Jakarta-FusilatNews – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ yang berlangsung serentak di berbagai daerah mulai Senin, 17 Februari hingga Rabu, 19 Februari 2025. Aksi ini merupakan respons terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat.
Latar Belakang dan Tuntutan
Koordinator Pusat BEM SI, Satria Naufal, menyatakan bahwa aksi ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mahasiswa mengajukan lima tuntutan utama selama aksi tiga hari ini:
- Pencabutan Inpres No. 1 Tahun 2025: Mahasiswa mendesak Presiden Prabowo untuk mencabut Instruksi Presiden tersebut yang dianggap merugikan kepentingan rakyat.
- Transparansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Menuntut pemerintah untuk membuka secara transparan pelaksanaan dan pendanaan program MBG guna memastikan tepat sasaran.
- Penolakan Revisi UU Minerba: Mahasiswa menolak revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara yang dinilai lebih menguntungkan korporasi dibandingkan masyarakat dan lingkungan.
- Penolakan Dwifungsi TNI: Menolak keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam ranah sipil yang dianggap mengancam demokrasi.
- Penangkapan dan Pengadilan Mantan Presiden Jokowi: Menuntut penegakan hukum terhadap mantan Presiden Joko Widodo atas dugaan pelanggaran selama masa jabatannya.
Aksi di Berbagai Daerah
Di Jakarta, demonstrasi terpusat di area Patung Kuda dekat Monumen Nasional (Monas). Pihak kepolisian mengerahkan sekitar 1.600 personel untuk mengamankan jalannya aksi. Sementara itu, di Lampung, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lampung menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Lampung. Aksi serupa juga terjadi di kota-kota lain seperti Bandung, Surabaya, Denpasar, Samarinda, dan Makassar. Mahasiswa di berbagai daerah ini menyuarakan tuntutan yang sama, menekankan pentingnya pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat.
Reaksi Pemerintah
Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengurangi anggaran untuk program-program pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan beasiswa lainnya. Selain itu, Ketua Gerakan Cinta Prabowo, Kurniawan, menyatakan bahwa aksi mahasiswa merupakan bentuk aspirasi yang sah, namun mengingatkan agar tidak disusupi oleh kelompok-kelompok tertentu yang dapat memperkeruh situasi.
Aksi ‘Indonesia Gelap’ ini mencerminkan kekhawatiran dan ketidakpuasan mahasiswa terhadap arah kebijakan pemerintah saat ini. Mahasiswa berharap melalui demonstrasi ini, pemerintah akan lebih peka dan responsif terhadap aspirasi serta kebutuhan masyarakat luas.
