Oleh: Malika Dwi Ana
Tak ada makan siang gratis. Kalimat ini kini terasa lebih dari sekadar pepatah; ia menjadi cermin pahit bagi Nahdlatul Ulama yang sedang tercabik-cabik dari dalam.
Ketika Presiden Joko Widodo pada Mei 2024 mengeluarkan Perpres yang membagikan izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan, banyak yang mencium bau anyir politik. PBNU langsung menerima tawaran itu dengan tangan terbuka: lahan seluas 26.000 hektare, termasuk tambang batubara eks Grup Bakrie yang menggiurkan. Di saat yang sama, ormas Kristen seperti HKBP dan PGI dengan tegas menolak. Mereka paham: menerima tambang berarti menerima kontradiksi dengan misi kemanusiaan dan pelestarian ciptaan Tuhan.
Sudah benar Amru bil-ma‘rūf wan-nahyu ‘anil-munkar ‘alāl-umarā’i qablal-‘āmmah.
(Amar makruf nahi mungkar kepada penguasa dulu, baru kepada rakyat biasa.) Tapi NU memilih jalan lain. Dan sejak itu, organisasi yang dulu satu suara menggugat UU Minerba ke Mahkamah Konstitusi karena penuh korupsi dan perusakan lingkungan, kini justru berebut kuasa atas tambang yang sama.
Pemberian konsesi tambang itu sebagai bentuk hadiah utang budi politik Jokowi ke NU atas dukungan di Pilpres 2024 untuk Prabowo-Gibran. Menghasilkan, kerusakan lingkungan kolosal—lubang tambang menganga, pencemaran air, deforestasi—dan yang lebih parah, perpecahan internal NU yang disebut fitnah tambang, yang pada akhirnya membakar NU sendiri.
Mahfud MD tak sungkan menyebut: “Ini akar masalahnya. Dulu NU menggugat tambang karena merusak. Sekarang dapat jatah, malah ribut sendiri.” Ribut itu bukan ribut biasa. Ada desakan pemakzulan Ketua Umum Yahya Cholil Staquf, ada tudingan bahwa sebagian elite PBNU sudah “dibeli” oleh janji ratusan triliun rupiah dari batubara. Ada pula bisik-bisik bahwa dukungan politik NU kepada Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 bukan murni karena ideologi, melainkan karena “pancingan” tambang ini.
Jokowi tahu persis apa yang dia lakukan. Setelah gagal memecah Demokrat, gagal menjinakkan PDIP sepenuhnya, ia menemukan titik lemah baru, yakni: keserakahan segelintir elite organisasi keagamaan. Berikan mereka tambang, maka mereka akan sibuk berebut di dalam, lupa untuk mengawasi kekuasaan. Strategi kuno divide et impera , tapi kali ini dibungkus dengan dalil “ekonomi umat”.
Hasilnya? NU yang dulu jadi benteng moral bangsa, kini terbelah dua. Di satu sisi ada elite PBNU yang membela habis-habisan dengan jargon “kesejahteraan santri”, “pemberdayaan ekonomi umat”, dan “ tidak ada yang haram dari rezeki halal”. Di sisi lain ada kyai-kyai kampung, aktivis lingkungan NU, dan generasi muda yang merasa dikhianati. Mereka yang menolak tambang kini dicap “anti-NU”, “anti-keputusan muktamar”, bahkan “antek liberal”. Persis seperti yang diinginkan penguasa: umat sibuk saling tuding, lupa bahwa musuh sebenarnya adalah sistem yang menjadikan agama sebagai komoditas. Mereka tidak menyadari bahwa agama sudah dikapitalisasi.
Ini bukan lagi soal tambang. Ini soal marwah. Ketika sebuah organisasi keagamaan rela mengorbankan prinsip demi profit, ketika dakwah bercampur bau batubara, ketika kyai harus tunduk pada logika return on investment , maka yang hilang bukan hanya hutan dan air, serta tanah, tapi juga kredibilitas moral yang selama ini jadi modal terbesar NU di mata umat.
Jokowi mungkin sudah turun tahta, tapi jebakan yang dia pasang masih bekerja dengan sempurna. NU kini sibuk memecah dirinya sendiri, persis sesuai skenario penguasa. Dan umat hanya bisa menyaksikan dengan perasaan ngeri: organisasi yang dulu menjaga agama dari cengkeraman kekuasaan, kini justru terjerat olehnya.
Kapitalisasi agama telah selesai ditahap pertamanya. Tahap keduanya adalah ketika umat sendiri lupa bahwa agama pernah punya harga diri. (Malika’s Insight 27 November 2025)
