Oleh: Karyudi Sutajah Putra
JAKARTA – Mulanya mungkin iseng, eh lama-lama jadi “gayeng”. Akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan di DPR membentuk apa yang disebut “Dewan Kolonel”. Apa itu? Dewan, mungkin karena dibentuk di DPR. Kolonel, mungkin karena para anggotanya memosisikan diri sebagai “kolonel”. Jadilah Dewan Kolonel. Kolonel, kita tahu, adalah kepangkatan di TNI Angkatan Darat, yang posisinya satu trap di bawah brigadir jenderal, dan satu trap di atas letnan kolonel.
Ada pula “Dewan Jenderal” di atas Dewan Kolonel yang konon diisi dua “jenderal”, yakni Ketua dan Sekretaris FPDIP, Utut Adianto dan Bambang Wuryanto. Pencetus ide Dewan Kolonel ini katanya adalah Johan Budi, anggota FPDIP yang latar belakangnya murni sipil: wartawan dan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ternyata sipil terkadang lebih militer daripada militer itu sendiri. Kok bukan Tubagus Hasanuddin, anggota FPDIP berlatar militer dengan pangkat terakhir mayor jenderal, misalnya, yang punya ide pembentukan Dewan Kolonel dan Dewan Jenderal?
Dewan Kolonel ini terdiri atas 22 anggota FPDIP. Mereka berasal dari lintas komisi, mulai dari Komisi I hingga Komisi XI DPR. Mereka diklaim para loyalis Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk pencalonan Ketua DPR RI itu sebagai kandidat calon presiden pada Pilpres 2024.
Koordinator Dewan Kolonel ini adalah Trimedya Panjaitan. Kata salah seorang anggotanya, Hendrawan Supratikno, Dewan Kolonel adalah forum komunikasi lintas poksi (kelompok komisi) untuk tukar-menukar informasi dan gagasan menyongsong perhelatan politik ke depan.
Pertanyaannya, mengapa anggota Dewan Kolonel ini hanya 22 orang? Padahal total anggota FPDIP adalah 128 orang. Mungkin itu baru sementara. Pada akhirnya semua akan bergabung dengan Dewan Kolonel ini. Kecuali mereka yang benar-benar berani “mbalela” atau membangkang. Kecuali mereka yang berani menanggung risiko untuk kena sanksi “recall” atau pergantian antarwaktu.
Pemetaan Internal
Dus, pembentukan Dewan Kolonel ini, jika memang benar serius, “hidden agenda”-nya adalah melakukan pemetaan internal fraksi: mana yang loyal dan mana yang tidak loyal kepada Puan.
Mungkin ada pula yang tidak loyal kepada Puan, tapi loyal kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Di internal PDIP memang hanya ada dua orang itu, yakni Puan dan Ganjar, yang disebut-sebut sebagai kandidat capres 2024. Puan didukung struktural partai, Ganjar didukung nonstruktural partai.
Pilpres 2024 masih dua tahun lagi. Mengapa Dewan Kolonel sudah dibentuk? Kalau dibentuk menjelang pilpres, diyakini banyak yang akan membangkang. Apalagi mereka yang sudah tidak diajukan lagi sebagai calon anggota legislatif Pemilu 2024. Atau kalaupun masih dicalonkan, tapi dapat nomor sepatu, bukan nomor peci. Waktu dua tahun masih lumayan untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan.
Jika mau jujur, tidak semua anggota FPDIP adalah loyalis Puan. Merekalah yang berpikir dengan akal sehat. Sebab, dari hasil survei berbagai lembaga, elektabilitas Puan selalu jongkok. Sebaliknya, elektabilitas Ganjar selalu berkibar. Jika dipaksakan mengusung Puan, mereka khawatir PDIP justru akan keok pada Pemilu 2024. Sebab, PDIP tak dapat “coat tail effect” dari Puan, sebagaimana efek ekor jas yang didapat PDIP dari Jokowi pada Pemilu 2014 dan 2019. Berbeda jika Ganjar yang diusung.
Ujung-ujungnya, mereka tidak dapat kursi di Senayan. Ingat, elektabilitas personal adalah senjata pamungkas dalam pilpres. Elektabilitas partai tak begitu signifikan. Hal ini sudah dibuktikan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pilpres 2004 di mana saat itu Partai Demokrat “bukan siapa-siapa”.
Ihwal Dewan Kolonel atau Dewan Jenderal, dari sisi nama juga tidak menjual. Bahkan bisa membangkitkan trauma masa lalu, mengingat Dewan Jenderal pernah digunakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965 untuk menamai para jenderal yang mereka asumsikan hendak mengkudeta Bung Karno. Apalagi ini menjelang 30 September.
Atau dengan nama Dewan Kolonel dan Dewan Jenderal ini PDIP justru hendak mencitrakan diri sebagai lawan politik dari PKI, mengingat selama ini PDIP terlanjur distigmatisasi “dekat-dekat” dengan PKI?
Semoga apa yang dikatakan Said Abdullah, yang videonya sedang naik pesawat jet pribadi sambil merokok viral di media sosial benar adanya. Kata Ketua Badan Anggaran DPR dari PDIP itu, Dewan Kolonel hanya candaan belaka. Semoga!
Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI), Jakarta.
