Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding KPU RI terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menunda tahapan Pemilu 2024.
Jakarta – Fusilatnews – Meskipun permohonan banding KPU atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 757/pdtg/2022 PN Jakarta Pusat tanggal 2 Maret 2023 dikabulkan, tidak akan mempengarui proses verifikasi factual di KPU.
Ketum Prima Agus Jabo mengatakan partainya akan fokus dengan tahapan verifikasi faktual.
“Prima menghormati keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengabulkan permohonan banding KPU RI atas putusan PN Jakarta Pusat,” kata Agus Jabo saat dihubungi, Rabu (12/4). Usai Putusan PN Jakpus Dibatalkan
Agus mengatakan keputusan PT DKI itu tak mempengaruhi proses verifikasi faktual perbaikan yang tengah dijalani PRIMA atas putusan Bawaslu RI.
Agus meminta struktur Prima tetap fokus ke tahapan verifikasi faktual yang sedang berlangsung.
“Keputusan tersebut tidak mempengaruhi proses yang sedang berlangsung saat ini antara PRIMA dengan KPU sebagai tindak lanjut dari putusan Bawaslu RI Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023
Putusan itu memerintahkan kepada KPU RI untuk memberikan kesempatan kepada PRIMA menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan dan melakukan verifikasi administrasi perbaikan,” tutur Agus.
“Kepada struktur Prima di daerah, kader, anggota dan simpatisan, untuk tetap fokus melanjutkan kerja menghadapi tahapan verifikasi faktual yang saat ini sedang berlangsung,” sambungnya.
Sekjen Partai Prima Dominggus Oktavianus mengatakan partainya masih menunggu salinan putusan PT DKI sembari melanjutkan proses verifikasi faktual.
Dominggus menyampaikan bahwa keinginan partainya ialah menjadi peserta Pemilu, bukan menunda pelaksanaan Pemilu.
“Pada dasarnya keinginan kami dalam kasus hukum ini tetap menjadi peserta Pemilu dan bukan menunda pelaksanaan Pemilu,” kata Dominggus.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding KPU RI terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menunda tahapan Pemilu 2024.
Putusan banding tersebut dianulir menjadi tahapan pemilu tidak ditunda.
“Mengadili menerima permohonan banding pembanding/tergugat, membatalkan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat nomor 757/pdtg/2022 PN Jakarta Pusat tanggal 2 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut,” ujar hakim ketua Sugeng Riyono saat membacakan amar putusan banding di PT DKI Jakarta, Selasa (11/4).
Hakim juga menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwewenang mengadili perkara ini. Gugatan Partai Prima juga tidak dapat diterima.
