Oleh: Entang Sastraatmadja
Oleh: Entang SastraatmadjaBantuan pangan—baik dalam bentuk BPNT/Sembako—merupakan program bantuan sosial pemerintah yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu, baik berupa pangan pokok maupun saldo elektronik senilai Rp200.000 hingga Rp600.000 per bulan. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, dan sumber protein lainnya. Tujuan utamanya jelas: mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, meningkatkan kualitas gizi, serta memperkuat ketahanan pangan keluarga miskin.
Dalam praktiknya, bantuan pangan disalurkan secara non-tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat digunakan di e-Warong atau agen resmi. Namun, pada kondisi tertentu, bantuan juga diberikan dalam bentuk fisik berupa paket beras atau sembako. Sasaran program ini adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026, pemerintah kembali menggelontorkan anggaran bantuan pangan dalam jumlah besar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan senilai Rp11,92 triliun, yang mulai didistribusikan pada Februari atau selama bulan Ramadhan 2026.
Bantuan tersebut berupa 10 kilogram beras dan dua liter minyak goreng selama dua bulan, dengan target penerima mencapai 35,04 juta KPM, terutama kelompok desil 1 hingga desil 4—yakni masyarakat berpendapatan rendah hingga menengah bawah. Angka ini bukan sekadar statistik anggaran, melainkan cermin wajah kemiskinan struktural yang masih mengakar di negeri ini.
Jika ditelaah lebih dalam, bantuan pangan sejatinya tidak hanya berbicara soal logistik dan distribusi, melainkan memuat nilai-nilai filosofis yang mendasar.
Pertama, kemanusiaan. Bantuan pangan menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak dasar atas makanan yang cukup dan bergizi. Negara, dalam konteks ini, memikul tanggung jawab moral untuk memastikan hak tersebut terpenuhi.
Kedua, solidaritas sosial. Bantuan pangan menjadi simbol bahwa masyarakat adalah satu kesatuan yang saling terhubung, di mana yang kuat berkewajiban menopang yang lemah.
Ketiga, martabat manusia. Akses terhadap pangan bukanlah kemurahan hati, melainkan syarat agar manusia dapat hidup secara layak dan bermartabat.
Keempat, keadilan sosial. Program bantuan pangan berfungsi sebagai instrumen untuk mereduksi kesenjangan sosial dan ekonomi yang kian melebar.
Kelima, pemberdayaan. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, masyarakat memiliki ruang untuk meningkatkan kualitas hidup dan keluar dari jerat kemiskinan struktural.
Dalam kerangka ini, bantuan pangan bukan sekadar program karitatif, melainkan bagian dari upaya membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadaban.
Konsep keadilan dalam bantuan pangan dapat dilihat dari tiga dimensi utama. Pertama, keadilan distributif, yakni memastikan bantuan diterima secara adil dan tepat sasaran tanpa diskriminasi. Kedua, keadilan prosedural, yang menuntut proses penyaluran yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Ketiga, keadilan substansial, yakni memastikan bahwa bantuan benar-benar memenuhi kebutuhan dasar manusia akan pangan yang cukup dan bergizi.
Dalam perspektif filsafat politik, gagasan ini sejalan dengan teori keadilan sosial John Rawls, yang menekankan bahwa keadilan harus menjamin akses setara terhadap sumber daya bagi seluruh warga, terutama mereka yang berada pada posisi paling tidak diuntungkan.
Namun, idealitas tersebut kerap berbenturan dengan realitas. Program bantuan pangan tidak lepas dari berbagai tantangan: keterbatasan sumber daya, ketidakadilan struktural, potensi korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga tarik-menarik kepentingan politik. Karena itu, pengawasan, evaluasi, dan koreksi berkelanjutan menjadi keharusan agar semangat kemanusiaan tidak tereduksi menjadi sekadar rutinitas anggaran.
Ke depan, program bantuan pangan masih sangat relevan untuk dilanjutkan, setidaknya karena tiga alasan utama. Pertama, untuk mengurangi kemiskinan dan menekan beban pengeluaran rumah tangga miskin. Kedua, instrumen peredam inflasi pangan yang dampaknya paling keras dirasakan oleh kelompok bawah. Ketiga, untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempersempit jurang ketimpangan sosial.
Namun demikian, keberlanjutan program ini harus disertai dengan pembenahan serius. Penajaman sasaran penerima mutlak dilakukan agar bantuan tidak salah alamat. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan harus dijaga agar setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak. Di atas itu semua, diperlukan kemitraan dan koordinasi yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya.
Pada akhirnya, bantuan pangan masih menjadi kebutuhan nyata bagi jutaan warga—terutama mereka yang belum sepenuhnya merasakan manisnya pembangunan. Di titik inilah, bantuan pangan menjadi ujian moral negara: apakah ia sungguh hadir sebagai penjaga keadilan sosial, atau sekadar penyalur anggaran tanpa nurani.
(Penulis adalah Anggota Dewan Pakar DPN HKTI)
