Oleh : Ir Entang sastraatmadja
Gaung Perhutanan Sosial sebagai kebijakan yang sering disebut kontroversi kelihatan nya menjadi kurang menarik untuk dibahas dan dibincangkan. Pasal nya, karena orang-orang lebih suka bicara soal Calon Presiden menjelang tahun 2024. Hal ini sebetul nya sudah sama-sama kita pahami. Menjelang tahun politik, tidak ada soal lain yang hangat dibicarakan, kecuali ” meramal” siapa yang akan menjadi Presiden NKRI periode 2024-2029.
Namun demikian, sekali pun membahas Perhutanan Sosial seperti yang kalah keren dibandingkan dengan mencari sosok yang paling pantas untuk menjadi Presiden NKRI ke depan, tentu akan sangat keliru jika kita melupakan masalah Perhutanan Sosial. Justru akan lebih mengasyikkan bila seiring dengan ramai nya masyarakat membahas Calon Presiden mendatang, yang nama nya Perhutanan Sosial pun dijadikan bahasan yang cukup serius.
Paling tidak, kita dapat menyelami bagaimana sesungguh nya persepsi para Calon Presiden terhadap program Perhutanan Sosial. Apakah komitmen para Calon Presiden bakal memiliki komitmen yang sama seperti Presiden Jokowi, yang betul-betul berada di garda paling depan dalam mewujudkan semangat Perhutanan Sosial ke arah kenyataan nya, atau tidak, dimana para Calon Presiden ini umum nya tidak terlalu memahami apa sebetul nya Perhutanan Sosial itu sendiri ?
Di tengah pro kontra kebijakan Perhutanan Sosial, kini sedang berlangsung bencana banjir di mana-mana. Beberapa daerah yang selama ini dikenal sebagai daerah bebas banjir, sekarang ini terpaksa harus merasakan bagaimana rumah-rumah mereka diterjang genangan air. Mereka hanya bisa pasrah dan tidak mampu berbuat banyak untuk mengatasi nya, selain menunggu bantuan dan pertolongan orang lain.
Tidak hanya itu. Kita juga dikejutkan dengan banyak nya daerah yang terkena bencana longsor. Setelah hujan turun dengan curah hujan yang cukup tinggi, besok nya kita baca di media ada nya rumah penduduk yang tertimbun tanah. Ada juga jalan yang amblas dan retak-retak. Semua ini terjadi di sekitar kita. Bencana ada di perkotaan dan afa pula yang terjadi di pelosok-pelosok pedesaan. Semua berlangsung dengan cepat, membuat mereka yang terdampak bencana hanya mampu mengelus dada.
Ada dugaan, penyebab bencana salah satu nya karena keserakahan manusia yang mengeksploitasi alam rasa secara membabi-buta. Hutan yang seharus nya dijaga dan dipelihara malah dibabat habis demi kepentingan sesaat. Mereka pura-pura tidak tahu penting nya hutan dalam kehidupan. Hanya untuk mendapatkan keuntungan, fungsi hutan tidak lagi dijadikan landasan untuk tata kelola hutan yang bertanggungjawab.
Mari kita cermati di berbagai tempat, betapa banyak nya daerah disekitar hutan yang kondisi nya berubah menjadi kebun hortikultura. Padahal dengan ditanami nya komoditas sayuran di daerah penyangga hutan, kita tidak lagi dapat memfungsikan hutan sebagai resapan air. Akibat nya, tidak heran bila di banyak tempat terjadi banjir bandang yang ujung-ujung nya memakan korban jiwa dan nyawa manusia.
Program Perhutanan Sosial yang selama ini digarap oleh masyarakat di sekitar desa hutan, tentu akan dilaksanakan dengan menjaga hutan untuk tetap lestari. Perhutanan Sosial tidak dimaksudkan untuk merusak fungsi hutan. Pertanyaan nya adalah apalah dalam pelaksanaan di lapangan proses penjagaan dan pemeliharaan hutan dapat terlaksana dengan baik atau tidak ? Jawaban nya tentu butuh kejujuran dari para pelaku program Perhutanan Sosial itu sendiri.
Kita sepakat program Perhutanan Sosial tidak dilandasi niat hanya untuk bagi-bagi lahan kepada masyarakat. Perhutanan Sosial merupakan program pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, yang arah nya untuk mempercepat terwujud nya kesejahteraan dengan mengoptimalkan lahan garapan di pinjam-pakaikan seama 35 tahun. Bahkan bisa dipinjam-pakai lagi untuk 35 tahun berikut nya.
Lahan seluas 2 hektar ini, harus benar-benar digunakan secara produktif sehingga mampu memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat yang menggarap nya. Untuk itu, pendampingan menjadi hal yang sangat penting untuk ditempuh. Tanpa pendampingan yang berkualitas, dapat dipastikan program Perhutanan Sosial tidak akan mencapai apa yang diharapkan nya.
Muncul nya tudingan di beberapa daerah program Perhutanan Sosial memicu terjadi nya bencana alam sudah saat nya kita cermati dengan seksama. Apakah tuduhan seperti itu benar ada nya, atau ada hal lain yang dipesankan lewat tuduhan semacam itu. Hanya jika memang betul, berarti pengelola program Perhutanan Sosial harus segera melakukan evaluasi total terhadap penyelenggaraan program Perhutanan Sosial.
Ini penting ditempuh agar kita tahu dengan pasti bagaimana sesungguh nya program Perhutanan Sosial di lapangan. Masalah nya, tentu bukan hanya ramai-ramai minta jatah lahan yang 2 hektar tersebut, namun yang lebih penting untuk dicarikan solusi cerdas nya adalah apa yang sebaik nya digarap setelah lahan tersebut diterima para petani. Jangan-jangan karena para penerima manfaat program Perhutanan Sosial tidak memiliki modal kerja, maka lahan yang 2 hektar itu, bisa saja digunakan untuk kepentingan lain.
Yang ditakutkan jika lahan itu “digadaikan” kepada oknum-oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari program Perhutanan Sosial itu sendiri. Ini yang tidak boleh terjadi. Kita ingin program Perhutanan Sosial, disamping untuk menjaga kelestarian hutan, kita juga ingin agar para petani desa hutan mendapat manfaat langsung dari ada nya program tersebut. Disinilah perlunya pembelajaran dan pemberdayaan bagi para penerima manfaat program Perhutanan Sosial.
Sekali pun suara Calon Presiden 2024 lebih menggema dan jadi sorotan publik, hendak nya program Perhutanan Sosial jangan sampai jadi kurang perhatian. Perhutanan Sosial tetap harus dipantau dan diamati perkembangan nya. Perhutanan Sosial tetap perlu dikembangkan sesuai dengan apa yang dirumuskan. Berbagai titik lemah yang selama ini kita temukan di lapangan, secepat mungkin perlu dicarikan jalan keluar nya. Kita rubah kelemahan itu dengan keberhasilan.
Program Perhutanan Sosial memang jangan sampai lepas kendali. Pemerintah tetap perlu memerankan diri sebagai aktor penting dalam pelaksanaan nya di lapangan. Bersama segenap komponen bangsa, kita dampingi, kawal, awasi dan amankan program ini dengan penuh rasa tanggungjawab. Termasuk juga yang tercecer selama ini.
(ENTANG SASTRAATMADJA KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT)
