Jakarta – Fusilatnews,- Hubungan politik antara Joko Widodo (Jokowi) dan PDI-P, partai yang membesarkan namanya, resmi berakhir. Pernyataan tegas disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, yang menegaskan bahwa Jokowi dan keluarganya tidak lagi dianggap sebagai bagian dari partai berlambang banteng tersebut.
“Saya tegaskan kembali. Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
Hasto menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil karena Jokowi dan keluarganya dinilai memiliki ambisi politik yang bertentangan dengan nilai-nilai perjuangan PDI-P dan cita-cita Presiden pertama RI, Soekarno.
“PDI Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate (kebenaran pasti menang), sehingga mereka yang menanam angin akan menuai badai,” ungkap Hasto.
Puncak Ketegangan Jelang Pemilu
Hubungan Jokowi dan PDI-P mulai renggang sejak 2023, ketika Jokowi merestui putranya, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Keputusan tersebut bertentangan dengan sikap PDI-P yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Akibatnya, Jokowi tidak lagi hadir dalam berbagai acara besar PDI-P, seperti peringatan ulang tahun partai dan rapat kerja nasional. Di sisi lain, PDI-P semakin blak-blakan mengkritik Jokowi, yang dianggap merugikan upaya partai untuk memenangkan pemilu tiga kali berturut-turut.
Perpecahan ini semakin nyata pada Pilkada 2024, di mana Jokowi memberikan dukungan kepada sejumlah calon kepala daerah yang tidak diusung oleh PDI-P. Langkah tersebut memicu perpecahan di internal partai, dengan beberapa kader seperti Bobby Nasution, Maruarar Sirait, Budiman Sudjatmiko, dan Effendi Simbolon berpindah haluan mendukung kubu Prabowo-Gibran.
Sikap Tegas PDI-P terhadap Kader Pembelot
Hasto menyatakan bahwa PDI-P tidak akan mentolerir pelanggaran disiplin, termasuk mendukung calon dari luar partai. Sebanyak 27 kader dikabarkan akan dipecat karena dianggap melakukan pelanggaran berat, seperti mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 atau calon kepala daerah yang tidak diusung PDI-P.
“Pelanggaran ini tidak hanya terjadi pada kontestasi Pilpres 2024, tetapi juga Pilkada 2024. Kedua-duanya mencerminkan pelanggaran berat terhadap disiplin partai,” ujar Hasto.
Keputusan PDI-P untuk memutus hubungan dengan Jokowi menjadi salah satu langkah penting menjelang Pemilu 2024. Dengan kondisi politik yang semakin terpolarisasi, PDI-P kini menghadapi tantangan besar untuk menjaga soliditas internal dan merumuskan strategi baru tanpa keterlibatan Jokowi.
