Fusilatnews – Negara bukan hanya gagal menjamin keadilan di Papua—ia justru menjadi bagian utama dari ketidakadilan itu. Di tanah yang kaya sumber daya namun miskin penghormatan, rakyat Papua hidup dalam ketakutan yang dibungkus janji pembangunan.
Bayang-Bayang Senjata di Tanah Surga
Pesawat CN-295 milik TNI AU mendarat di Bandara Wamena dengan rombongan pasukan. Beberapa hari sebelumnya, empat warga sipil ditemukan tewas tertembak dalam operasi pengejaran kelompok bersenjata. Tak ada investigasi independen, tak ada pernyataan dari pihak militer. Hening. Begitulah cara negara menjawab kematian di Papua: dengan diam yang mematikan.
Laporan tahunan Amnesty International 2024 menyebutkan bahwa “Papua tetap menjadi wilayah paling berbahaya bagi kebebasan berekspresi di Indonesia.” Sejak 2018, lebih dari 100 kasus pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan tercatat. Mayoritas tidak berujung proses hukum.
“Negara memperlakukan Papua seolah-olah ladang konflik yang harus dikuasai, bukan ruang hidup yang harus dilindungi,” kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia.
Ladang Emas, Kuburan Rakyat
Di Timika, tambang emas terbesar di dunia dikelola PT Freeport Indonesia. Selama lebih dari 50 tahun beroperasi, perusahaan ini menjadi sumber devisa sekaligus sumber konflik berkepanjangan. Sementara ratusan ton emas dan tembaga keluar setiap hari, masyarakat sekitar hidup dalam kemiskinan akut.
“Kami hanya menonton kekayaan diangkut ke luar, sementara anak-anak kami mati karena gizi buruk,” kata Pastor John Jonga, tokoh gereja yang vokal memperjuangkan hak masyarakat adat Papua.
Proyek lain seperti Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) seluas 1,2 juta hektar juga merampas tanah adat suku Malind. Investigasi The Gecko Project (2023) mengungkap perampasan tanah dengan modus manipulasi dokumen, pembayaran kompensasi tak adil, dan tekanan militer.
Otonomi Khusus yang Gagal Total
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Khusus pada 2001, Papua menerima dana triliunan rupiah setiap tahun. Namun, menurut Laporan BPKP 2023, 52 persen dana Otsus digunakan untuk belanja pegawai dan birokrasi. Hanya 17 persen yang menyentuh pendidikan dan layanan dasar.
Studi Asia Foundation menunjukkan ketimpangan yang mencolok: 84% kampung di Pegunungan Tengah masih belum memiliki akses listrik, dan lebih dari 60% anak usia sekolah dasar tidak bersekolah secara rutin karena minimnya infrastruktur dan tenaga pengajar.
“Yang disebut otonomi hanyalah fatamorgana. Kami tidak pernah diajak bicara, hanya diberi proyek dan perintah,” kata Yulianus Pigai, Ketua Dewan Adat Papua.
Media Dibungkam, Narasi Dimatikan
Pembatasan jurnalis asing dan independen untuk masuk ke Papua menjadi penghalang besar bagi keterbukaan informasi. Pada 2022, Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) menyebut Indonesia sebagai salah satu negara paling tidak transparan dalam meliput konflik internal, terutama Papua.
“Larangan jurnalis asing ke Papua hanya memperkuat dugaan bahwa ada yang ingin disembunyikan negara,” ujar Andreas Harsono, peneliti Human Rights Watch Indonesia.
Bahkan jurnalis lokal pun tak luput dari represi. Victor Mambor, jurnalis senior dari Jubi, pernah menjadi korban intimidasi dan perusakan kendaraan pribadinya. Ia mencatat, “Di Papua, menjadi wartawan adalah pekerjaan yang bisa membuat Anda mati pelan-pelan.”
Di Antara Mimpi dan Duka
Meski kekerasan dan penindasan menjadi bagian dari hidup sehari-hari, Papua tidak kehilangan harapan. Gerakan sipil, komunitas gereja, dan generasi muda terus menyuarakan hak mereka dengan segala keterbatasan.
Namun tanpa perubahan mendasar dari pendekatan negara—dari militeristik ke partisipatif, dari eksploitatif ke penghargaan hak adat—luka di Papua akan terus berdarah, bahkan ketika dunia menutup mata.
Penutup:
Papua bukan proyek pembangunan, tapi wilayah kehidupan. Ketika suara rakyatnya dibungkam dan tanahnya dirampas demi investasi, negara telah kehilangan legitimasi moral. Dan bila republik ini masih mengaku demokratis, maka Papua seharusnya bukan lagi ruang kekuasaan, melainkan ruang penghormatan.
Sumber : Berbagai laporan Internasional
