Jakarta – Fusilatnews – Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono, menyatakan bahwa perkembangan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tidak terlalu mengkhawatirkan karena bersumber dari sektor publik, yakni pemerintah dan bank sentral.
Menurut data Bank Indonesia (BI), posisi ULN Indonesia pada Juli 2024 tercatat sebesar US$414,3 miliar atau setara dengan Rp6.234 triliun (dengan asumsi kurs Rp15.265 per dolar AS). Jumlah ini mengalami pertumbuhan sebesar 4,1 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Utang ini mayoritas bersumber dari sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral. Erwin menambahkan, “Posisi ULN pada Juli 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah,” dalam pernyataan resminya pada Kamis (19/9).
Erwin merinci bahwa ULN pemerintah pada Juli 2024 mencapai US$194,3 miliar, yang tumbuh sebesar 0,6 persen (yoy), setelah sebelumnya mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8 persen (yoy) pada Juni 2024.
Ia menjelaskan bahwa perkembangan ULN pemerintah ini dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri serta peningkatan aliran modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN). Hal ini mencerminkan kepercayaan investor yang tetap terjaga terhadap prospek perekonomian Indonesia.
“Sebagai instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung sektor produktif dan belanja prioritas, guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Bank Indonesia juga menekankan bahwa ULN pemerintah dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel, dengan alokasi utang diarahkan untuk belanja pada sektor-sektor penting seperti:
1. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9 persen),
2. Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9 persen),
3. Jasa Pendidikan (16,8 persen),
4. Konstruksi (13,6 persen), serta
5. Jasa Keuangan dan Asuransi (9,4 persen).
“Posisi ULN pemerintah tetap terkendali, karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah,” jelas Erwin.
Sementara itu, untuk ULN sektor swasta, BI mencatat adanya kontraksi pertumbuhan. Pada Juli 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$195,2 miliar atau turun 0,1 persen (yoy), setelah sebelumnya mengalami pertumbuhan rendah pada Juni 2024.
“Kontraksi ini terutama didorong oleh ULN perusahaan non-keuangan yang mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,04 persen (yoy),” ungkap Erwin.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian. Empat sektor ini menyumbang 78,9 persen dari total ULN swasta.
BI juga mencatat bahwa mayoritas ULN swasta, sebesar 76,3 persen, tetap didominasi oleh ULN jangka panjang.
Namun, meskipun pengelolaan ULN dianggap hati-hati, tantangan tetap ada. Utang sebesar US$414,3 miliar atau Rp6.234 triliun ini menjadi beban berat bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menyebabkan APBN terus mengalami defisit setiap tahun, karena pendapatan negara belum mampu menutup pengeluaran yang semakin besar, terutama untuk pembayaran cicilan utang.
