FusilatNews – Dalam setiap kontestasi politik, dukungan dari elite bisnis dan pengusaha besar menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Mereka bukan hanya sekadar penyumbang dana kampanye, tetapi juga berperan dalam membentuk opini publik dan kebijakan jika kandidat yang mereka dukung berhasil memenangkan pemilu. Fenomena ini terlihat jelas dalam Pilpres 2024, di mana Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat dukungan signifikan dari kalangan pengusaha besar, termasuk Boy Thohir, kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir.
Boy Thohir secara terbuka mengklaim bahwa sepertiga penyumbang ekonomi nasional berada di balik Prabowo-Gibran. Ia aktif dalam berbagai forum ekonomi dan bisnis untuk menggalang dukungan dari kelompok pengusaha besar, memastikan bahwa kepentingan mereka dapat terakomodasi dalam pemerintahan yang akan datang. Dukungan ini tidak hanya mencerminkan kepentingan bisnis semata, tetapi juga menandakan bahwa oligarki ekonomi dan politik semakin erat berkelindan dalam sistem pemerintahan. Dengan sumber daya finansial dan jaringan bisnis yang luas, para pengusaha ini memiliki kepentingan besar untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintahan mendatang akan menguntungkan mereka, termasuk dalam sektor energi dan sumber daya alam.
Namun, dukungan dari elite bisnis ini juga tidak lepas dari kontroversi. Salah satu isu yang mencuat adalah dugaan keterlibatan Boy Thohir dalam skandal oplosan Pertalite Pertamina. Skandal ini melibatkan penjualan bahan bakar oplosan yang diduga merugikan negara dan masyarakat luas, serta menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kekuasaan politik digunakan untuk melindungi kepentingan bisnis tertentu. Boy Thohir, yang memiliki pengaruh kuat dalam sektor energi, disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam manipulasi distribusi dan kualitas bahan bakar bersubsidi ini. Dugaan ini memperkuat asumsi bahwa dukungan politik yang diberikan oleh elite bisnis kepada kandidat tertentu sering kali bukan sekadar masalah ideologi, melainkan bentuk investasi untuk melindungi bisnis mereka dari jerat hukum dan regulasi ketat.
Kasus ini menjadi cerminan bagaimana politisasi dalam dunia bisnis dapat mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan elite. Dengan jaringan politik yang kuat, pengusaha yang terkait dengan skandal seperti ini bisa jadi mendapat perlindungan hukum atau bahkan diberi ruang lebih luas untuk beroperasi di bawah rezim yang mereka dukung. Hal ini mencerminkan fenomena ‘state capture’, di mana kebijakan negara lebih berpihak pada kepentingan segelintir orang dibandingkan rakyat secara keseluruhan.
Dalam konteks demokrasi yang sehat, dukungan dari pengusaha seharusnya tidak menjadi alat untuk mengamankan impunitas bagi mereka yang terlibat dalam kasus hukum. Sebaliknya, transparansi dan akuntabilitas harus tetap dijunjung tinggi agar pemerintahan tidak sekadar menjadi alat bagi oligarki untuk memperkuat kekuasaan mereka. Jika skandal oplosan Pertalite Pertamina ini tidak ditindak tegas dan transparan, maka publik akan semakin skeptis terhadap pemerintahan yang akan datang, serta mempertanyakan integritas kepemimpinan yang terpilih melalui dukungan oligarki.
Pada akhirnya, pertarungan politik di Indonesia bukan hanya soal siapa yang memenangkan pemilu, tetapi juga tentang siapa yang benar-benar mengendalikan pemerintahan. Apakah Prabowo-Gibran akan memihak kepentingan rakyat atau sekadar menjadi alat bagi kelompok elite bisnis? Jawaban dari pertanyaan ini akan sangat menentukan masa depan demokrasi dan kesejahteraan bangsa.
