di lingkar perjuangannya. Nama-nama seperti Agus Salim, Buya Hamka, hingga Kartosuwiryo kerap muncul dalam diskursus sejarah yang mempertanyakan arah kepemimpinan pada masa itu. Di tengah berbagai polemik tersebut, kehidupan pribadi sang proklamator juga tak luput dari sorotan publik.
Memasuki era Soeharto, tuduhan pengkhianatan politik kembali muncul. Hubungannya dengan Jenderal A.H. Nasution menjadi salah satu catatan yang sering diperdebatkan dalam sejarah nasional. Sementara itu, Presiden B.J. Habibie dinilai sebagian pihak tidak memanfaatkan momentum transisi untuk melakukan pembongkaran secara menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang diwariskan oleh rezim sebelumnya, termasuk tuduhan praktik KKN yang melekat pada lingkaran kekuasaan Orde Baru.
Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kritik datang dari berbagai arah. Sebagai seorang ulama yang kemudian menjadi umara, sebagian kalangan berharap beliau menampilkan wajah kepemimpinan yang lebih dekat dengan konsep Islam kaffah. Namun yang tampak justru penguatan gagasan pluralisme dan keterbukaan. Kedekatannya dengan sejumlah tokoh Israel, termasuk keterlibatannya dalam forum yang berhubungan dengan Shimon Peres, menjadi bahan perdebatan yang hingga kini masih menyisakan kontroversi, terutama di kalangan yang melihat Israel sebagai simbol kolonialisme modern terhadap bangsa Palestina.
Era Megawati Soekarnoputri juga tidak luput dari kritik. Pernyataannya yang dianggap sebagian umat sebagai bentuk pelecehan terhadap peran ulama pernah memicu perdebatan publik. Selain itu, polemik mengenai penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila juga terus menjadi bahan diskusi akademik maupun politik. Bagi para pengkritiknya, dasar negara Indonesia secara formal baru memperoleh legitimasi setelah kemerdekaan, tepatnya pada 18 Agustus 1945 melalui pengesahan Undang-Undang Dasar 1945.
Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sering dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan keamanan yang dianggap terlalu dekat dengan kepentingan Barat, khususnya Amerika Serikat. Kritik terhadap operasi pemberantasan terorisme serta berbagai peristiwa keamanan pada masanya masih menjadi bahan kajian dan perdebatan hingga kini.
Kemudian lahirlah era Joko Widodo. Masa pemerintahannya dipuji sebagian pihak karena pembangunan infrastruktur, namun pada saat yang sama juga menuai kritik keras terkait demokrasi, penegakan hukum, oligarki, nepotisme, hingga berbagai kontroversi politik menjelang akhir masa jabatannya. Berbagai kasus yang melibatkan kritik terhadap penguasa, termasuk perkara-perkara yang menggunakan pasal pencemaran nama baik dan penyebaran informasi bohong, semakin memperkuat kesan bahwa hukum sering dipersepsikan berjalan tidak seimbang.
Namun sesungguhnya, persoalan yang lebih mendasar bukanlah sekadar siapa yang berkuasa, melainkan bagaimana Allah menggambarkan hubungan antara karakter para pembesar negeri dengan nasib sebuah bangsa.
Allah SWT berfirman:
وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَاۗ وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ
“Demikian pula pada setiap negeri Kami jadikan orang-orang jahatnya sebagai pembesar agar mereka melakukan tipu daya di negeri itu. Padahal mereka sebenarnya hanya menipu diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya.” (QS. Al-An’am: 123)
Ayat ini sering dijadikan rujukan oleh para ulama ketika menjelaskan hukum sebab-akibat dalam kehidupan sosial dan politik. Bahwa kualitas para pembesar suatu negeri pada akhirnya akan menentukan arah perjalanan bangsa tersebut. Ketika kekuasaan menjadi alat kesombongan, ketidakadilan, dan kemewahan yang melampaui batas, maka kehancuran bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan sunnatullah yang berulang dalam sejarah manusia.
Lalu bagaimana dengan Presiden Prabowo Subianto?
Masih terlalu dini untuk memberikan vonis sejarah. Masa pemerintahannya masih berjalan dan seluruh rakyat Indonesia saat ini berada pada posisi yang sama: mengamati, menilai, dan menunggu.
Namun publik tentu masih mengingat pernyataan Prabowo jauh sebelum dirinya menjadi presiden, ketika ia berulang kali mengingatkan bahwa Indonesia berpotensi menghadapi kekacauan serius pada tahun 2030–2035 apabila salah urus, korupsi, dan ketimpangan terus dibiarkan. Pertanyaannya kini menjadi menarik: jika analisis itu benar, maka langkah apa yang akan dilakukan Prabowo untuk mencegah ramalannya sendiri menjadi kenyataan?
Sebab sebuah analisis hanya akan bernilai jika diikuti oleh keberanian untuk memperbaiki keadaan. Jika tidak, maka sejarah hanya akan mencatatnya sebagai peringatan yang diabaikan.
Dalam perspektif keimanan, fenomena kebangkitan dan keruntuhan bangsa bukan semata-mata hasil kalkulasi politik, ekonomi, atau militer. Ada dimensi yang lebih dalam, yakni kehendak Allah yang termanifestasi melalui tanda-tanda kekuasaan-Nya (ayatullah) dalam kehidupan manusia.
Sebagaimana firman-Nya:
وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا
“Apabila Kami hendak membinasakan suatu negeri, Kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (agar taat kepada Allah), tetapi mereka justru berbuat durhaka. Maka pantaslah berlaku terhadap mereka ketentuan Kami, lalu Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.” (QS. Al-Isra’: 16)
Karena itu, pertanyaan terbesar bukanlah siapa presiden berikutnya, siapa elite terkuat, atau siapa penguasa paling berpengaruh. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: apakah negeri ini sedang bergerak menuju perbaikan atau justru sedang berjalan mengikuti pola kehancuran yang telah berulang kali diperingatkan dalam Al-Qur’an?
Jika para pembesar negeri lebih sibuk menjaga kekuasaan daripada menegakkan keadilan, jika kemewahan elite tumbuh di tengah kesulitan rakyat, jika hukum kehilangan marwahnya dan kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, maka yang sedang berbicara bukan lagi analisis politik, melainkan tanda-tanda kebesaran Allah yang bekerja melalui hukum sejarah-Nya.
Dan ketika ayat-ayat itu mulai menemukan relevansinya dalam realitas, maka pertanyaan tentang masa depan Indonesia bukan lagi sekadar urusan politik, melainkan urusan moral, iman, dan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan.
