“Kami bersekutu dengan siapa pun di republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi bangsa Indonesia,” ujar dia.
Jakarta – Fusilatnews – UUD NRI 1945 telah memberikan pengaturan khusus terhadap perselisihan hasil pemilu yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi,
Berdasarkan Pasal 24C UUD NRI 1945 dengan jelas menyatakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah mengadili perselisihan hasil pemilihan umum, dalam hal ini pilpres pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final dan mengikat.
Namun Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboe Bakar Alhabsyi menilai langkah untuk menguak praktik kecurangan pemilu melalui hak angket adalah cara yang tepat. Karena itu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyatakan dukungan atas bergulirnya hak angket kecurangan Pemilu 2024 di parlemen.
Aboe membandingkan langkah itu sebagai upaya yang lebih baik, dibandingkan lewat Mahkamah Konstitusi (MK).
Berkaca dari kasus mantan Ketua MK Anwar Usman yang dianggap melanggengkan keponakannya yang juga anak Presiden RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres dalam Pilpres 2024. Menurut Abu lembaga ‘Tuhan’ itu seperti tidak diperlukan dalam upaya yang tengah diperjuangkan.
Angket ini bagus. Daripada kita ke MK, ada pamannya,” kata Aboe dalam konferensi pers tiga partai Koalisi Perubahan soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024 di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).
Anwar Usman sendiri diketahui masih menjadi salah satu hakim konstitusi hingga saat ini, bahkan dikabarkan berjuang untuk kembali menduduki posisi sebagai ketua MK.
“Lebih baik kita (gunakan cara lewat) angket, (caranya) cantik. Iya kan? Angket kita sudah pengalaman kok, indah kerjanya,” ujar Aboe.
Dia menegaskan, PKS bersama partai koalisi yakni Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) satu suara untuk mendukung bergulirnya angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI.
Hak angket itu diketahui diinisiasi oleh capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo, kader PDIP yang diusung Partai Banteng untuk maju di Pilpres 2024.
Aboe menegaskan, para partai Koalisi Perubahan saat ini tengah menunggu aksi atau gerakan dari PDIP untuk segera membahas dan melangkah untuk melakukan hak angket tersebut. Karena hingga saat ini hak angket itu baru bergulir di Ganjar saja, belum pada partai politik.
“Kami menunggu PDIP soal hak angket ini. Kami sangat mendukung, sangat senang. Kalau ada yang melangkah begitu kami ada di belakangnya, kami akan mengawal,” tuturnya.
“Jadi kita tunggu lokomotifnya. Bangsa ini butuh suasana keberanian untuk membenahi situasi yang ada saat ini,” lanjutnya.
Partai Nasdem juga menyatakan bahwa Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar siap menggulirkan hak angket bersama PDI Perjuangan guna merespons dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan para sekjen di Koalisi Perubahan, yakni PKB dan PKS.
“Jadi posisi kami, data sudah siap, hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya kawan-kawan PDIP sebagai partai terbesar, sebagai inisiator, bagaimana selanjutnya,” kata Taslim di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (22/2/2024) petang.
Dalam menggulirkan hak angket, dia pun menginginkan kesederajatan, saling menghormati, dan saling menghargai. Dia mendukung hak angket karena koalisi-nya itu menginginkan kebenaran.
“Kami bersekutu dengan siapa pun di republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi bangsa Indonesia,” ujar dia.
Dia mengatakan Koalisi Perubahan memiliki semangat kesatuan yang utuh dalam merespons wacana penggunaan hak angket tersebut. Sejauh ini, dia pun mengaku pihaknya belum berkomunikasi dengan PDIP dan baru hanya mendengar wacana tersebut dari kubu tersebut. Namun, menurutnya inisiasi hak angket tersebut bukan berasal dari orang yang sembarangan.
“Kan yang menginisiasi ini bukan sembarang orang, Ganjar kader terbaik, capres partai terbesar di Indonesia, jadi kita anggap ini serius,” tegas dia.
