Oleh: Sheila Mauludi Fitri, Pengacara dan pemerhati hukum pidana siber
Jakarta – Fusilatnews.- Tiga hari terkahir jagad media dihebohkan dengan keluhan para nasabah Bank Syari’ah Indonesia (BSI) yang tidak bisa mengakses transaksi perbankan mulai dari aplikasi mobile banking, ATM, hingga transaksi langsung di bank.
Hal ini sangat merugikan para nasabah BSI. Mereka mengeluhkan tidak dapat memenuhi kebutuhan primer harian seperti makan karena kehabisan uang tunai sampai transaksi pembayaran berkaitan dengan kegiatan akademik. Bahkan ada kelompok nasabah yang gagal mengikuti ujian karena seluruh sistem perbankan BSI mendadak lumpuh total.
Setelah dua hari mengalami kelumpuhan sistem, pihak BSI hanya melayangkan permohonan maaf kepada para nasabah. BSI menyatakan bahwa kendala ini disebabkan perbaikan dan migrasi sistem.
Namun belakangan Menteri BUMN Erick Thohir mengonfirmasi bahwa benar seluruh sistem perbankan BSI telah diserang oleh peretas dan diduga seluruh data telah dienkripsi melalui serangan ransomware.
Kasus ini seolah tidak belajar dari berbagai kasus serangan siber yang terjadi beberapa tahun terakhir di Indonesia seperti kasus kebocoran data di BRI Life, Peduli Lindungi, BPJS Kesehatan, hingga KPU.
Ransomware merupakan suatu malware yang disebarkan oleh peretas guna menyerang sistem komputer target/korban dengan cara memanfaatkan kelemahan sistem keamanan dalam sistem jaringan komputer tersebut. Cara kerjanya dengan mengunci komputer korban atau meng-enkripsi semua data yang ada sehingga tidak bisa diakses oleh pemiliknya.
Bahasa sederhananya, seluruh data dan sistem dalam komputer tersebut “diculik dan disandera”. Seluruh data dan sistem yang telah dienkripsi bisa dikembalikan apabila sudah ‘ditebus’ dengan cara mengirimkan sejumlah uang kepada peretas yang merupakan pemilik malware dalam bentuk virtual money seperti Bitcoin, atau bentuk apa pun sesuai permintaan pelaku. Biasanya jika tidak dipenuhi, maka data yang sudah dienkripsi tersebut akan dihapus atau dihilangkan secara permanen oleh pelaku.
Darurat keamanan siber
Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi sasaran peretasan dengan berbagai modus. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengalkulasi selama 2021, Indonesia menjadi negara tertinggi di dunia yang menerima serangan siber dengan total 1.000.941.603 serangan, disusul Amerika Serikat sebanyak 79.232.726. Serangan tersebut berasal dari berbagai negara di dunia termasuk dari dalam negeri sendiri.
Potensi serangan menjadi semakin besar mengingat semakin masifnya penggunaan teknologi dalam berbagai sektor vital negara yang tentunya memuat banyak data. Seharusnya penguatan sektor keamanan siber dalam berbagai sektor vital negara diselaraskan dengan semangat dan intensnya Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan yang menyatakan “data is new oil”.
Kecanggihan teknologi sudah semestinya diimbangi dengan pemahaman para stakeholder dan masyarakat mengenai risiko ancaman siber dan pentingnya menjaga keamanan data di ruang siber. Bukan tidak mungkin akibat kurangnya kesadaran dan tindakan antisipatif berkaitan dengan keamanan siber di masyarakat, justru membuka potensi diri sendiri menjadi korban peretasan.
Terlebih bagi situs pemerintahan atau pelayanan setor vital negara lainnya seperti perbankan seperti yang terjadi pada BSI. Saat ini segala pelayanan mulai ditingkatkan menjadi serba elektronik. Bahkan pemerintah gencar mensosialisasikan alat pembayaran secara digital dengan meluncurkan QRIS.
Alangkah tidak eloknya ketika situs web pemerintahan maupun pelayanan publik lainnya dapat dengan mudah diretas sehingga memberikan indikasi bahwa sistem keamanan siber negara sangatlah lemah. Hal ini tentu dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kerahasiaan data yang terkandung di dalamnya.
Rekonseptualisasi
Tindak Pidana Terorisme Peretasan telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo UU No19/2016 (UU ITE) dengan jenis perbuatan pidana yang masuk kualifikasi peretasan sebagai berikut:
(i) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun;
(ii) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
(iii) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
Menurut penulis, bunyi pasal tersebut lebih tepat dikenakan pada subjek korban peretasan yang merupakan individu, tetapi tidak tepat untuk objek vital negara seperti website resmi pemerintahan maupun sektor pelayanan publik seperti perbankan dan rumah sakit yang sifatnya memakan korban secara massal (banyak), masif dan meluas.
Serangan tersebut menimbulkan suasana teror dan rasa takut yang sedemikian rupa bagi para korban secara langsung maupun masyarakat pada umumnya. Pada konteks ini, para peretas yang menyerang objek vital negara justru lebih mirip dengan definisi terorisme dalam Pasal 1 angka 2 UU No 15 Tahun 2003 jo UU No 5 Tahun 2018 (UU Terorisme).
Pasal tersebut mendefinisikan Terorisme sebagai suatu perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
Definisi tersebut terdapat perbedaan jenis kekerasan di mana kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan secara konvensional dengan penggunaan senjata tajam seperti bom. Sementara peretasan dan serangan ransomware sifat kekerasannya secara digital yang tidak bisa dipungkiri juga berpotensi menimbulkan kerusakan atau pemusnahan, meski bukan terhadap nyawa, melainkan terhadap data yang bagi sebagian orang sama pentingnya dengan nyawa.
Oleh karena itu, di era digital seperti saat ini sudah saatnya melakukan rekonseptualisasi dengan membagi jenis tindak pidana terorisme menjadi dua. Pertama, tindak pidana terorisme konvensional, jenis terorisme yang selama ini diakui secara hukum positif, yaitu dengan kekerasan dan senjata fisik.
Kedua, tindak pidana terorisme siber yang pada dasarnya konsepnya sama dengan terorisme konvensional, namun pada aspek digital dan dilakukan bukan di dunia nyata, namun di ruang siber.
Apabila gagasan ini dipositifkan, maka tentu diharapkan mampu mendorong peningkatan pada aspek preventif, yaitu penguatan sistem keamanan siber dan pada aspek represif, yaitu penegakan hukumnya.
Mengingat tren penegakan hukum pada kasus peretasan di Indonesia cenderung tidak membuahkan hasil apa pun mengingat karakteristik kejahatan siber yang lintas teritorial.
Dikutip dari Kompas.com, Kamis 11 Mei 2023.
