Fusilatnews – Dari kejauhan, Raja Ampat tampak seperti serpihan surga yang jatuh ke bumi. Gugusan karst menjulang dari laut biru kehijauan, menyimpan ribuan spesies laut dan kehidupan yang tak tergantikan. Tapi kini, surga itu sedang compang-camping. Bukan oleh tangan pencuri terumbu karang atau pemburu liar, melainkan oleh kebijakan negara sendiri.
Awal Mei 2025, warga pesisir di Kepulauan Waigeo dikejutkan oleh deru mesin berat dan lalu-lalang truk pengangkut material. Sebuah proyek strategis nasional tengah membelah hutan dan bibir pantai: pembangunan pelabuhan logistik dan perluasan bandara di kawasan konservasi. Pemerintah berdalih, ini untuk mendongkrak pariwisata dan mempercepat konektivitas. Tapi yang tercecer di balik argumentasi pembangunan adalah ironi: negara hadir bukan untuk menjaga, tapi justru melukai.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam laporan bulan Mei 2025 mencatat penurunan kualitas terumbu karang di Raja Ampat sebesar 18 persen dalam dua tahun terakhir. Salah satu penyebab utamanya adalah peningkatan lalu lintas kapal besar dan sedimentasi akibat reklamasi pesisir. Kegiatan pariwisata massal dan pembangunan fasilitas pendukung yang tidak berbasis ekologi telah mempercepat degradasi lingkungan.
Lebih miris lagi, sebagian besar proyek infrastruktur ini tidak melibatkan masyarakat adat setempat. Ketua LMA (Lembaga Masyarakat Adat) Raja Ampat, Yohan Salosa, menyebutkan bahwa konsultasi publik dilakukan secara sepihak dan hanya formalitas. “Kami hanya diminta tanda tangan, padahal tanah leluhur kami diratakan,” kata Yohan kepada Media pekan lalu.
Raja Ampat bukan sekadar destinasi. Ia adalah rumah, warisan, dan saksi hidup peradaban masyarakat adat Papua. Di sinilah hukum adat masih mengatur zonasi laut, dan masyarakat hidup selaras dengan alam. Tapi semua itu terkikis oleh ambisi pembangunan yang berlandaskan logika ekonomi jangka pendek.
Negara berdalih membawa kemajuan. Tapi siapa yang diuntungkan? Investor dari Jakarta? Konsorsium asing? Atau rakyat Papua yang kini harus bersaing dengan jaringan hotel raksasa yang menggerus pantai mereka?
Pariwisata berbasis konservasi seharusnya menjadi arah, bukan pariwisata massal yang eksploitatif. Tapi pemerintah justru mengadopsi model Bali, yang terbukti menghasilkan limpahan ekonomi, namun juga polusi, kerusakan ekosistem, dan marginalisasi lokal.
Kita tak sedang melawan pembangunan. Kita melawan pembangunan yang mengabaikan etika ekologis dan hak masyarakat adat. Kalau Raja Ampat dirusak oleh negara sendiri, lalu kepada siapa kita harus percaya?
Raja Ampat bukan hanya lanskap yang indah untuk dipajang di brosur Kementerian Pariwisata. Ia adalah alarm bahwa logika negara sering kali tumpul terhadap kerentanan alam. Dan jika hari ini negara menjadi perusak terbesar, maka esok kita mungkin tak lagi punya surga untuk dibanggakan.
