FusilatNews – Pada mulanya ia hanya dikenal sebagai pengusaha batu bara dari Kalimantan Selatan. Namanya mulai terdengar dari mulut ke mulut para kontraktor lokal hingga pengusaha tambang nasional. Tapi belakangan, sosok Haji Isam—atau Ir. H. Andi Syamsudin Arsyad—bukan hanya menjadi raja di tambang, melainkan pula pemain ulung di panggung politik. Dari balik layar, ia memetik irama kekuasaan, memainkan nada-nada kepentingan sambil menabuh genderang bisnis.
Tak banyak yang tahu bagaimana pria kelahiran Tanah Bumbu itu meniti jalan dari sopir truk pengangkut hasil tambang menjadi salah satu taipan baru dengan jaringan bisnis yang membentang dari Kalimantan hingga ke Senayan. Perusahaannya, Jhonlin Group, bukan lagi pemain pinggiran. Mereka menggarap batu bara, perkebunan sawit, jasa transportasi udara dan laut, hingga kilang biodiesel.
Namun, di negara dengan garis batas kabur antara bisnis dan politik, sukses finansial tak pernah cukup. Maka, Haji Isam menyeberang ke dermaga lain: politik. Bukan sebagai politisi, melainkan sebagai king maker—orang di balik panggung yang menentukan siapa maju, siapa mundur, siapa berkuasa, dan siapa tenggelam.
Pada Pilkada Kalimantan Selatan 2020, jejaknya tampak jelas. Sahbirin Noor, Gubernur petahana, kabarnya mendapat sokongan logistik dari jaringan bisnis Haji Isam. Di Tanah Bumbu sendiri, daerah asalnya, sang pengusaha bahkan disebut-sebut sebagai penentu mutlak siapa yang boleh mencalonkan diri sebagai bupati. Tak sedikit politisi lokal yang datang menemuinya, lebih dulu daripada datang ke kantor partai.
Masuknya Haji Isam ke bisnis energi terbarukan lewat Jhonlin Agro Raya, yang bekerja sama dengan Pertamina untuk memproduksi biodiesel, memperkuat sinyal keterkaitannya dengan elite nasional. Proyek bernilai triliunan itu nyaris tak mungkin terjadi tanpa restu dari pemerintah pusat. Di situlah, kata orang dalam, terlihat bagaimana bisnisnya bukan sekadar soal kalkulasi ekonomi, tapi juga negosiasi kekuasaan.
Sejumlah aktivis dan pengamat menyebut kehadiran Haji Isam dalam politik lokal sebagai gejala umum dari apa yang disebut sebagai political patronage—di mana pengusaha besar mengongkosi pencalonan kepala daerah demi melindungi kepentingan bisnisnya. Haji Isam, dalam hal ini, bukan pengecualian, melainkan potret paling terang dari sistem yang keropos: sistem yang membuat politik kehilangan independensinya, dan bisnis kehilangan etika dasarnya.
Jejaknya juga menguat di lingkaran kekuasaan pusat. Kedekatannya dengan beberapa figur utama di lingkaran Istana kian memuluskan jalan Jhonlin Group masuk ke sektor-sektor strategis. Bahkan, dalam beberapa laporan investigasi, disebut bahwa Haji Isam menjadi simpul penting dalam komunikasi antara pengusaha tambang dengan elite pemerintah, termasuk dalam hal perizinan dan distribusi hasil tambang.
Tentu, semua ini dibantah. Baik dari pihak Jhonlin maupun pejabat pemerintah. Mereka menyebut kerja sama yang dijalin murni bisnis, tanpa tekanan, tanpa imbal jasa politik. Namun, dalam politik Indonesia, di mana batas antara pengusaha dan penguasa seperti garis kabur di padang pasir, siapa bisa membedakan mana bisnis dan mana kompromi?
Haji Isam adalah contoh bagaimana pengusaha lokal bisa naik kelas menjadi oligark daerah—atau bahkan nasional—dengan memainkan irama kekuasaan. Ia bukan lagi sekadar pemain pasar, tapi juga penentu peta politik. Dalam diamnya, ia lebih nyaring dari politisi yang berteriak di mimbar. Dalam senyumnya, ia menyimpan banyak keputusan besar.
Dan dalam jejak-jejaknya, kita diingatkan kembali pada pertanyaan lama yang belum juga menemukan jawab: siapa sesungguhnya yang berkuasa di republik ini—mereka yang dipilih rakyat, atau mereka yang membiayai pilihan itu?
