Jakarta – Fusilatnews – Indonesia hingga saat ini belum pernah berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen, sebuah target yang dinilai sangat ambisius, terlebih tanpa adanya dorongan signifikan dari sektor industrialisasi. Ibarat sebuah pesawat jumbo yang ditenagai oleh empat mesin, pertumbuhan ekonomi suatu negara juga ditopang oleh empat sektor utama: industri, pariwisata, pertanian, serta perdagangan dan jasa. Layaknya pesawat yang membutuhkan semua mesinnya beroperasi secara optimal, keempat sektor ini harus bergerak bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
Namun, dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar di angka lima persen. Rata-rata pertumbuhan selama dua dekade terakhir bahkan menunjukkan tren penurunan dibandingkan era Orde Baru, di mana pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai delapan persen.
Direktur Program INDEF, Eisha Maghfiruha Rachbini, dalam diskusi bertajuk “Prospek Kebijakan Ekonomi Prabowo: Mustahil Tumbuh 8 Persen Tanpa Industrialisasi” di Jakarta, Ahad (22/9/2024), mengungkapkan bahwa mencapai pertumbuhan delapan persen di era saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan masa lalu. Selain faktor geopolitik yang tidak menentu, ketidakpastian ekonomi global juga menjadi hambatan besar.
Eisha menegaskan, sektor industri manufaktur yang dulu menjadi motor penggerak ekonomi, kini terus merosot kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada periode 1989 hingga 1996, industri manufaktur menjadi tumpuan utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, pada semester I tahun 2024, pertumbuhan industri manufaktur hanya 4,04 persen, sedangkan ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,08 persen.
“Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen, industri manufaktur harus tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” ujar Eisha. Ia mendorong pemerintahan Prabowo untuk fokus pada peningkatan kinerja ekspor produk-produk bernilai tambah dari sektor industri pengolahan, karena hanya dengan itu Indonesia dapat keluar dari stagnasi pertumbuhan lima persen.
Eisha juga menyoroti pentingnya menciptakan ekosistem industri yang kondusif dengan memperkuat rantai pasok bahan baku, energi, tenaga kerja terampil, infrastruktur, serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal yang tepat sasaran. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan besar dalam mewujudkan transformasi industri adalah rendahnya produktivitas dan daya saing produk industri pengolahan, terutama di sektor teknologi menengah dan tinggi (medium-high-tech). Selain itu, keterbatasan tenaga kerja terampil serta kebutuhan investasi besar untuk mendukung revolusi industri 4.0 dan digitalisasi menjadi hambatan yang signifikan.
Eisha juga mengkritisi fokus pemerintah yang lebih mengutamakan pengembangan industri jasa dibandingkan industri manufaktur. “Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus menurun dan digantikan oleh sektor jasa. Sayangnya, ini belum cukup untuk membawa Indonesia ke level pendapatan per kapita setara dengan negara maju. Kita sedang mengalami deindustrialisasi dini,” katanya.
Tantangan ini menjadi semakin relevan bagi pemerintahan Prabowo Subianto yang akan segera memimpin. Target pertumbuhan delapan persen memang terlihat bombastis dan ambisius, namun tanpa dukungan industrialisasi yang kuat, pertumbuhan tersebut bisa menjadi sekadar angan-angan.
