Pemberitaan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah melakukan hingga 19 kali gelar perkara terkait Anies Baswedan, dengan hasil yang tetap tidak menemukan indikasi kuat untuk menjeratnya, menimbulkan keprihatinan mendalam dan pertanyaan tentang penggunaan kekuasaan negara yang sah. Dalam negara hukum yang mengedepankan prinsip keadilan, penggunaan aparat hukum untuk memburu individu tanpa bukti kuat bukan hanya sekadar bentuk kesalahan prosedural, melainkan dapat berpotensi menjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius.
Secara hukum, KPK sebagai lembaga independen seharusnya bertindak berdasarkan prinsip integritas dan obyektivitas. Namun, berulangnya gelar perkara tanpa hasil terhadap satu individu, dalam hal ini Anies Baswedan, menimbulkan spekulasi kuat tentang adanya upaya politis di baliknya. Jika benar bahwa prosedur yang dilakukan telah melampaui standar penyelidikan yang wajar, maka proses ini bisa dianggap sebagai bentuk kriminalisasi dan penyalahgunaan wewenang, yang bertentangan dengan semangat dasar KPK untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.
Fenomena ini juga mengingatkan kita pada kasus-kasus sebelumnya, di mana proses hukum diduga digunakan sebagai alat untuk menekan atau mengintimidasi tokoh tertentu. Ini adalah praktik yang sangat bertolak belakang dengan prinsip negara hukum, di mana hukum seharusnya menjadi pelindung hak setiap warga negara, bukan alat represif yang dapat digunakan sesuai kepentingan kekuasaan. Dalam konteks hak asasi manusia, tindakan yang ditujukan untuk mengkriminalisasi seseorang tanpa dasar yang kuat jelas melanggar prinsip HAM, terutama hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif dan hak atas proses hukum yang adil.
Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan yang berkali-kali dilakukan oleh institusi negara ini meninggalkan jejak buruk bagi demokrasi dan citra KPK itu sendiri. Ketika lembaga negara dianggap atau terbukti melakukan tindakan yang memihak atau berpolitik, maka masyarakat kehilangan kepercayaan, dan dampaknya bisa sangat merusak kredibilitas institusi tersebut. Selain itu, dampak buruknya bagi kehidupan sosial dan pribadi individu yang menjadi sasaran tidaklah sepele. Stigma sosial, kerugian moral, serta tekanan psikologis yang timbul adalah bagian dari konsekuensi yang harus ditanggung seseorang yang sebenarnya tidak terbukti bersalah.
Jika terdapat unsur keterlibatan atau tekanan politik, khususnya yang diduga berasal dari kalangan pemerintahan, maka ini bukan hanya persoalan teknis hukum melainkan juga persoalan moral dan etika kepemimpinan. Jokowi sebagai presiden, yang seharusnya menjadi pelindung rakyat dan penegak keadilan, perlu memberikan perhatian serius terhadap dugaan pelanggaran ini. Apabila terbukti bahwa ada aktor yang mempengaruhi jalannya proses hukum demi kepentingan politik, maka orang-orang tersebut harus bertanggung jawab, dan bahkan jika perlu, dihadapkan pada hukum yang sama. Ini adalah tuntutan keadilan yang sepatutnya ditegakkan dalam negara demokrasi.
Menuntut Akuntabilitas dan Transparansi
Agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan keadilan bisa dipulihkan, diperlukan penyelidikan independen yang menyeluruh mengenai alasan di balik berulangnya gelar perkara terhadap Anies Baswedan. Transparansi di lembaga hukum adalah sebuah keharusan untuk memastikan bahwa setiap tindakan mereka sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak dikendalikan oleh kepentingan tertentu. Jika memang terbukti bahwa ada pihak yang mencoba menjebak Anies tanpa dasar hukum yang kuat, mereka harus dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku.
Keadilan adalah hak setiap individu, dan tanggung jawab negara untuk menjaminnya. Dalam hal ini, tuntutan untuk mencari dan menghukum “dader” atau pelaku yang berusaha menjebak Anies adalah sebuah tuntutan yang berakar dari prinsip dasar HAM. Pemerintah yang berpihak pada keadilan seharusnya menyambut permintaan ini sebagai bagian dari komitmen mereka untuk menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.
