Oleh: Muh. Ilham Akbar Parase, Pengamat Hukum Tata Negara
Jakarta – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah kepemimpinan hakim Wahyu Imam Santoso, menerobos benteng undang-undang dalam menjatuhkan vonis terhadap dua terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Putri Candrawathi hukuman delapan tahun penjara. Namun, majelis hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara. Sementara Ferdy Sambo sebagai pelaku utama divonis hukuman mati, melampaui tuntutan jaksa hukuman penjara seumur hidup. Inilah yang diinginkan publik agar hakim tidak terjebak pada tuntutan jaksa, yang menurut pandangan publik terlalu positivistik (mengikuti UU semata), tidak memperhatikan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.
Sikap progresif terhadap penemuan hukum yang dilakukan, tergambar dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Institusi Pengadilan telah menjadi aktor benteng terakhir pemutus keadilan, yang didasarkan pada kehendak hukum berkeadilan.
Putusan hakim ini dapat disebut sebagai putusan ultra petita, yakni putusan yang melampaui tuntutan JPU. Putusan ultra petita sejatinya dimaksud untuk memberikan kebebasan, dengan alasan hakim tidak boleh didikte oleh siapa pun termasuk norma UU. Sikap demikian dipilih oleh majelis hakim yang mengadili kasus ini. Prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman telah ditunjukan, sehingga hal ini menjadi momentum pembaharuan hukum nasional.
Sekiranya Mahkamah Agung dapat menjadikan putusan ini sebagai contoh bagi hakim-hakim yang lainnya, saat akan mengadili kasus yang sama. Sangat pantas jika Mahkamah Agung mendorong putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengadili kasus pembunuhan Brigadir Joshua menjadi putusan dengan kategori land mark decision.
Putusan land mark decision bermakna sebagai putusan monumental, karena meninggalkan kesan yang agung. Dengan demikian, maka hakim-hakim selanjutnya ketika diperhadapkan dengan kasus sedemikian rupa, akan dengan mudah membaca putusan tersebut.
Tidak hanya itu, vonis ini akan menjadi suatu tanda bahwa Indonesia sebagai satu negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum. Sekalipun jenderal saat tersangkut kasus hukum, maka harus ditindak.
Saat ini yang diperlukan adalah antisipasi bagi JPU dalam hal Penasehat Hukum Ferdy Sambo melakukan upaya hukum selanjutnya. Tidak menutup kemungkinan usaha melakukan banding di Pengadilan Tinggi hingga Kasasi maupun upaya hukum luar biasa (PK) akan dilakukan. Di sinilah letak ujian terbesar konsistensi cara berpikir hakim tingkat bawah dan tingkat atas.
Sebaik apa pun putusan Pengadilan Negeri, jika dimentahkan oleh putusan di atasnya, maka selama-lamanya sifat eksekusi putusan Pengadilan Negeri tidak akan terlaksanakan. Kita bukannya tidak percaya dengan sistem peradilan tingkat banding dan kasasi pada lembaga peradilan. Namun sering kali kekecewaan muncul di saat putusan pengadilan negeri sudah maksimal, lalu di tingkat atas dibatalkan begitu saja.
Reinkarnasi palu Artidjo
Penulis tidak sama sekali mempersoalkan upaya hukum yang akan dilakukan, sebab hal tersebut adalah hak setiap warga negara yang sedang berhadapan dengan proses hukum. Hanya saja keberpihakan terhadap fakta hukum yang dibarengi mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat, harusnya menjadi acuan utama. Kita menghindari adanya bola liar yang dapat berkembang di publik, bahwa hukum kadang kala tumpul ke atas tajam ke bawah. Krisis kepercayaan model seperti ini, hanya akan menyengsarakan masa depan hukum nasional.
Terakhir kalinya kita selalu berharap akan putusan hakim yang mendengarkan rasa keadilan publik, adalah di bawah palu hakim Artidjo Alkostar. Artidjo telah meninggal, namun rekam jejaknya selalu menjadi contoh bagaimana seharusnya hakim menjalankan tugasnya. Sehingga dalam hal ini penulis memuji majelis hakim yang sudah memimpin jalannya persidangan, hingga putusan akhir dengan sangat baik.
Ini adalah kado bagi penegakan hukum di negeri Indonesia yang kita cintai. Hukum telah berpihak pada keadilan, Plesetan lagu “maju tak gentar membela yang bayar” pada kasus pembunuhan Brigadir Joshua tidak lagi berlaku. Hakim Wahyu, Morgan Simanjuntak, dan Alimin Ribut Sujono memberikan suatu harapan, akan reinkarnasi palu Artidjo telah lahir kembali di bumi Indonesia.
Suatu karakter hakim yang mendudukkan putusan, bahwa hukum tidak boleh menghamba terhadap UU semata, hanya dengan modal menafsirkan UU secara teks saja. Padahal konteks tentang pembunuhan berencana, dalam hal adanya perencanaan dan permufakatan jahat yang sistematis harus diperhatikan. Sudah saatnya hakim-hakim di Indonesia meninggalkan pola lama, dengan meng-copy paste UU dan menerapkan dalam kasus. Tanpa melihat kesesuaian UU yang akan diterapkan dan nilai keadilan yang terkandung pada kasus yang akan diadili.
Pentingnya konsep ultra petita dimiliki oleh hakim, agar kiranya UU tidak memasung, membelenggu dan mengintervensi hakim. Hakim-hakim di Indonesia tidak perlu mencontoh jauh-jauh ke Eropa, cukup melihat putusan hakim Wahyu dkk yang mengadili kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Suatu putusan yang menjadi teladan bagi hakim selanjutnya, di saat berhadapan dengan kasus seperti yang dialami oleh almarhum Brigadir Joshua.
Dikutip dari Kompas.com, Selasa 14 Februari 2024.
