Jakarta – Fusilatnews – Tangis Menteri Keuangan Sri Mulyani pecah saat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sepakat untuk menyetujui APBN 2025, yang merupakan tahun perdana pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
“Saya berharap, kontribusi dan dedikasi ini telah memberikan sumbangsih untuk membangun Indonesia. Terima kasih semuanya,” ucap Sri Mulyani dalam Rapat Banggar Pembicaraan Tingkat I RUU APBN 2025 di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menegaskan kembali bahwa pengelolaan keuangan negara ke depannya harus tetap mengedepankan kompetensi yang disertai kejujuran.
Bendahara Negara itu juga menyampaikan bahwa proses perancangan hingga pembahasan APBN 2025 merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan DPR. Ia menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara bukan sekadar masalah akuntansi, melainkan juga merupakan mandat konstitusi.
Sebagai momen terakhirnya dalam rapat bersama anggota Banggar, Sri Mulyani mengucapkan terima kasih sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh anggota yang hadir, serta meminta agar penyelenggaraan APBN 2025 terus dikawal dengan baik.
“Bapak dan Ibu sekalian, anggota Banggar, serta teman-teman di pemerintah, saya meminta kesediaan untuk memberikan ‘samudera pengampunan’ dan maaf. Mari kita bersama-sama memastikan bahwa setiap rupiah di APBN benar-benar bisa dimanfaatkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” ujarnya.
Kesepakatan Banggar
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025. Pemerintah beserta anggota Banggar DPR RI sepakat untuk membawa RUU APBN 2025 ke tahap Pengambilan Keputusan Tingkat II atau Rapat Paripurna pada 19 September 2024.
“Apakah hasil rapat kerja hari ini kita sepakati dan akan kita lanjutkan dalam Rapat Paripurna tanggal 19 September yang akan datang? Setuju?” tanya Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam Rapat Pembicaraan Tingkat I RUU APBN 2025, di Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Hasil rapat ini disepakati oleh sembilan fraksi partai, dengan delapan fraksi setuju dan satu fraksi setuju dengan catatan. Dalam rapat tersebut, Said Abdullah menyampaikan bahwa tidak ada perubahan signifikan terhadap postur APBN 2025.
Pemerintah menetapkan defisit anggaran sebesar Rp 616,19 triliun atau 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 3.005,1 triliun, sedangkan belanja negara diproyeksikan mencapai Rp 3.621,3 triliun. Keseimbangan primer ditetapkan defisit sebesar Rp 63,33 triliun, dengan pembiayaan anggaran sebesar Rp 616,2 triliun.
Untuk penerimaan perpajakan, pemerintah menargetkan angka Rp 2.490,9 triliun, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan sebesar Rp 513,6 triliun.
Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025
Asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025 telah ditetapkan, meliputi:
– Pertumbuhan ekonomi: 5,2 persen
– Inflasi: 2,5 persen
– Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun: 7 persen
– Nilai tukar rupiah: Rp 16.000 per dolar AS
– Harga minyak mentah Indonesia (ICP): 82 dolar AS per barel
– Lifting minyak: 605 ribu barel per hari
– Lifting gas: 1,005 juta barel setara minyak per hari
Sasaran Pembangunan 2025
Selain itu, beberapa sasaran dan indikator pembangunan telah disepakati, yaitu:
– Tingkat pengangguran terbuka: 4,5-5 persen
– Tingkat kemiskinan: 7-8 persen
– Kemiskinan ekstrem: 0 persen
– Rasio gini: 0,379-0,382
– Indeks Modal Manusia (IMM): 0,56
– Nilai Tukar Petani (NTP): 115-120
– Nilai Tukar Nelayan (NTN): 105-108
