Oleh : dr. Novita Sari Yahya
Fenomena banjir yang melanda Jabodetabek bukan sekadar bencana alam, tetapi juga cermin dari bagaimana pejabat publik merespons situasi darurat yang menimpa rakyatnya. Salah satu momen yang menjadi sorotan publik adalah video yang memperlihatkan istri Wali Kota Bekasi, Wiwiek Hargono, yang mengungsi ke hotel mewah saat banjir melanda wilayahnya. Sementara itu, kader-kader organisasi massa turun langsung ke lapangan membantu warga yang terdampak.
Respon pejabat terhadap bencana seperti ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang empati dan kepedulian sosial dalam kepemimpinan. Bagaimana kita memahami perilaku elit politik dalam menghadapi musibah yang menimpa rakyatnya? Dalam konteks Indonesia, pola kepemimpinan sering kali masih berada dalam bingkai bapak-ibuisme.
Bapak-Ibuisme: Warisan Feodalisme dalam Kepemimpinan
Konsep bapak-ibuisme, sebagaimana dijelaskan dalam disertasi Julia Suryakusuma, menggambarkan bagaimana atasan mengatur perilaku anak buahnya, istri atasan mengontrol istri anak buah, dan anak buah pun mengendalikan keluarga mereka. Ideologi ini merupakan hasil perkawinan antara feodalisme dan kapitalisme yang masih hidup dalam alam bawah sadar masyarakat Indonesia.
Di era Orde Baru, bapak-ibuisme menjadi struktur yang mengakar kuat dalam sistem politik dan sosial. Jika pada masa itu “rajanya” adalah Soeharto, maka dalam era desentralisasi, setiap daerah kini memiliki “rajanya” sendiri—para kepala daerah yang memegang kendali kekuasaan dengan mentalitas feodal.
Feodalisme, yang memberikan kekuasaan besar kepada golongan elit, mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Ini terlihat dari perilaku para pejabat dan keluarganya yang gemar menikmati kehidupan mewah, dilayani seperti raja, dan menjaga jarak dengan rakyat kecil. Dalam masyarakat feodal, ada dua tipe manusia yang terbentuk:
- Mereka yang bermental atasan, selalu ingin dihormati, didengar, dan mempertahankan legitimasinya.
- Mereka yang bermental bawahan, rendah diri, cenderung patuh, dan seringkali menjadi penjilat untuk mempertahankan posisinya.
Empati Sejati: Belajar dari Kesederhanaan Pendiri Bangsa
Empati tidak bisa dibangun dari pencitraan semata, tetapi harus tercermin dalam gaya hidup dan kebijakan publik. Para pendiri bangsa telah menunjukkan bagaimana pemimpin sejati hidup dalam kesederhanaan dan mengutamakan pelayanan terhadap rakyat:
- H. Agus Salim dengan prinsipnya leiden is lijden (memimpin adalah menderita), memilih hidup di rumah kontrakan sempit di gang sempit.
- Bung Hatta, yang sampai akhir hayatnya tak mampu membeli sepatu Bally karena tabungannya tak cukup.
- Mohammad Natsir, Menteri Penerangan RI, yang tetap mengenakan pakaian bertambalan.
Para pemimpin ini tidak hanya berbicara soal empati, tetapi menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak menikmati fasilitas mewah, tetapi justru merasakan kehidupan rakyatnya. Dari mereka, kita belajar bahwa kepemimpinan yang humanis adalah kepemimpinan yang berlandaskan kejujuran, kesederhanaan, dan pengabdian.
Empati dalam Kebijakan Publik, Bukan Sekadar Pencitraan
Empati dalam kepemimpinan tidak boleh berakhir pada pencitraan. Bantuan sembako, posko darurat, dan kunjungan pejabat ke lokasi banjir tidak akan menutupi fakta bahwa banyak kebijakan publik justru menjadi penyebab utama bencana. Misalnya:
- Alih fungsi lahan yang mengabaikan tata ruang, menyebabkan daerah resapan air semakin berkurang.
- Penebangan hutan tanpa reboisasi, yang mempercepat erosi dan banjir bandang.
- Kebijakan yang lahir dari praktik korupsi, di mana izin pembangunan diberikan tanpa memperhitungkan dampak lingkungan.
Jika kebijakan yang merusak lingkungan tetap diberlakukan, maka segala bentuk bantuan darurat tidak lebih dari sekadar strategi pencitraan. Masyarakat mungkin bisa dikelabui oleh pemberitaan media, tetapi tidak dengan catatan sejarah, dan tentu tidak dengan catatan di akhirat.
Penutup
Bencana seperti banjir di Jabodetabek seharusnya menjadi momentum bagi para pemimpin untuk membuktikan empati dan kepeduliannya, bukan sekadar tampil di depan kamera dengan pakaian yang rapi dan senyum simpul. Kepemimpinan sejati bukan tentang dilayani, melainkan melayani. Jika kita ingin membangun bangsa yang lebih baik, maka sudah saatnya kita meninggalkan budaya bapak-ibuisme yang berorientasi pada status, dan kembali ke semangat kepemimpinan yang berlandaskan pengabdian.
Bogor, 6 Maret 2025
Novita Sari Yahya
