Surplus Beras Setelah Bertahun-tahun Impor: Mukjizat Prabowo atau Ilusi Statistik?

Oleh: Entang Sastraatmadja-Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat

Setelah bertahun-tahun bergantung pada impor, tiba-tiba Indonesia diklaim mengalami surplus beras. Pernyataan ini tentu mengejutkan banyak pihak, terutama mereka yang selama ini mengamati dunia pertanian dan perberasan nasional. Bahkan, seorang pejabat menyebut bahwa hingga akhir tahun 2025, Indonesia akan mencatat surplus antara 4 hingga 5 juta ton beras. Pertanyaannya, apakah ini keberhasilan riil atau hanya ilusi data?

Setidaknya ada lima kemungkinan penyebab terjadinya surplus beras ini. Pertama, peningkatan produksi domestik. Perbaikan teknik budidaya, penggunaan benih unggul, serta infrastruktur pertanian yang lebih memadai bisa saja menjadi faktor pendorongnya.

Kedua, dukungan kebijakan pemerintah, seperti subsidi pupuk, bantuan alat mesin pertanian, hingga akses kredit bagi petani. Ketiga, perubahan iklim yang lebih bersahabat tahun ini juga bisa mendongkrak hasil panen. Keempat, investasi di sektor pertanian, baik oleh negara maupun swasta, yang mulai memperlihatkan hasil. Dan kelima, perubahan pola konsumsi, yang menyebabkan berkurangnya tekanan terhadap stok beras dalam negeri.

Namun begitu, penting untuk melihat lebih jernih: apakah surplus ini benar-benar mencerminkan ketahanan pangan atau hanya bersifat sementara karena momentum seperti panen raya nasional pada Maret yang menyebabkan lonjakan produksi.

Data pada semester pertama 2025 mencatat produksi beras sebesar 18,76 juta ton, sedangkan konsumsi hanya 15,43 juta ton—menyisakan surplus sekitar 3,3 juta ton. Namun angka ini tak serta-merta bisa dijadikan patokan bahwa Indonesia telah bebas dari ketergantungan impor. Sebab, surplus bisa jadi semu jika tidak disertai pengelolaan stok dan distribusi yang optimal.

Pemerintah memang telah menerapkan beberapa kebijakan strategis, seperti penyerapan gabah petani oleh Bulog dan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Tapi, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan Bulog dalam menjalankan fungsinya: menjaga harga tetap stabil, membeli gabah dengan harga wajar, dan mendukung ekspor jika memang ada kelebihan stok.

Jika tidak dikelola dengan cermat, surplus beras justru bisa menjadi bumerang. Harga gabah bisa anjlok, pendapatan petani tertekan, dan stok di gudang membengkak. Inilah tantangan sesungguhnya bagi pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo.

Surplus beras mestinya menjadi batu loncatan, bukan jebakan optimisme sesaat. Ke depan, pemerintah perlu merancang strategi pertanian jangka panjang yang tidak hanya fokus pada kuantitas produksi, tetapi juga pada kesejahteraan petani, kestabilan harga, dan kemandirian pangan secara berkelanjutan.

Perum Bulog memegang peran krusial di sini: mengelola stok dengan efisien, menjaga harga pasar, menstimulasi ekspor, serta menjamin distribusi yang adil. Di tangan lembaga inilah, surplus beras bisa menjadi berkah nasional—atau sebaliknya, hanya menjadi angka di atas kertas yang tak menyentuh dapur rakyat.