Oleh : Fitrah Bukhari
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Partai Garuda perihal uji materi Pasal 170 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang dibacakan Senin (31/10). MK memberikan tafsir baru terhadap substansi pasal tersebut, yang pada pokoknya menteri dan pejabat setingkat menteri tidak perlu mengundurkan diri jika dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden selama mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden.
Berbagai pro-kontra muncul menyambut putusan MK ini. Namun, diskusi yang muncul berkutat pada soal etika kenegaraan pejabat publik. Artikel ini akan menggambarkan pengaruh putusan MK ini akan berdampak pada masa depan sistem presidensial yang selama ini kita anut.
Menteri dalam Regulasi
Pengaturan mengenai kementerian negara telah diatur dalam UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Regulasi ini disusun untuk membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, serta menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Hal ini memunculkan pengaturan larangan menteri menjabat sebagai pejabat negara lainnya.
Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan lain seperti jabatan dalam partai politik. Hal ini dimaksudkan untuk adanya peningkatan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus pada tugas, pokok dan fungsi yang lebih bertanggung jawab.
Pengaturan menteri harus mengundurkan diri jika dicalonkan sebagai capres/cawapres mulanya muncul dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam penjelasan umum, hal tersebut dimaksudkan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan terwujudnya etika politik ketatanegaraan.
Ketentuan ini tidak dapat dilepaskan dari konteks politik masa itu. Tujuannya untuk membatasi para menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (Jilid I) yang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2009. Hal ini merupakan pelajaran dari tidak diaturnya larangan menteri yang akan maju dalam Pilpres 2004, yang diatur dengan UU No.23 Tahun 2003. Saat Pilpres 2004, terjadi ketegangan di dalam kabinet dikarenakan adanya pertarungan antara Presiden, Wakil Presiden, dan para menterinya.
Dalam konteks inilah putusan MK menjadi alarm bagi masa depan sistem presidensial Indonesia. Hal ini dikarenakan potensial terjadi di kemudian hari, menteri akan berhadapan langsung dengan presiden yang akan maju di periode kedua pemerintahannya.
Sebenarnya larangan menteri maju dalam kontestasi pilpres untuk menghindari adanya pertentangan antara presiden incumbent vs menteri kabinet. Tidak bisa dibayangkan jika nantinya menteri tersebut tidak mundur, akan terjadi ketegangan di internal kabinet. Padahal, dalam sistem presidensial, menteri merupakan pembantu presiden yang semestinya mendukung jalannya program pemerintahan yang berasal dari visi-misi presiden.
Tatkala menteri maju menjadi calon presiden, dia dapat menggunakan visi-misinya dan secara tidak langsung melepaskan diri dari visi-misi presiden. Bahkan boleh jadi visi-misi keduanya saling bertentangan secara diametral.
Jabatan menteri dalam bangunan sistem presidensial merupakan jabatan selected not elected, tidak dipilih melalui pemilihan umum, melainkan ditunjuk oleh presiden. Hal ini menegaskan bahwa menteri semestinya tidak memiliki agenda ataupun visi-misi tersendiri, tetapi merupakan penerjemah visi dan misi presiden dalam urusan pemerintahan yang diembannya.
Pola ideal seperti ini merupakan hal yang sulit ditemui di Indonesia, sebab dimulai dari sistem presidensial multipartai yang cenderung mengharuskan presiden terpilih untuk membangun koalisi untuk stabilitas pemerintahannya. Namun bangunan koalisi yang tadinya diniatkan untuk membangun pemerintahan yang stabil justru terkadang malah membuat pembelahan dalam penyusunan bahkan berdampak pada saat pelaksanaan kebijakan pemerintahan.
Soliditas Kabinet dalam Ancaman
Dalam praktik pemerintahan presidensial, menteri harus mampu menjaga relasi tiga pihak dalam melaksanakan urusan tertentu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (3) UUD 1945. Relasi yang harus dijaga oleh menteri tersebut yaitu hubungan dengan presiden, hubungan dengan wakil presiden, dan hubungan sesama menteri dalam posisi sebagai pembantu presiden (Saldi, 2020). Dalam konteks tiga relasi inilah Putusan MK 68/PUU-XX/2022 patut dikhawatirkan penerapannya.
Saat Putusan a quo dikeluarkan, presiden incumbent tidak dapat lagi maju dalam pemilu presiden. Relasi menteri dan presiden dapat stabil sebab presiden dapat bermain “aman” dengan tidak terlibat dalam persaingan pilpres. Berbeda halnya jika presiden incumbent akan maju kembali di pilpres berikutnya dengan kondisi menteri tidak diwajibkan untuk mundur, maka relasi pertama tersebut dapat terganggu.
Relasi sesama menteri sebagai pembantu presiden juga mengkhawatirkan. Sebab dapat terjadi di persaingan antarmenteri dalam sebuah kontestasi pemilu. Hal ini dapat berdampak pada stabilitas pemerintahan di akhir periode pemerintahan. Tanpa persaingan menteri di kabinet pun, PR besar berupa tingginya ego sektoral antar kementerian menjadi masalah besar bagi orkestrasi kabinet. Hal ini akan potensial membawa dampak negatif bagi pelayanan publik.
Apalagi jika kita kaitkan dengan proses pemilu presiden yang akan dimulai dari Oktober 2023 hingga dilantiknya presiden terpilih pada 20 Oktober 2024, maka akan ada waktu satu tahun kita menyaksikan persaingan antar-anggota kabinet. Dalam kondisi demikian menarik pernyataan yang diucapkan Presiden Jokowi (2/11) yakni meminta menteri untuk memprioritaskan tugas kabinet jika maju dalam pilpres. Namun, pernyataan tersebut hanya akan berhenti sebagai pernyataan politik jika tidak diikuti dengan penguatan sistem kontrol internal yang ketat terhadap pengawasan jalannya efektivitas pemerintahan.
Untuk memurnikan sistem presidensial, seharusnya menteri yang akan maju sebagai capres/cawapres secara legawa mundur dari jabatannya, tanpa memandang adanya persaingan dengan presiden incumbent atau tidak. Bawaan lahir menteri sebagai pembantu presiden semestinya menjadi patokan akan kinerja menteri yang mengharuskan pelaksanaan visi-misi presiden, bukan menggunakan selimut menteri untuk mensosialisasikan visi-misinya sebagai capres.
Fitrah Bukhari, founder @advokatkonstitusi.
Dikutip dari detik.com, Senin 21 November 2022.
