Oleh : Ari Junaedi Akademisi dan konsultan komunikasi Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.
“PRESIDEN Jokowi tidak saja memberikan kebahagian bagi kami yang tinggal menetap di tapal batas negara Entikong, tetapi juga kebanggaan yang tiada tara sebagai warga negara yang selama ini dianggap sebelah mata oleh negara jiran” – Honoris Yance. Pernyataan pria berumur paruh bayah asal suku Dayak itu, memang tidak mengada-ada. Selama menetap di Entikong, daerah yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia di tapal batas Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat merasakan benar perbedaan kehidupan sebelum dan sesudah Entikong “disulap” Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi “istana”. Bagi Igas, nama akrab Honoris Yance, Entikong adalah tanah kehidupan. Igas bersama Marta Muliana, istrinya memiliki usaha kecil-kecilan di terminal lama Entikong.
Calon penumpang dan penumpang yang akan menaiki bus ukuran tiga perempat trayek Entikong – Bengkayang biasanya melepas penat di warung milik pasangan Igas dan Marta Muliana. Dari warung kecil dan bersama usaha-usaha yang lain, Igas bisa mementaskan anak sulungnya. Dua anaknya lagi tengah berkuliah S-1 dan bersekolah di SMA di Pontianak. Igas juga memiliki rumah di tepian Jalan Lintas Malinau Entikong menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong. Luasan pekarangan rumah milik Igas berkurang karena terkena pelebaran jalan utama. Dari tahap pertama proses pembebasan lahan, Igas mendapat “ganti untung” dari pemerintah. Igas tidak sendirian, ada ribuan warga yang bergantung hidup dari PLBN Entikong. Selain rumah makan, penginapan, usaha binatu, penukaran uang, jasa angkut barang, pemandu wisata, agen bus, dan lain-lain, warga tidak saja mendapat kesempatan berusaha tetapi keyakinan bahwa negara telah “hadir” bersama mereka. Perasaan itu bisa dipahami jika kita melihat perjalanan panjang kehidupan warga yang berada di perbatasan, baik karena keturunan karena menetap di daerah tersebut atau berpindah ke daerah itu karena alasan ekonomi.
Saya pun juga “beruntung” karena profesi saya dulu sebagai jurnalis sempat mengunjungi perbatasan Timor Leste dengan Indonesia di Motain, Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 1995 – 1997 atau ikut drooping pasukan Lintas Udara Kostrad di perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah, saat isu “pergeseran” tapal batas sempat diributkan Indonesia dan Malaysia di tahun 2001. Pengalaman saya semakin bertambah, karena sepanjang 2018 hingga sekarang telah mengunjungi delapan PLBN yang ada di NTT (Mota’in, Motamasin dan Wini), Papua (Skow), serta Kalimantan Barat (Aruk, Nanga Badau, Entikong dan Jagoi Babang). Khusus untuk Entikong, saya dua kali menginap di sana dalam waktu yang berbeda, 2018 dan 20 Oktober 2022. Demikian juga di Mota’ain, hampir sepekan lebih saya menginap di Atambua, di 2015 dan 2018. Saya menjadi saksi, ketika sempat merasakan dan melihat wajah perbatasan di masa silam. Cukup dengan batang bambu sebagai pembatas dan tali plastik sebagai penarik bambu yang bertumpu di drum bekas minyak sebagai “tanda” pintu negara. Bersama warga yang melintas, kita kerap berfoto dengan latar belakang area kantor perbatasan negara tetangga. Malu jika kita berfoto di negeri sendiri!
Tapal batas negara adalah beranda depan
negara Entikong adalah salah satu dari tiga PLBN yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Selain Aruk yang berada di Kabupaten Sambas, dan Nanga Badau di Kapuas Hulu, Entikong adalah PLBN yang paling ramai dilintasi transportasi barang dan orang. Melihat “wajah” Entikong sekarang ini tidak ubahnya menatap Kawasan Pondok Indah Mall di Jakarta. Sejak 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diperintahkan Jokowi “menyulap” kawasan terbelakang menjadi “beranda depan”.
