Menurut Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng tebal buku itu 24 halaman yang ditujukan sebagai pembelajaran para kader.dengan cover didominasi warna merah dan hitam.
Jakarta – Fusilatnews – Tulisan tentang pandangan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang konstelasi menjelang pemilihan presiden 2024 menjadi sebuah buku dengan judul Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong
Menurut Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng tebal buku itu 24 halaman yang ditujukan sebagai pembelajaran para kader.dengan cover didominasi warna merah dan hitam.
“Iya. Itu untuk pembelajaran kepemimpinan para kader Demokrat,” kata Andi Mallarangeng kepada awak media, Senin (26/6).
Saat ini bedah buku tengah dilakukan di kantor DPP Demokrat yang dihadiri para kader partai. Akan tetapi, buku tidak akan dijual untuk umum. Hanya untuk kalangan Partai Demokrat.
“Untuk kalangan sendiri,” kata Andi.
Para pejabat teras partai juga hadir dalam acara, seperti Sekjen Teuku Rafly dan Anggota Majelis Tinggi Syarief Hasan.
“Tulisan Bapak SBY yang berjudul Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi ini disampaikan khusus kepada jajaran kepemimpinan dan kader Partai Demokrat di seluruh tanah air,” mengutip kalimat di bagian belakang buku.
Presiden Joko Widodo sempat dianggap ikut campur atau cawe-cawe urusan partai politik dalam Pilpres 2024. Dia dianggap menyokong capres tertentu. Jokowi pun disebut-sebut mengatur partai politik agar mengusung capres yang ia kehendaki.
Setelah ramai kritikan, Jokowi angkat suara. Dia mengatakan cawe-cawe yang dilakukan selama ini agar pemilu terlaksana secara demokratis dan perekonomian berjalan dengan baik.
“Jangan terus dianggap saya cawe-cawe urusan politik praktis,” kata Jokowi pada 29 Mei.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir juga ikut berkomentar. Dia meminta para pejabat agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya.
Haedar mengatakan abdi negara sebaiknya cukup menjadi pengawal di pemilu mendatang agar berjalan dengan demokratis.
“Jadi hal yang dipesankan oleh Muhammadiyah itu jangan sampai abuse of power jangan sampai ada penyalahgunaan kekuasaan,” kata Haedar di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (22/6)
