FusilatNews – Di sebuah negara demokrasi, kritik seharusnya menjadi vitamin bagi kekuasaan, bukan dianggap penyakit yang harus disembuhkan. Namun ketika kritik mulai diperlakukan sebagai ancaman, maka yang muncul bukan lagi sekadar perbedaan pendapat, melainkan situasi darurat bagi mereka yang hidup dari gagasan, tulisan, dan suara.
Hari ini pegiat media sosial, jurnalis, penulis, pengamat, hingga konten kreator tidak lagi hanya berhadapan dengan tantangan membuat konten yang menarik atau membangun audiens. Mereka juga berhadapan dengan risiko yang lebih besar: tekanan ketika isi kontennya menyentuh wilayah kekuasaan.
Di masa lalu seorang jurnalis menulis di koran, lalu menunggu terbit esok hari. Kini seorang kreator cukup menekan tombol “unggah”, lalu dalam hitungan detik pendapatnya dapat dilihat jutaan orang. Teknologi membuat setiap orang dapat menjadi media. Tetapi bersamaan dengan itu, teknologi juga membuat setiap orang lebih mudah menjadi sasaran.
Ketika seorang konten kreator mengkritik kebijakan pemerintah, mengulas dugaan penyimpangan, atau mempertanyakan keputusan penguasa, yang sering muncul bukan semata bantahan terhadap isi kritiknya. Yang kadang terjadi justru serangan kepada orangnya. Ada yang dicaci, dihujat beramai-ramai, dilabeli dengan berbagai stigma, bahkan ada yang merasa mendapat tekanan di luar ruang digital.
Ironisnya, fenomena seperti ini sering menimbulkan pertanyaan di masyarakat: benarkah penguasa secara langsung menginginkan hal itu? Belum tentu. Seorang presiden atau pemimpin negara mungkin tidak pernah memberi perintah apa pun. Namun persoalannya, dalam dunia politik terdapat sesuatu yang sering lebih berbahaya dari perintah resmi, yaitu semangat berlebihan dari para pendukung, simpatisan, atau orang-orang yang merasa sedang membela kekuasaan.
Mereka bergerak seolah menjadi pagar tak terlihat.
Mereka merasa sedang menjaga wibawa pemimpin. Padahal dalam banyak kasus, yang dijaga bukan kehormatan demokrasi, melainkan rasa tidak nyaman terhadap kritik.
Akibatnya lahirlah suasana takut yang perlahan menyebar.
Bukan takut dipenjara.
Bukan takut kalah berdebat.
Melainkan takut berbicara.
Padahal demokrasi tidak mati hanya ketika media ditutup atau ketika kritik dilarang secara resmi. Demokrasi juga dapat melemah saat masyarakat mulai menyensor dirinya sendiri. Ketika seorang jurnalis berpikir dua kali sebelum menulis. Ketika seorang kreator menghapus video karena khawatir menimbulkan masalah. Ketika seorang penulis memilih diam meski melihat sesuatu yang menurutnya keliru.
Saat itu alarm darurat sebenarnya sedang berbunyi.
Yang lebih mengkhawatirkan, keadaan seperti ini menciptakan ketimpangan. Pujian menjadi aman, sementara kritik menjadi berisiko. Padahal sejarah menunjukkan bahwa sebuah bangsa tidak pernah rusak karena terlalu banyak kritik. Sebaliknya, banyak bangsa justru rusak karena terlalu banyak orang yang memilih diam.
Kekuasaan sesungguhnya tidak memerlukan para pembela yang menjadikan kritik sebagai musuh. Pemimpin yang kuat justru lahir dari keberanian mendengar suara-suara yang berbeda. Sebab kritik bukan peluru. Kritik adalah cermin.
Dan cermin tidak pernah bertugas menyenangkan wajah yang melihatnya. Tugasnya hanya satu: menunjukkan apa adanya.
Ketika para pegiat media sosial, jurnalis, dan kreator mulai merasa khawatir untuk menyampaikan pikiran, sesungguhnya yang sedang berada dalam situasi darurat bukan mereka seorang diri.
Melainkan demokrasi itu sendiri.