Di sebut “terbelakang” karena selama era pemerintahan sebelum Jokowi, kawasan perbatasan jauh dari kata pembangunan, apalagi penataan modern. Mengunjungi perbatasan di masa lalu dan di masa sekarang, jelas ada perbedaan kontras 180 derajat. Kita seakan berwisata, melihat keluhuran budaya yang terpatri dalam wujud bangunan serta idealisasi kehidupan. Betapa tidak, pemukiman untuk petugas PLBN diatur dengan penataan yang modern, simpel tapi tidak melupakan efisiensi. Mirip dengan bangunan resor wisata.
Area perkantoran diwujudkan sebagai perkantoran modern yang mengedepankan pelayanan maksimal. Belum lagi, sentra ekonomi yang dibangun untuk pertumbuhan usaha warga perbatasan. Selain bangunan utama PLBN, pemeriksaan kargo kedatangan dan keberangkatan, mes pegawai, klinik, rumah detensi, masjid, pasar tradisional, area parkir, terminal barang dan penumpang, PLBN Entikong juga memiliki alur untuk pedestrian yang apik. Patung Bung Karno, Tugu Garuda, dan hiasan motif Dayak menjadi spot foto yang banyak dipilih oleh pelintas batas. Di kunjungan terakhir ke Entikong, saya menikmati “kehidupan malam” di sentra kuliner Pasar Tradisional PLBN Entikong. Sembari “menyeruput” kopi panas dan menyaksikan pertunjukan musik, saya tidak menyadari berada di tapal batas. Masih sama dengan suasana malam di Jakarta, Kendari, Pontianak atau kota-kota besar di Tanah Air. Saya tidak merasakan sedang berada di perbatasan negara yang kumuh, kotor dan pengap seperti dulu. Entikong juga menjadi saksi kehebatan pembangunan infrastruktur di era Jokowi dan era-era sebelumnya. Jika ingin melihat proyek mangkrak di masa sebelum Jokowi, datanglah ke Entikong. Jadi tidak hanya di Hambalang, Sentul saja adanya. Jadi, jangan heran sentuhan pembangunan era Jokowi begitu diagung-agungkan oleh warga perbatasan.
Perlu perubahan paradigma warga perbatasan
Masifnya pembangunan di Entikong, tentu berdampak kepada pola pandang warga Entikong. Proses pembebasan lahan yang mendatangkan “ganti untung” hendaknya disikapi dengan pengelolaan keuangan keluarga yang berbasis masa depan. Bukan habis sesaat untuk keperluan konsumtif. Pembangunan PLBN Entikong berdampak pada perluasan dan peningkatan jalan sepanjang 22 kilometer dari Balai Karangan menuju Entikong. Ada 900 rumah dan bangunan milik warga terdampak pembangunan. Proses pembayaran tahap pertama “ganti untung” sudah dilakukan di 2018. Kali ini warga berharap, pembayaran pembebasan lahan dan bangunan. Tahap dua bisa lebih transparan dan ada kejelasan besaran pembayaran serta kapan pencairannya. Pandemi Covid-19 yang berlangsung selama dua tahun terakhir menjadi ujian terberat bagi warga Entikong yang mengandalkan kehidupan dari pelintas batas. Sejak dibukanya kembali PLBN Entikong per- 1 April 2022, kehidupan ekonomi Entikong kembali berdenyut. Walau hanya bus DAMRI yang baru melintas perbatasan, tetapi arus barang dan orang terus meningat setiap harinya yang melintas Entikong menuju Tebedu, di wilayah Sarawak, Malaysia. Daya tarik Kuching sebagai tempat wisata dan pengobatan, menjadikan tingginya pelintas batas asal Indonesia yang melintas Entikong. Belum lagi para calon Pekerja Migran Tenaga Indonesia (PMI) yang ingin mengadu nasih di negeri jiran, menjadikan Entikong terus marak dengan pelintas batas. Dari Entikong, para pelintas batas bisa melanjutkan ke dua kota terbesar di Sarawak yakni Kuching dan Miri atau menuju Brunei Darussalam.
