Jakarta, Fusilatnews. – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan menelusuri aliran dana ke Partai Golkar ihwal kasus dugaan suap alokasi dana hibah oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Sahat Tua P Simandjuntak. Sebab, Sahat merupakan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur periode 2020-2025. Golkar akan menjadi tersangka berikutnya?
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, KPK tidak menutup kemungkinan menelusuri aliran dana ke Golkar terkait kasus tersebut. “Kalau memang berkaitan tentunya kapan saja masih bisa diangkat,” ujar Johanis dalam konferensi pers, Jumat (16/12/2022) dini hari, dilansir Kompas.com.
Akan tetapi, saat ini penyidik masih fokus kepada para tersangka. Sebab, KPK memiliki batas waktu dalam penyidikan kasus yang utama tersebut, yaitu suap alokasi dana hibah. “Itu kami belum sampai ke sana. Kami fokus dulu sini, dan melihat perkembangan selanjutnya bagaimana,” katanya.
“Saya katakan tadi bahwa dalam penyidikan ini ada batas waktu. Nanti kalau batas waktu kami lewati, para tersangka nanti lepas demi hukum,” kata dia.
Kasus dugaan suap alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur yang menjerat Sahat turut menyeret staf ahli hingga salah satu kepala desa di Pulau Madura. Selain Sahat, mereka adalah Rusdi selaku staf ahli Sahat, Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sekaligus selaku Koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas), bernama Abdul Hamid. Serta, Ilham Wahyudi selaku koordinator lapangan Pokmas.
Johanis mengatakan, perkara ini bermula dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Rabu (14/12/2022) malam. Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. “KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan, berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup maka penyidik menetapkan sebanyak empat orang sebagai tersangka,” kata Johanis, Jumat dini hari.
Kasus ini bermula saat Sahat menawarkan bantuan kepada Ilham dan Abdul Hamid untuk memperlancar pengusulan dana hibah. Adapun Pemerintah Provinsi Jawa Timur diketahui menggelontorkan anggaran dana hibah tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp 7,8 triliun. Dana tersebut disalurkan ke badan, lembaga, dan ormas. “Pengusulan pemberian dana hibah tersebut dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang sebagai uang muka (ijon),” kata Johanis.
Dari OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1 miliar dalam bentuk pecahan rupiah dan dollar Singapura. Dalam perkara ini, Sahat dan Rusdi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b juncto Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Mereka dijerat melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (F-2)
