Jakarta – Fusilatnews- Patut direnungkan meski Butuh kesabaran dan keuletan dalam proses negosiasi akhirnya Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens berhasil Bebas dan selamat.
Ketua Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyoroti masalah ini dari perspektif hak asasi manusia (HAM), dan menegaskan pentingnya pendekatan lebih menghormati kebebasan dan kemerdekaan bagi masyarakat Papua.
Julius menjelaskan problematika utama konflik di Papua berakar dari kegagalan dalam menghormati hak asasi manusia terkait dengan kemerdekaan.
Menurutnya, inilah hal yang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) selama bertahun-tahun
“Pembebasan pilot Susi Air dilakukan karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia terkait kemerdekaan,” kata Julius saat dihubungi Kompas.com pada Minggu (22/9/2024).
Kritik Julius tidak hanya tertuju pada operasi pembebasan pilot, tetapi juga mencakup pendekatan militerisasi di Papua secara umum. Sepiring Gunung dan Laut dari Alor Artikel Kompas.id
Menurut Julius, pengerahan ribuan pasukan, termasuk berbagai operasi militer, dinilai tidak memberikan solusi nyata bagi kebutuhan rakyat Papua yang ingin menyalurkan aspirasi. “Pendekatan-pendekatan militerisasi,
pendekatan-pendekatan represif tidak akan pernah menjadi jawaban bagi Papua,” ucap Julius. Pendekatan represif ini, lanjut Julius, hanya menunjukkan ketidakberfungsian operasi militer dalam menyelesaikan masalah. Ia menegaskan, operasi militer dan segala bentuk represi tidak hanya tidak efektif, tetapi juga tidak bermakna, tanpa memberikan hasil yang berarti.
