Malika Dwi Ana
15 Februari 2026
Malika Dwi Ana Dalam bukunya Paradoks Indonesia dan Solusinya, Prabowo Subianto dengan tegas mendiagnosis penyakit utama bangsa. Apakah itu? Yakni ekonomi yang dikuasai segelintir oligarki, sementara negara kehilangan kendali atas sumber daya dan cabang produksi vital. Solusinya? Adalah State Capitalism — yakni kapitalisme yang dikendalikan negara, seperti model Tiongkok di bawah Deng Xiaoping. Bahwa negara harus menjadi nahkoda utama, mengarahkan investasi besar ke pendidikan, riset, dan pengembangan SDM sebagai fondasi sejati kemajuan bangsa. Prabowo berulang kali menyebut China sebagai teladan: yaitu negara yang berhasil membangun kekuatan melalui kontrol ketat atas kapital swasta, bukan membiarkannya liar.
Lalu muncullah Indonesia Incorporated.
Pada 10 Februari 2026, Prabowo mengumpulkan lima raksasa kapital — Prajogo Pangestu, Anthony Salim, Franky Widjaja, Boy Thohir, dan Sugianto Kusuma (Aguan) — selama 4,5 jam di Hambalang. Di sana ia menegaskan semangat “Indonesia Incorporated”: kolaborasi super erat antara negara dan konglomerat untuk mempercepat pembangunan. Ini bukan pertemuan biasa. Ini adalah implementasi praktis dari state capitalism yang ia impikan.
Tapi di sinilah paradoksnya mulai menyengat.
Secara teori, state capitalism Prabowo seharusnya menjinakkan oligarki, bukan memeluknya. Negara yang kuat mengarahkan swasta agar melayani kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya. Model China yang ia kagumi berhasil karena Partai Komunis tetap memegang kendali penuh; swasta besar di China tahu batasnya. Di Indonesia, yang terjadi justru kebalikannya: negara mengundang lima singa kapital terbesar ke dalam kandang istana, memberi mereka rasa aman, dan membuka pintu bagi “sinergi” yang sangat nyaman.
Pendidikan dan SDM yang disebut sebagai “fondasi bangsa” dalam bukunya Paradoks Indonesia kini terasa seperti retorika yang semakin jauh. Prabowo memang sering bicara investasi besar di pendidikan dan riset ala China. Tapi dalam praktiknya, Indonesia Incorporated lebih terlihat sebagai mesin untuk mempercepat proyek-proyek yang menguntungkan konglomerat: hilirisasi, energi, properti, IKN tahap lanjut, dan program makan siang gratis yang berskala raksasa. Lalu mana prioritas pendidikan dasar yang murah, merata, dan berkualitas? Mana anggaran riset yang benar-benar masif untuk mencetak SDM unggul, bukan sekadar sekolah Garuda untuk segelintir anak berbakat?
Kritik yang tak bisa dihindari
Terus terang, ini bukanlah state capitalism yang sehat. Tapi ini crony state capitalism — adalah kapitalisme negara yang dikuasai kroni. Alih-alih negara yang mengendalikan oligarki, yang kita lihat adalah oligarki yang semakin nyaman di pangkuan negara. Pertemuan Hambalang bukanlah langkah untuk “mengembalikan kendali negara atas sumber daya” seperti yang ditulis Prabowo dalam bukunya, melainkan langkah untuk mengonsolidasikan kekuasaan elit yang sudah sangat kuat.
Ketika lima orang dengan kekayaan total lebih dari Rp 1,4 triliun duduk mengelilingi meja bundar di Hambalang, sulit untuk percaya bahwa hasilnya akan menjadi pendidikan gratis berkualitas untuk anak-anak di pelosok yang bunuh diri karena tak punya pensil. Sulit dipercaya bahwa ini akan melahirkan riset revolusioner seperti di China. Yang lebih mungkin terjadi adalah alokasi proyek, kemudahan izin, dan pembagian kue ekonomi yang semakin terkonsentrasi.
Prabowo mungkin tulus ingin meniru keberhasilan China. Tapi tanpa lembaga negara yang kuat, tanpa checks and balances yang sesungguhnya, dan dengan oligarki yang sudah terlalu dalam mengakar, “Indonesia Incorporated” berisiko menjadi Paradoks Indonesia edisi dan babak baru: tentang negara yang mengklaim ingin membela rakyat, tapi justru semakin erat berpelukan dengan segelintir orang yang paling diuntungkan dari sistem lama.
Buku Prabowo bagus sebagai diagnosis. Tapi praktiknya pada 2026 menunjukkan bahwa solusi yang ia tawarkan sedang berubah bentuk menjadi sesuatu yang jauh lebih familiar bagi Indonesia: yakni kekuasaan yang terkonsentrasi di tangan segelintir elit — kali ini dengan label yang lebih modern dan lebih terorganisir.
Apakah ini kemajuan, atau hanya kemasan baru untuk penyakit lama?
Waktu, dan realitas di lapangan yang akan memberikan jawaban yang tak bisa ditutupi oleh retorika apa pun.
Semoga apa pun yang terjadi adalah yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Aamiin…
Malika Dwi Ana
14 Februari 2026
