Oleh Redaksi Fusilatnews
Di tangan Buni Yani, politik Indonesia bukan lagi panggung kompromi, tapi gelanggang perlawanan. Tulisannya yang bertajuk “Pemakzulan Gibran, Ijazah Palsu, dan Kasus Korupsi Lumpuhkan Jokowi” bukan sekadar agitasi anti-rezim, tetapi peta distopia tentang akhir era Jokowi yang dibacakan dengan nada tegas, getir, sekaligus sinis.
Buni Yani bukan sedang bermain-main dengan narasi. Ia sedang menulis ulang sejarah dengan keberpihakan penuh kepada rakyat yang merasa dizalimi oleh kekuasaan sepuluh tahun terakhir. Esai ini tampil sebagai teriakan: penghakiman moral terhadap seorang pemimpin yang dianggap sudah kehilangan legitimasi politik, konstitusional, bahkan biologis. Jokowi, dalam imajinasi Buni Yani, bukan lagi presiden yang pensiun, melainkan makhluk sisa kekuasaan yang tak lagi berguna, menjelma residu yang wajib dienyahkan.
Di balik gaya menulis yang dramatis dan vulgar—yang mengingatkan kita pada pamflet politik revolusioner ala tahun 1960-an—ada tiga poros utama yang menjadi sumbu gagasan Buni Yani.
Pertama, Pemakzulan Gibran sebagai Kudeta Konstitusional Balik
Narasi pembuka Buni Yani tidak basa-basi. Ia langsung menuding bahwa Gibran adalah produk cacat konstitusi. Penunjukan Gibran sebagai wakil presiden lewat rekayasa Mahkamah Konstitusi tak lain adalah pengkhianatan terhadap hukum dasar negara. Dan kini, sejarah menuntut balasan. Pemakzulan Gibran digambarkan sebagai momen koreksi besar, semacam kudeta konstitusional balik oleh kekuatan sipil dan militer yang muak terhadap dinasti Jokowi.
Munculnya purnawirawan TNI sebagai aktor dalam pemakzulan itu bukanlah kejutan bagi Buni Yani. Dalam tafsirnya, militer adalah benteng terakhir republik, dan keberpihakan mereka kepada konstitusi adalah pertanda bahwa “gerakan perlawanan” terhadap Jokowi dan Gibran telah mendapatkan legitimasi moral. Di sinilah Buni Yani membalik realitas: Prabowo, yang sebelumnya dianggap bagian dari kompromi kekuasaan Jokowi, justru tampil sebagai pembebas dari belenggu Jokowiisme.
Kedua, Ijazah Palsu sebagai Simbol Ketelanjangan Rezim
Buni Yani menjadikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi sebagai pintu masuk untuk membongkar fondasi kebohongan rezim. Ia tak lagi berhenti pada ranah legalitas, tapi bergerak ke arah simbolik: bahwa seorang kepala negara yang diduga berbohong tentang identitas akademiknya adalah potret paling telanjang dari kuasa yang dibangun atas manipulasi dan kepalsuan.
Di sini, Buni Yani menegaskan bahwa kebohongan bukan hanya dosa moral, melainkan alat sistemik yang telah merusak sendi-sendi negara. Jokowi, dengan kata lain, bukan sekadar pemimpin yang keliru, tetapi representasi dari penyakit kekuasaan itu sendiri.
Ketiga, Kasus Korupsi dan Kebusukan Keluarga sebagai Delirium Kekuasaan
Tak cukup dengan pemakzulan Gibran dan ijazah palsu Jokowi, Buni Yani melengkapi bangunan distopianya dengan menyodorkan korupsi sebagai pelengkap kehancuran. Ia menyebut korupsi di lingkungan keluarga dan kroni Jokowi sebagai bom waktu yang kini meledak di tangan sang mantan presiden.
Dari Sritex, pengadaan laptop, hingga judi online, semuanya dirangkai sebagai simpul jaring busuk yang pada akhirnya menyeret Jokowi ke jurang delegitimasi total. Narasi ini menegaskan bahwa Jokowi tak hanya jatuh sebagai tokoh politik, tapi juga sebagai manusia yang kehilangan martabat di mata sejarah.
Mengapa Narasi Ini Laku?
Dalam dunia politik pasca-kebenaran, opini seperti milik Buni Yani bukan sekadar agitasi—ia adalah alat mobilisasi. Di tengah kekecewaan masyarakat terhadap rekayasa politik Mahkamah Konstitusi, kemarahan publik atas gaya kepemimpinan Jokowi yang dianggap nepotistik, serta kecemasan terhadap masa depan demokrasi, tulisan seperti ini menjadi emosional truth yang mengkristal: tidak harus akurat secara hukum, tapi memuaskan secara psikologis.
Gaya menulis Buni Yani mirip orator jalanan: penuh hiperbola, retoris, dan bersifat pukulan langsung ke perut kekuasaan. Gaya ini sengaja dipilih untuk menggugah, membangkitkan, bahkan mungkin memprovokasi. Namun ia bukan tanpa arah. Di balik amarahnya, Buni Yani sedang membangun tesis bahwa Indonesia butuh pembersihan politik secara menyeluruh: dari aktor, dari cara berpolitik, hingga dari paradigma kekuasaan itu sendiri.
Distopia sebagai Harapan?
Yang paling menarik dari tulisan ini adalah bahwa meskipun bernada gelap, ia diam-diam menyimpan harapan. Harapan bahwa Prabowo tidak akan tunduk pada kesepakatan politik kotor. Harapan bahwa hukum akan kembali hidup. Harapan bahwa rakyat bisa memaafkan negeri ini jika Jokowi dan anaknya disingkirkan.
Tapi inilah ironi terbesar dari bacaan Buni Yani: ketika harapan justru datang dari sisa-sisa otoritarianisme baru yang bernama Prabowo, publik dipaksa memilih antara dua racun. Dan di tengah itu, suara seperti Buni Yani akan terus menggema—sebagai suara oposisi yang menolak lupa, menolak kompromi, dan menolak pengkhianatan atas konstitusi.
Akhir kata, tulisan Buni Yani tidak bisa dibaca sebagai opini biasa. Ia adalah cermin keresahan bangsa yang sudah terlalu lama melihat pengkhianatan dilegalisasi. Dalam gaya yang keras, Buni Yani memaksa kita untuk menengok masa lalu, menilai masa kini, dan bersiap menghadapi masa depan—yang mungkin tak lebih cerah, tetapi setidaknya lebih jujur.
Esai ini adalah tafsir redaksi Fusilatnews terhadap opini Buni Yani dan tidak mewakili pandangan pribadi penulis. Tujuannya adalah membuka ruang dialog lebih luas tentang krisis legitimasi kekuasaan dan keinginan rakyat untuk perubahan sejati.
Link : https://kbanews.com/pilihan-redaksi/pemakzulkan-gibran-ijazah-palsu-dan-kasus-korupsi-lumpuhkan-jokowi/
