OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA
Kelompok masyarakat miskin yang berada di desil 1 dan 2, barang sejenak boleh tersenyum kecut. Pasalnya, selain mulai Januari hingga Pebruari 2025 mereka akan mendapatkan bantuan beras lagi sebesar 10 kg per bulan per KK, namun mulai bulan Maret 2025, bantuan sosial beras ini bakal dihentikan pelaksansannya oleh Pemerintah.
CNN.Jakarta merilis, Pemerintah bakal membagikan bantuan pangan berupa beras pada Januari sampai Februari 2025. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan akan diberikan kepada 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Masing-masing PBP (penerima bantuan pangan) akan mendapatkan 10 kg beras, fokusnya ada di desil 1 dan 2.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional mengatakan jumlah penerima bantuan pangan akan turun dari 22 juta menjadi 16 juta KPM atau sekitar 64 juta jiwa penduduk miskin. Penurunan persentase penduduk miskin pada Maret 2024 menjadi 25,22 juta. Ini menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022.
Penurunan 6 juta keluarga jumlah penerima, selain terjadi penurunan jumlah penduduk miskin, lantaran sudah ada program bantuan pemerintah lainnya, termasuk Makan Bergizi Gratis.
Selanjutnya demi mewujudkan program yang lebih tepat sasaran, perlu menggunakan data desil 1 dan 2 yang jumlahnya 14 juta sebagaimana data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Dari itu ditambahkan pula dengan data lansia tunggal dan perempuan KK (Kepala Keluarga) miskin.
Untuk diketahui bantuan pangan beras yang akan disalurkan sebanyak 10 kilogram (Kg) per keluarga. Penyaluran akan diberikan selama sebulan sekali pada Januari dan Februari 2025. Program pengiring lainnya seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras juga tetap akan dilaksanakan pemerintah di tahun depan. SPHP beras di Januari dan Februari masing-masing akan digelontorkan 150 ribu ton setiap bulannya.
Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Pangan Bung Zulhas menyatakan bantuan pangan beras dilanjutkan untuk periode Januari-Februari 2025. Total anggaran yang disiapkan untuk program tersebut Rp 6 triliun. Zulhas mengatakan bantuan beras akan disalurkan 160.000 ton per bulan kepada 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian akan ada beras murah atau program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masing-masing 150.000 ton di Januari-Februari 2025.
Jujur kita akui, bagi masyarakat miskin, apalagi yang tercatat selaku miskin ekstrim, bantuan beras 10 kg per bulan, betul-betul merupakan “dewa penolong” kehidupan yang sangat berarti. Keprihatinan hidup yang mereka alami, sedikit banyak tertolong dengan adanya bantuan beras gratis. Bansos beras, membuat mereka bisa bernafas lega. Nyawa mereka tetap tersambung.
Ada persoalan yang mengusik perasaan mereka. Mengapa Pemerintahan Prsbowo/Gibran hanya melaksanakan program bantian beras ini hanya berlangsung dua bulan saja ? Lalu, bagaimana dengan bulan Maret 2025 dan seterusnya ? Dari mana mereka akan memperoleh 10 kg beras, jika kondisi kehidupan kesehariannya belum banyak mengalami perubahan ?
Suara hati kaum miskin seperti ini, tentu penting untuk dijadikan percik permenungan kita bersama. Terlebih bagi Pemerintah yang sekarang ini diberi kehormatan dan tanggungjawab oleh rakyat untuk menjalankan kekuatan dan kewenangan. Kaum miskin tetap berharap agar Pemerintah mampu mencari solusi cerdas agar mereka cepat terbebaskan dari suasana hidup sengsara dan melarat.
Sebagai anak bangsa yang hidup di Tanah Merdeka, mereka memiliki hak penuh untuk dapat hidup sejahtera dan bahagia. Mereka selama 79 tahun Indonesia merdeka sudah bosan menjalani kehidupan selaku “korban pembangunan”. Mereka ingin merasakan pula bagaimana nikmatnya pembangunan, sebagaimana yang selama ini dirasakan oleh 9 Naga.
Itu sebabnya, mereka akan kecewa berat, jika bantuan sosial beras distop, dengan tidak jelas apa yang mrnjadi penggantinya. Catatan kritisnya adalah apakah Pemerintah telah menyiapkan program pengganti bansos beras ini, jika mulai Maret 2025 dihentikan ? Sebagai Presiden yang peduli akan nasib dan kehidupan orang miskin, kita percaya Pak Prabowo telah mempunyai solusi cerdasnya.
Beberapa literatur menyebut bantuan sosial (Bansos) beras merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu dengan memberikan beras subsidi. Manfaat dari segi ekonomi diantaranya, mengurangi beban biaya hidup;
meningkatkan daya beli masyarakat;
mengurangi kemiskinan dan membantu stabilisasi harga beras.
Dari sisi sosial, manfaatnya adalah :
meningkatkan kesejahteraan masyarakat; mengurangi kesenjangan sosial; membantu masyarakat rentan pangan dan meningkatkan kualitas hidup. Dari sisi kesehatan, manfaatnya adakah meningkatkan akses ke makanan bergizi; mengurangi risiko kekurangan gizi; membantu masyarakat dengan kebutuhan khusus dan
meningkatkan status gizi masyarakat.
Selain itu ada juga yang menganalisis manfaat bantuan sosial beras dari sisi psikologis seperti mengurangi stres dan kecemasan; meningkatkan kepercayaan diri; membantu masyarakat merasa lebih aman dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Yang terpenting, mereka memiliki rasa percaya diri untuk menjadi warga negara Indonesia.
Akhirnya penting direnungkan, apa yang bakal dirasakan oleh keluarga penerima manfaat, seandainya bantuan sosial beras mulai bulan Maret 2025 jadi distop pelaksanaannya oleh Pemerintah. Jawabannya jelas, pasti mereka akan merasakan kekecewaan yang cukup mendalam. Terlebih jika Pemerintah belum menyiapkan penggantinya yang sebanding. (PENULIS, KETUA DEWAN PAKAR DPD HKTI JAWA BARAT).
