Oleh: Adif Rachmat Nugraha, Analis Kementerian PPN/Bappenas
Jakarta – Dokumen Supersemar, selain keunikan akronimnya (dari Surat Perintah Sebelas Maret), otentisitasnya sebagai suatu dokumen mandat dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk menjaga keamanan dan kestabilan jalannya pemerintahan pada 11 Maret 1966 tak pernah terverifikasi hingga saat ini.
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) setidaknya menyimpan enam versi Supersemar yang berasal dari berbagai sumber dengan versi keasliannya masing-masing. Sementara Presiden Soeharto sebagai orang yang mendapatkan surat perintah tersebut, tak pernah secara terang mengungkapkan versi asli Supersemar sampai akhir hayatnya pada Januari 2008. Begitu pun dengan orang-orang di sekitar Soeharto – yaitu M Jusuf, Amirmachmud, dan Basuki Rachmat – yang menjadi saksi mata penyusunan dan penandatanganan naskah Supersemar oleh Presiden Soekarno.
Hilangnya jejak dokumen asli Supersemar memunculkan keprihatinan mendalam, mengingat dokumen itu memainkan peran penting dalam transisi penyelenggaraan pemerintahan Indonesia dari Soekarno ke Soeharto, mengakhiri Orde Lama dan memulai lembaran Orde Baru. Meskipun Soekarno dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa Supersemar bukanlah dokumen pengalihan kewenangan (transfer of authority).
Situasi hampir serupa juga terjadi dalam momen penyusunan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dinihari di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Setelah tuntas ditik oleh Sayuti Melik, naskah asli proklamasi yang penuh coretan tanpa sadar dibuang ke tempat sampah.
Beruntung, Burhanuddin Mohammad Diah, salah satu aktivis pemuda yang hadir di rumah Maeda menyadari hal itu dan mengamankannya dalam arsip pribadi selama hampir 47 tahun, sebelum akhirnya diserahkan secara langsung kepada pemerintah melalui Presiden Soeharto pada Mei 1992.
Tanpa kesadaran Diah untuk menyelamatkan rough draft tersebut, sejarah penyusunan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan berbicara lain saat ini. Dapat dipahami bahwa kesadaran akan pentingnya arsip dan kerja kearsipan tampaknya belum menjadi perhatian penting ketika itu, di tengah upaya penyelenggaraan kearsipan yang terus mencari bentuk idealnya.
Namun, bagaimana di masa-masa sesudahnya? Sudahkah kesadaran tersebut makin meningkat?
Sejarah
“No document, no history”; tidak ada dokumen, maka tidak ada sejarah. Begitulah ungkapan yang tertulis dalam buku legendaris karangan sejarawan Louis Gottcschalk, Understanding History (1950). Ungkapan ini menggarisbawahi pentingnya dokumen tekstual, dalam hal ini arsip, dalam studi sejarah.
Keberadaan dokumen memperlihatkan keunggulannya dari sisi kredibilitas dan kemampuannya memulai rekonstruksi sejarah secara runtut serta rinci, yang berhubungan erat dengan kekuatannya dalam menyimpan memori historis, baik dari kelompok dominan maupun mereka yang terpinggirkan.
Di masa lalu, pemerintah kolonial Belanda membangun Landsarchief, lembaga kearsipan yang mengelola arsip-arsip kolonial, termasuk arsip yang diproduksi VOC. Begitu pun dengan beberapa kerajaan di Jawa yang membangun lembaga kearsipan seperti Widya Budaya di Keraton Yogyakarta dan Rekso Pustoko di Puro Mangkunegaran.
Dari kerja-kerja kearsipan yang ditekuni lembaga-lembaga tersebut, terhampar kekayaan khazanah arsip yang menyimpan catatan perjalanan Nusantara di waktu lampau. Saat ini, telah banyak modalitas yang dimiliki dalam memperkuat bangunan kearsipan Indonesia.
Secara institusional, ANRI makin mengukuhkan diri sebagai lembaga kearsipan yang profesional dan berpengaruh dalam kancah kearsipan global. Transformasi digital di bidang kearsipan digalakkan lewat berbagai strategi digitalisasi arsip dan pengembangan sistem informasi terintegrasi.
Jejaring jasa usaha dan komunitas pegiat kearsipan pun mulai bertumbuhan di berbagai penjuru Nusantara.
Di samping itu, Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan juga telah memberikan landasan yang kukuh dengan memandatkan ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan mencakup keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, serta sumberdaya lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Budaya Arsip
Namun yang pertama dan utama adalah menggelorakan budaya dokumentasi dan arsip menjadi tugas penting yang tidak hanya dimandatkan bagi mereka yang bekerja di sektor publik, tetapi juga di berbagai lini kehidupan, termasuk di tingkat keluarga. Tampak remeh, namun bermakna krusial dalam menjaga memori individu dan kolektif berbangsa.
Kerja-kerja tersebut perlu diletakkan di atas kesadaran bahwa tanpa dicatat dan didokumentasikan, apa pun yang terjadi di atas muka bumi ini akan segera terlupakan.
Di tingkat keluarga, kebiasaan melakukan pengarsipan dokumen penting seperti akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, foto atau catatan penting lainnya akan membantu anggota keluarga untuk mengaksesnya secara cepat jika dibutuhkan.
Di tingkat komunitas RT/RW, pencatatan dan pengarsipan memainkan peran penting dalam merekam dinamika lingkungan serta perubahan sosial kemasyarakatan. Begitu pula dengan organisasi sektor publik dan privat, baik tingkat pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, hingga tingkat nasional.
Di lembaga kepresidenan, segala catatan, naskah, dokumen kebijakan, dan sumber primer bernilai sejarah yang diproduksi oleh para Presiden dan Wakil Presiden merupakan artefak berharga, yang di banyak negara menjadi modal vital pendirian ‘Presidential Library’ serta menjadi poros penting pengembangan studi kepresidenan (presidential study).
Memori mengenai kepemimpinan nasional tak hanya berbayang samar, namun terekam jelas dan dapat dirujuk oleh berbagai generasi setelahnya.
Kini, dengan adanya kemajuan teknologi, kecepatan dan ketepatan menjadi keniscayaan dalam kerja kearsipan, sejalan dengan membanjirnya arsip dalam format paperless, tak lagi berbasis kertas. Teknologi penyimpanan data telah berkembang sedemikian rupa dengan kapasitas penyimpanan hingga bilangan yang tak terhitung jumlahnya.
Namun, tanpa didukung budaya arsip yang terinternalisasi di level individu, organisasi, dan bernegara, berbagai perangkat serta piranti canggih yang ada akan sulit mencapai tujuannya.
Dikutip dari Kompas.com, Selasa 15 Maret 2023.
