“Setiap tahun loh, rugi kita hampir Rp100 triliun. Ini harus segera diatasi karena secara makro ekonomi negara kita besar sekali. Bahwa harus ada subsidi itu, ya itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara,” kata Jokowi.
Jakarta – Fusilatnews – Pemerintah telah menetapkan tarif kereta cepat jJakarta – Bandung (KCJB) sebesar antara Rp 250-300 Ribu sudah termasuk subsidi yang disuntikkan APBN.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan ada dua yang dilakukan, pertama angka rekomendasi, refleksi dari investasi dan beban bunga (angka keekonomian); serta kedua harga pasar.
Menurut Budi Karya, jika ternyata angka ekonominya tinggi sekali, pemerintah harus bisa membuat angka itu mendekati angka pasar.
“Sudah diperhitungkan, dengan capital injection (suntikan modal), harganya antara Rp 250-300 ribu,” ujar Budi Karya dalam wawancara bersama Reuters dikutip pada Sabtu, 12 Agustus 2023.
Budi Karya berharap tarifnya akan mendekati harga yang bisa dibayar oleh masyatakat. “Sehingga (soal tarif) tidak ada masalah,” tutur Budi Karya.
Soal besaran subsidi yang disiapkan pemerintah, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan Kemenhub telah membahas mengenai itu. Namun, dia tidak bersedia mengungkapkan hasil pembahasannya. “Sudah (dibahas). Nanti saya jawab,” kata dia.
Dengan target penumpang sekitar 31 ribu per hari—berdasarkan asumsi studi Pusat Pengujian, Pengukuran, Pelatihan, Observasi, dan Layanan Rekayasa (Polar) Universitas Indonesia, anggaran yang perlu disiapkan dalam setahun untuk mensubsidi tarif KCJB sebesar Rp 566 miliar hingga Rp 1,1 triliun. Dan estimasi harga keekonomian sekitar Rp 350 ribu, menjadi Rp 250-300 ribu diperlukan subsidi sebesar Rp 50-100 ribu per orang.
Rencana pemberian subsidi tarif atau public service bligation (PSO) sepur kilat itu diungkap oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi setelah menjajal light rail transit atau LRT Jabodebek pada Kamis, (10/8) kemarin lusa. Jokowi mengatakan subsidi tersebut diberikan agar sama dengan moda transportasi massal lainnya.
“Baik yang namanya kereta bandara, TransJakarta, KRL, kereta api, LRT, MRT, baik yang namanya Kereta Cepat, semuanya harus ada subsidinya,” ujar Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2023.
Menurut Jokowi, subsidi diperlukan agar tarif transportasi massal terjangkau dan mampu menarik minat masyarakat. Soal besaran subsidi yang akan diberikan untuk LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
“Biar dihitung nanti secara teknis. Masa presiden disuruh ngitung-ngitung seperti itu,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi kerugian masyarakat akibat kemacetan di Jabodetabek dan Bandung mencapai Rp 100 triliun per tahun. Oleh karena itu, Jokowi berharap masyarakat dapat berpindah dari moda transportasi pribadi menjadi transportasi umum, seperti LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
“Setiap tahun loh, rugi kita hampir Rp100 triliun. Ini harus segera diatasi karena secara makro ekonomi negara kita besar sekali. Bahwa harus ada subsidi itu, ya itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara,” kata Jokowi.
Besarnya angka subsidi untuk menutup kerugian operasional KCJB jelas sangat membebani APBN Jika memang demikian artinya kereta cepat Jakarta Bandung secara ekonomi tidak feasible dan disamping itu tidak dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan transportasi masyarakat karena sudah ada KA dan Tranportasi melalui jalan tol jakarta Bandung.
