Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan dia menghormati pernyataan Rusia bahwa rudal Rusia tidak mengenai wilayah Polandia, menambahkan bahwa penyelidikan harus dilakukan atas insiden tersebut.
Presiden Türkiye Recep Tayyip Erdogan menyuarakan perlunya menghormati pernyataan Rusia tentang laporan dugaan serangan rudal ke Polandia dan mengatakan menuding Rusia akan semakin meningkatkan ketegangan.
Berbicara pada konferensi pers di sela-sela KTT G20 Bali di Indonesia pada hari Rabu 16/11/2022, mengatakan: “Saya perlu menghormati pernyataan Rusia. Dalam hal ini, penting bagi kami (untuk menyebutkan) bahwa Rusia mengatakan, ‘Ini tidak ada hubungannya lakukan dengan kami.'”
Dia mengatakan bahwa menuding Rusia setelah mengetahui bahwa rudal itu bukan buatan Rusia akan semakin meningkatkan ketegangan.
“Meluncurkan penyelidikan [pada insiden itu] sangat penting,” tambahnya.
Pernyataan Erdogan muncul setelah laporan dugaan serangan rudal ke Polandia yang menewaskan dua orang.
Kesepakatan biji-bijian Ukraina
Mengenai kesepakatan biji-bijian Istanbul, Erdogan mengatakan dia yakin kesepakatan yang memungkinkan Ukraina mengekspor biji-bijian melalui Laut Hitam yang akan berakhir pada hari Sabtu akan tetap berlaku.
“Saya berpendapat itu akan berlanjut. Tidak ada masalah di sana,” kata Erdogan.
Ukraina adalah salah satu produsen biji-bijian utama dunia, dan serangan Rusia ke negara itu memblokir 20 juta ton biji-bijian di pelabuhannya sebelum PBB dan Türkiye memperantarai kesepakatan pada bulan Juli.
Erdogan mengatakan dia akan berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin segera setelah dia kembali ke Türkiye.
“Kami juga akan membahas pengangkutan pupuk dan amoniak,” ujarnya. “Karena jalan menuju perdamaian melalui dialog,” imbuhnya.
Türkiye, PBB, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian pada 22 Juli di Istanbul untuk melanjutkan ekspor biji-bijian dari tiga pelabuhan Laut Hitam Ukraina, yang dihentikan sementara setelah konflik Rusia-Ukraina dimulai pada Februari.
Lebih dari 10 juta ton biji-bijian telah diekspor dari Ukraina sejak 1 Agustus, menurut PBB.
Sumber: TRTWorld dan Kantor Berita
