Fusilatnews – Skandal dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali menyeruak ke ruang publik. Meski sanggahan dan klarifikasi telah disampaikan berulang kali oleh Istana maupun Universitas Gadjah Mada, api keraguan tak pernah benar-benar padam. Alih-alih padam, ia justru menyala setiap kali muncul ketidakkonsistenan, misalnya soal arsip kelulusan atau dokumen yang sulit diakses. Di tengah ketidakpastian itu, satu hal yang terang benderang: kita membutuhkan sistem yang lebih transparan dan tahan manipulasi dalam hal verifikasi ijazah. Dan jawabannya sederhana: barcode.
Digitalisasi ijazah dengan sistem kode batang atau QR code bisa menjadi instrumen efektif untuk meredam polemik serupa di masa mendatang. Bayangkan jika setiap ijazah, baik dari SD hingga perguruan tinggi, dilengkapi barcode yang mengarah langsung ke basis data resmi lembaga pendidikan. Tak perlu lagi silang pendapat, konferensi pers, atau adu bukti di ruang sidang. Sekali pindai, selesai.
Selama ini, ijazah di Indonesia masih diperlakukan seperti dokumen sakral, tapi paradoksnya dikelola dengan sistem yang amat rentan. Salinan cetak yang bisa dipalsukan, tanda tangan basah yang mudah ditiru, hingga arsip yang tercecer di kantor kampus. Semua ini menyisakan lubang besar yang bisa dimanfaatkan siapa saja—dari pelamar kerja biasa hingga elite politik yang ingin mencuci jejak.
Kasus dugaan pemalsuan ijazah Jokowi, entah benar atau tidak, adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Ini bukan sekadar tentang satu orang atau satu jabatan, tapi tentang betapa rapuhnya fondasi kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan negara. Kita tidak bisa lagi membiarkan validitas ijazah bergantung pada narasi resmi atau testimoni personal. Ia harus dibuktikan oleh sistem yang dapat diverifikasi siapa pun, kapan pun, dan tanpa celah.
Beberapa negara telah melangkah lebih maju. Di Singapura, ijazah digital dengan QR code telah menjadi standar sejak beberapa tahun lalu. Lulusan bisa mengunggah ijazah ke platform resmi, dan siapa pun yang memindai kodenya akan diarahkan ke dokumen autentik yang diterbitkan oleh institusi pendidikan. Tidak ada lagi ruang bagi calo, pemalsu, atau spekulan politik.
Di Indonesia, ide ini bukan utopia. Kementerian Pendidikan telah menerapkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), tapi akses dan validasinya masih terbatas dan tidak user-friendly. Padahal, dengan sedikit kemauan politik dan alokasi anggaran, sistem ini bisa diperluas dan dimodernisasi, lalu dijadikan satu-satunya rujukan sah keaslian ijazah.
Barcode adalah langkah sederhana namun strategis. Ia bisa menjadi benteng terhadap praktik manipulatif yang selama ini merusak birokrasi. Ia juga merupakan bentuk penghormatan terhadap pendidikan, bukan sekadar formalitas administratif. Dalam dunia yang semakin kompleks dan digital, ijazah seharusnya tidak menjadi ruang abu-abu, apalagi sumber kegaduhan nasional.
Ironis bila negeri yang mengaku membanggakan SDM unggul masih membiarkan satu dokumen fundamental seperti ijazah dikelola dengan cara kuno dan penuh celah. Skandal seperti dugaan ijazah palsu Jokowi seharusnya menjadi pelajaran, bukan sekadar polemik politik.
Dan jika negara ini ingin keluar dari pusaran hoaks, skeptisisme publik, dan ketidakpercayaan terhadap institusi, maka barcode di setiap ijazah bukan sekadar gagasan. Ia adalah keharusan.