Waktu tempuh 5 hingga 6 jam jalan darat dari Bandara Soepadio, Pontianak hingga ke Entikong atau 2 jam dari Entikong ke Kuching menjadi daya tarik bagi pelancong. Betul apa yang dikatakan Bupati Sanggau, Paulos Hadi, warga Sanggau harusnya memiliki kesiapan untuk menjadi tuan rumah di Entikong agar bisa memanfaatkan momentum pembukaan PLBN Entikong kembali. Tidak saja warga Indonesia yang berbondong-bondong ke negeri jiran tetapi harusnya warga Malaysia yang mestinya mengunjungi Indonesia dan Kalimantan Barat melalui Entikong. Tidak hanya harus siap dengan skala makro, dalam skala mikro pun warga Sanggau harus “disiapkan”. Pembangunan revitalisasi Jalan Lintas Malinau menjadi empat lajur dengan lebar masing-masing 3,5 meter ternyata tidak disikapi dengan baik dan benar oleh warga. Karena alasan jauh dan harus berputar, banyak warga Sanggau nekad melawan arus di jalan yang ramai dengan kendaraan yang melintas. Tidak hanya warga, saya sempat menyaksikan rombongan aparat di tanggal 20 Oktober 2022 pagi hari, juga melintas melawan arah. Beberapa pekan sebelum kedatangan saya di Entikong, dua warga berusia belia meninggal akibat kecelakaan dalam tabrakan kendaraan akibat melawan arah. Para pengunjung di Pasar Tradisional PLBN Entikong pun harus memiliki kesadaran untuk ikut menjaga kebersihan. Sampah masih berserakan di sana-sini sementara pengelola pun juga kurang banyak menempatkan tempat sampah di area publik. Walau masih berusia relatif baru, tembok bangunan terlihat mulai kusam karena faktor rembesan air.
Meja-meja kayu di sentra kuliner di Pasar Tradisional juga tidak terawat dengan baik. Para pelintas batas juga harus mengubah perilaku “seenaknya” di negeri sendiri dengan tidak meludah, merokok. dan membuang sampah sembarangan tetapi bisa bersikap disiplin di negeri seberang. Harusnya sikap disiplin untuk selalu menjaga kebersihan melekat sampai kapanpun dan di manapun berada. Memang bangunan kantor perbatasan di Malaysia terlihat kuno dan usang tetapi untuk urusan kebersihan, kita harus belajar banyak dengan negara tetangga. Kita boleh berbangga akan kemegahan gedung perbatasan kita, akan tetapi jika sikap seenaknya masih terpatri terus maka jangan heran suatu saat dalam waktu yang singkat kebanggaan itu tidak ada artinya lagi. Jangan sampai dana besar yang digunakan untuk membangun PLBN Entikong berakhir sia-sia karena pola perilaku pelintas batas dan warga yang tidak bisa menghargai maha karya anak-anak bangsa. Kita hanya bisa “membangun indah” tetapi tidak sanggup “merawatnya dengan hati”. Tidak hanya PLBN Entikong, Nanga Badau, dan Aruk (Kalimantan Barat), Skow (Papua), Wini, Motamasin dan Mota’ain di NTT, jelang Jokowi akan mengakhiri masa presidensinya masih ada 11 PLBN yang segera rampung. Kita segera memiliki PLBN indah dan megah di Sota, Merauke (Papua Barat), Jagoi Babang dan Sei Kelik (Kalimantan Barat), Serasan (Kepulauan Riau), Long Nawang, Long Midan dan Sei Pancang (Kalimantan Utara), Labang, Napan, Oepoli (NTT) serta Yetetkun (Papua).
Tekad Jokowi untuk membangun perbatasan tidak saja sebagai pusat pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk menebalkan kemampuan dan kebanggan akan negeri sendiri. “Ini masalah kebanggaan, masalah nasionalisme, masalah martabat dan harga diri kita. Di sana saya bisa melihat, di sebelah sangat megah, yang di kita sangat jelek sekali. Saat itu juga saya perintahkan Menteri PU seminggu harus diruntuhkan. Saya minta dua tahun harus lebih baik dari yang di sana. Inilah sebuah kebanggaan yang ingin kita bangun bahwa kita ini negara besar,” kata Jokowi saat meresmikan PLBN Entikong, 21 Desember 2016. Tidak salah jika ada warga Serian di Sarawak, Malaysia yang saya jumpai menguraikan keinginannya untuk saling bertukar pemimpin setelah menyaksikan PLBN Entikong yang megah dan maraknya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dia berharap Jokowi bisa menjadi Perdana Menteri Malaysia agar pembangunan infrastruktur bisa berderap kencang di Tanah Melayu.
Ari Junaedi Akademisi dan konsultan komunikasi | Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.
Dikutip Kompas.com, Sabtu 22 Agustus 2022
