Oleh Damai Hari Lubis
Idealnya, setelah dilantik, program pertama Prabowo adalah membatalkan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut para pakar ekonomi, melanjutkan proyek ini akan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara.
Namun, agar proyek IKN yang digagas oleh Jokowi tidak sepenuhnya sia-sia, kabinet Prabowo pasca 20 Oktober 2024 harus menganalisis dan mengevaluasi nilai ekonomi dari pembangunan tersebut untuk menghasilkan pendapatan bagi negara.
Potensi nilai tersebut dapat dilihat dari pola kepemimpinan Orde Reformasi yang akan memasuki tiga dekade (1998-2024). Gedung istana yang dibangun di Kalimantan Timur, yang kini mendapat perhatian publik dan dianggap ‘seram seperti rumah hantu’, dapat dimanfaatkan sebagai Museum Sejarah Hukum Orde Reformasi.
Dengan demikian, sejarah hukum kepemimpinan Jokowi yang amburadul dapat dieksploitasi untuk berdaya guna maksimal dengan mengalihfungsikan gedung tersebut menjadi pusat sejarah hukum yang menggambarkan SOSOK KEPEMIMPINAN NRI YANG ANTIKORUPSI DAN PREVENTIF.
Walaupun program IKN dibatalkan, bangunan tersebut masih dapat memberikan manfaat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Syaratnya adalah dengan mengusut nepotisme Jokowi berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Jika Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat membuktikan dakwaannya di hadapan majelis hakim, salah satu ruangan di Museum Sejarah Hukum Orde Reformasi bisa dialihfungsikan menjadi penjara khusus bagi Jokowi.
Harapannya, dengan keberadaan Museum Sejarah Hukum Reformasi di Senajam, Kalimantan Timur, turis mancanegara dan domestik akan berdatangan, dan mentalitas bangsa ini dapat pulih kembali melalui prevensi yang dihadirkan oleh museum tersebut.
