Oleh: Damai Hari Lubis – Pengamat Kebijakan Umum Hukum dan Politik
Di tengah gelombang skeptisisme publik terhadap integritas pemimpin nasional, muncul satu pertanyaan besar yang menggema tanpa jawaban memadai: mengapa civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) bungkam menghadapi isu ijazah Presiden Joko Widodo yang dituduh palsu? Padahal, UGM-lah yang selama ini diklaim sebagai kampus tempat Jokowi mengenyam pendidikan tinggi.
Kebisuan ini ironis. Sebab, gugatan terhadap keabsahan ijazah Jokowi bukan muncul dari ruang kosong. Beberapa pihak, seperti Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), telah menempuh jalur hukum. Dua figur penting yang juga alumnus UGM, Dr. Roy Suryo dan Dr. Eng. Rismon H. Sianipar, bahkan telah mempublikasikan analisis digital dan akademik yang menyatakan bahwa ijazah tersebut tak memiliki validitas administratif.
Namun respons UGM mengecewakan. Rektor UGM Prof. Ova Emilia dan Guru Besar Hukum Pidana Prof. Marcus Priyo Gunarto justru memilih menjadi pagar betis bagi kekuasaan, bersikukuh bahwa ijazah Jokowi sah. Mereka menyodorkan pembelaan yang mengejutkan nalar: arsip-arsip tentang Jokowi hilang.
Apakah sebuah institusi sebesar UGM—yang notabene adalah kampus pelopor dan simbol intelektualitas bangsa—kehilangan seluruh dokumen mahasiswa, agenda KKN, daftar wisudawan, hingga foto asli ijazah hanya karena alasan administratif? Bila iya, ini bukan sekadar kelalaian, tapi malapraktik akademik yang patut diadili.
Yang menyedihkan, alih-alih melakukan introspeksi, UGM justru menyulap absurditas ini menjadi narasi pembenaran. Mereka tak menampilkan laporan kehilangan ke Direktorat Pendidikan Tinggi atau ke pihak Kepolisian, seperti seharusnya protokol akademik dilakukan. Tidak ada audit forensik internal, tidak ada pembentukan tim etik, tidak ada dialog publik.
Di tengah itu semua, mahasiswa dan civitas akademika UGM justru menampilkan sikap pasif, bahkan nyaris apatis. Di mana suara lantang mahasiswa seperti era Orde Baru dulu, yang mampu mengguncang kekuasaan hanya dengan poster, puisi, dan orasi di selasar kampus? Mengapa kini mereka diam, padahal integritas kampus sedang dirampok di siang bolong?
Seolah kampus ini telah dijatuhi kutukan: kehilangan keberanian, kehilangan nurani.
Kita sedang menghadapi situasi yang serius. Jika benar ijazah Jokowi palsu, maka ini bukan sekadar kebohongan pribadi, melainkan konspirasi sistemik yang mencemari pilar pendidikan nasional. Bila UGM terlibat dalam menutupi kebenaran, maka rektor, eks rektor, dekan, hingga guru besar yang mendukung pemalsuan ini harus diperiksa, diadili, dan dipertanggungjawabkan di muka hukum.
Betapa menyesakkan melihat universitas yang dulu melahirkan para pemikir hebat kini justru menjadi sarang kompromi moral. Bukannya menjadi penjaga kebenaran, mereka malah menjadi pelayan kekuasaan. Bahkan, ketika wajah kampus telah dicoreng oleh skandal yang memalukan, mereka tetap diam. Apakah karena sudah terlalu nyaman hidup dalam kubangan privilese kekuasaan?
Bila UGM memang telah kehilangan seluruh arsip Jokowi secara misterius, maka satu pertanyaan sederhana bisa membongkar semuanya: Mengapa dalam ijazah Jokowi, wajah yang terpampang bukanlah dirinya, melainkan orang lain yang diketahui benar-benar lulusan UGM? Ini bukan sekadar kekeliruan administratif. Ini dugaan kriminal yang bisa menghancurkan reputasi akademik Indonesia di mata dunia.
Kini saatnya para mahasiswa UGM membuka mata. Jika tak ingin dicatat sejarah sebagai generasi yang menyerah pada kebohongan, maka bersuaralah. Jika kalian benar-benar dididik untuk menjadi agen perubahan, maka tunjukkan bahwa kalian tidak diam saat kebenaran dipalsukan.
Kampus tidak boleh dikuasai oleh rasa takut, apalagi oleh konspirasi. Bila UGM tetap bungkam, maka bangsa ini harus siap menghadapi konsekuensi: bahwa universitas ternama pun bisa dijadikan alat pembenaran kebohongan oleh kekuasaan.
Maka, bila hari ini UGM kehilangan moralnya, esok seluruh bangsa bisa kehilangan akalnya.
Damai Hari Lubis adalah pakar ilmu peran serta masyarakat dan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.
Tulisan ini bagian dari kepedulian terhadap integritas akademik dan moralitas bangsa.
