Kami ingin sanksi pertama yang paling ringan adalah sanksi tertulis atau didiskulaifikasi,” pungkas Mualimin.
Jakarta – Fusilatnews – Setelah Capres nomor satu Aniess Baswedan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam kasus pernyataannya soal lahan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto 340 ribu hektare dan anggaran Rp700 triliun untuk pembelian alutsista bekas.
Kini Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga dilaporkan kepada Bawaslu oleh oleh Advokat Pengawas Pemilu (Awaslu) Dengan membawa sejumlah bukti bukti, berupa rekaman video dari media dan saksi, Awaslu langsung memasuki ruang pengaduan di Bawaslu.Rabu(10/1/2024) siang
Laporan tersebut terkait pernyataan Ganjar Pranowo saat debat capres pada Minggu (7/1/2024). Ketika itu, Ganjar mendesak dan memaksa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membuka data yang dianggap sebagai rahasia negara ke publik.
Menurut Ketua Awaslu Muhammad Mualimin, pernyataan Ganjar tersebut dapat di dengar oleh seluruh masyarakat bahkan di penjuru dunia, yang dapat memperlihatkan kekuatan serta kelemahan pertahanan Indonesia.
“Kami dari Awaslu hari ini melaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang di dalam debat capres ketiga, memaksa, mendesak, dan menekan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara,” ujar Mualimin.
Ia melanjutkan, informasi tersebut tentu saja berisi tingkat kekuatan militer dan kelemahan negara, yang jika seandainya itu terbuka dan diketahui publik, sangat mungkin akan menyebar ke seluruh dunia.
“Kekuatan Indonesia akan diketahui oleh negara lain dan menurut kami apa yang dilakukan Ganjar Pranowo ini sangat mengkhawatirkan” kata Mualimin.
Dengan laporan ini, dia berharap Bawaslu dapat memberikan sanksi tegas terhadap Ganjar Pranowo berupa teguran tertulis atau bahkan diskualifikasi dalam pencalonannya sebagai peserta Pilpres 2024.
“Hari ini kami melaporkan, supaya Bawaslu menyelidiki dan memberikan sanksi kepada capres nomor urut 3 Ganjar pranowo supaya ada sanksi yang tegas, sehingga tidak ada lagi capres dan cawapres yang berani mencoba untuk membuka rahasia negara.
Kami ingin sanksi pertama yang paling ringan adalah sanksi tertulis atau didiskulaifikasi,” pungkas Mualimin.
