Jakarta – Fusilatnews – Sebanyak 70 persen pelaku usaha hotel dan restoran di Jakarta menyatakan potensi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya. Ancaman ini muncul akibat tekanan berat yang dihadapi sektor ini, mulai dari menurunnya jumlah pengunjung, meningkatnya biaya operasional, hingga imbas kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.
Efisiensi Anggaran, Efek Domino Tak Terhindarkan
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyebut bahwa kebijakan penghematan anggaran kementerian dan lembaga yang diberlakukan pemerintahan Presiden Prabowo sejak awal 2025 menjadi salah satu faktor utama menurunnya kinerja sektor perhotelan dan restoran.
“Efisiensi ini memang punya tujuan strategis, agar anggaran dialokasikan ke sektor yang lebih produktif. Tapi dampaknya nyata dirasakan dunia usaha, terutama pariwisata dan properti,” ujarnya saat ditemui di JCC, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
Anindya mengaku telah berdiskusi dengan beberapa tokoh bisnis nasional seperti Chairul Tanjung dan Sofjan Wanandi, yang semuanya mengamini bahwa tekanan terhadap sektor ini kian berat.
“Perlambatan ekonomi sudah dirasakan pelaku usaha. Imbasnya, penghematan menjadi tak terelakkan, termasuk dalam bentuk pengurangan tenaga kerja,” tambahnya.
Survei PHRI: Tingkat Hunian Turun, Beban Biaya Meningkat
Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil survei Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Jakarta yang dirilis April 2025. Sebanyak 96,7 persen hotel melaporkan penurunan tingkat okupansi yang signifikan.
Ketua BPD PHRI Jakarta, Sutrisno Iwantono, menyebut bahwa pangsa pasar dari segmen pemerintahan mengalami penyusutan paling tajam.
“Sebesar 66,7 persen responden menyatakan bahwa pasar pemerintah menjadi penyumbang terbesar penurunan okupansi, seiring dengan pengetatan anggaran pemerintah,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (26/5/2025).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dominasi wisatawan domestik membuat industri hotel rentan terhadap fluktuasi anggaran pemerintah. Sepanjang 2019–2023, rata-rata kontribusi wisatawan mancanegara ke Jakarta hanya sekitar 1,98 persen per tahun.
Sementara itu, biaya operasional melonjak tajam. Kenaikan tarif air PDAM mencapai 71 persen, harga gas elpiji naik 20 persen, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta naik 9 persen tahun ini.
“Dengan pendapatan yang menurun dan beban biaya meningkat, banyak pelaku usaha terpaksa mengambil langkah efisiensi,” tutur Sutrisno.
Survei PHRI juga menunjukkan bahwa 70 persen responden akan memangkas karyawan jika situasi tidak membaik. Pengurangan tenaga kerja diperkirakan mencapai 10–30 persen. Sebanyak 90 persen responden sudah mengurangi jumlah pekerja harian, dan 36,7 persen lainnya merencanakan pemangkasan pegawai tetap.
Regulasi yang Rumit Jadi Beban Tambahan
Selain tekanan ekonomi, pelaku usaha juga mengeluhkan kerumitan regulasi. Proses perizinan yang panjang, banyaknya dokumen yang harus dilengkapi, dan biaya tidak transparan menjadi penghambat usaha.
“Izin lingkungan, sertifikat laik fungsi, perizinan minuman beralkohol—semuanya berlapis-lapis. Prosedur yang rumit ini memperburuk iklim usaha,” ujar Sutrisno.
BPD PHRI Jakarta mengusulkan sejumlah langkah untuk membantu pemulihan sektor ini, antara lain: pelonggaran anggaran perjalanan dinas, promosi pariwisata yang berkelanjutan, penindakan terhadap penginapan ilegal, peninjauan tarif air dan gas, serta penyederhanaan proses perizinan.
Pemerintah Siapkan Strategi Mitigasi
Menanggapi situasi ini, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan berbagai langkah mitigatif.
“Kondisi ini harus dihadapi dengan kebijakan yang tepat. Kami tengah mempersiapkan program reskilling, upskilling, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” ujarnya di Kantor Kemenaker, Rabu (28/5/2025).
Pemerintah juga merancang pembentukan Satuan Tugas PHK yang akan bekerja secara menyeluruh dari hulu ke hilir.
“Satgas ini akan mendampingi pelaku usaha dan pekerja dalam masa sulit ini, serta membuka akses pelatihan dan pendampingan,” tambahnya.
Menurut BPS, pada 2023 terdapat lebih dari 603 ribu pekerja yang bergantung pada sektor akomodasi dan makanan-minuman di Jakarta. Sektor ini juga menyumbang rata-rata 13 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.
Dampak dari merosotnya sektor ini pun turut dirasakan oleh pelaku usaha mikro, petani, penyedia logistik, hingga seniman dan budayawan yang terlibat dalam rantai pasok pariwisata.
“Industri ini punya efek berantai yang luas. Ketika hotel dan restoran melemah, seluruh ekosistem ikut terdampak,” tutup Sutrisno.
