Seorang prajurit yang telah menerima perintah maju ke medan perang mengenal satu istilah yang sangat terkenal dalam dunia militer: point of no return. Sebuah titik di mana mundur bukan lagi pilihan. Disersi berarti kehancuran. Jalan satu-satunya adalah terus maju, apa pun risikonya.
Dalam perspektif politik dan hukum, situasi yang kini dihadapi mantan Presiden Joko Widodo tampak memiliki kemiripan dengan konsep tersebut.
Keputusan Jokowi melaporkan Roy Suryo dan dr. Tifa ke aparat penegak hukum bukan sekadar langkah hukum biasa. Langkah itu sekaligus menjadi pertaruhan terbesar terhadap kredibilitas dirinya sendiri. Sebab inti perkara yang dipersoalkan publik bukan sekadar dugaan pencemaran nama baik, melainkan polemik mengenai keaslian ijazah yang telah menjadi perbincangan luas selama bertahun-tahun.
Secara sederhana, logika hukumnya sangat mudah dipahami.
Apabila Jokowi benar-benar memiliki ijazah asli sebagaimana yang diyakini, maka proses pembuktian di pengadilan semestinya menjadi jalan paling efektif untuk mengakhiri seluruh polemik. Bukti autentik akan menjadi alat bukti yang sangat kuat, sehingga optimisme memenangkan perkara tentu sangat besar.
Namun, apabila dalam proses hukum justru muncul persoalan dalam pembuktian dokumen tersebut, maka konsekuensinya menjadi sangat berat. Bukan hanya terhadap perkara yang sedang berjalan, tetapi juga terhadap reputasi politik yang telah dibangun selama puluhan tahun.
Karena itu, pilihan Jokowi saat ini dapat dianalogikan sebagai pilihan seorang prajurit yang telah melewati point of no return. Tidak ada lagi ruang untuk mundur. Yang tersisa hanyalah terus melangkah hingga akhir proses hukum.
Dalam kondisi seperti inilah berbagai spekulasi akan terus bermunculan. Sebagian pihak meyakini seluruh proses akan berjalan murni berdasarkan hukum. Di sisi lain, ada pula kekhawatiran bahwa sisa-sisa pengaruh politik dan jaringan kekuasaan masih dapat memengaruhi proses penegakan hukum.
Kekhawatiran semacam itu bukan tanpa alasan. Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, dalam berbagai kesempatan pernah menyampaikan kritik mengenai adanya praktik yang ia sebut sebagai “mafia hukum”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tantangan terhadap independensi penegakan hukum masih menjadi isu yang terus diperbincangkan di Indonesia.
Justru karena itulah, perkara ini tidak boleh dipandang sebagai pertarungan antara Jokowi dan Roy Suryo atau dr. Tifa semata. Yang sedang dipertaruhkan jauh lebih besar: kredibilitas sistem hukum Indonesia.
Publik berhak memperoleh kepastian hukum melalui proses pembuktian yang transparan, profesional, dan bebas dari intervensi. Tidak boleh ada ruang bagi tekanan politik, tekanan kekuasaan, maupun tekanan opini massa untuk mengarahkan putusan.
Di sinilah peran masyarakat sipil menjadi penting. Rakyat harus mengawal jalannya proses hukum agar tetap berada dalam koridor konstitusi dan prinsip equality before the law. Pengawasan publik merupakan salah satu instrumen penting dalam negara demokrasi untuk menjaga akuntabilitas lembaga penegak hukum.
Selain itu, apabila selama proses penanganan perkara muncul dugaan penyalahgunaan wewenang, praktik suap, atau bentuk-bentuk korupsi dalam penegakan hukum, maka lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi tentu memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi ranahnya.
Akhirnya, perkara ini bukan lagi sekadar soal selembar ijazah.
Ini adalah ujian bagi supremasi hukum Indonesia.
Apakah hukum akan berbicara melalui bukti dan fakta?
Ataukah publik kembali menyaksikan bahwa kekuasaan masih mampu membelokkan arah keadilan?
Sejarah akan mencatat jawabannya. Dan bangsa ini akan mengingat bagaimana hukum bekerja ketika seorang mantan presiden berada di titik point of no return.
