Dalam mitologi Yunani, Prometheus mencuri api dari para dewa dan memberikannya kepada manusia, menjadikan manusia sebagai makhluk berdaya cipta. Namun dalam tafsir modern filsuf Günther Anders, kisah itu berubah tragis: manusia modern merasa malu dan rendah diri terhadap ciptaan-ciptaannya sendiri, karena teknologi dan mesin telah melampaui kemampuan penciptanya. Inilah yang disebut sebagai Promethean shame.
Tapi bagaimana jika konsep ini dibawa keluar dari ranah teknologi, dan diterapkan dalam lanskap politik kontemporer Indonesia? Bagaimana jika ciptaan itu bukanlah mesin atau algoritma, melainkan seorang anak—tepatnya, anak presiden—yang dilahirkan dan dibesarkan bukan hanya secara biologis, tetapi secara politis?
Kasus Jokowi dan Gibran adalah cerminan paling kasatmata dari Promethean shame dalam versi kekuasaan. Jokowi, seorang presiden yang dahulu dielu-elukan sebagai antitesis dari oligarki dan dinasti politik, justru bertransformasi menjadi arsitek dari kekuasaan keluarga yang ia sendiri dulu tentang. Ia menciptakan ruang, melicinkan jalan, dan membuka konstitusi demi mendorong anak kandungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi wakil presiden di usia yang bahkan belum matang secara pengalaman, apalagi kebijakan.
Fenomena ini bisa dibaca sebagai Promethean gesture—upaya seorang pemimpin “memberi api” kekuasaan kepada anaknya. Tapi alih-alih membanggakan, yang muncul justru keraguan, kecanggungan, bahkan rasa malu kolektif. Publik menyaksikan bagaimana prosesnya penuh manipulasi hukum, kooptasi lembaga yudisial, hingga kooptasi opini publik. Dalam bahasa Anders: kita takjub pada kemampuan manusia mencipta (atau dalam hal ini, merekayasa), tapi sekaligus terperangkap dalam rasa malu terhadap hasil rekayasa itu.
Dan kini, seperti Prometheus yang dirantai di tebing karena memberi kekuasaan pada manusia, Jokowi pun perlahan menghadapi dilema dari ciptaannya sendiri. Ia telah membuka gerbang bagi Gibran, tapi juga sekaligus membuka luka kolektif: kehancuran batas-batas etika kekuasaan, matinya meritokrasi, dan bangkitnya politik keluarga yang tak lagi malu-malu.
Pertanyaannya kini bukan hanya: “Apakah Gibran layak?”, tetapi lebih dalam: “Apakah Jokowi sedang mengalami Promethean shame—rasa malu karena sadar telah menciptakan monster politik yang akan mengguncang legitimasi warisannya sendiri?”
Fenomena ini memberi kita pelajaran yang getir: ketika kekuasaan dijadikan warisan, bukan amanat; ketika politik diubah menjadi proyek pribadi, bukan pengabdian publik—maka pemimpin bukan hanya menghadapi kritik dari luar, tetapi juga rasa malu dari dalam. Bukan dari rakyat, tapi dari nurani yang terlambat menyadari bahwa apa yang diciptakannya telah merusak tatanan yang dulu ia jaga.
Jokowi, sang tukang kayu yang pernah menantang istana, kini menjadi arsitek dari istana warisan. Dan Gibran, sang ciptaan politik, bisa jadi menjadi simbol dari Promethean shame terbesar dalam sejarah demokrasi pasca-reformasi.
