Oleh : Ronny P Sasmita
SEBAGAI generasi yang lahir tahun 1980-an dan mengikuti perkuliahan jauh hari setelah reformasi bergulir, pada mulanya saya merasa kurang “ngeh” dan “sreg” berurusan dengan topik Gerakan 30 September (G30S) 1965. Entah kenapa. Karena itu, ketika mendapat bahan-bahan, terutama buku dan hasil penelitian, tentang materi tersebut, saya “skip” dengan apriori. Namun bahan-bahan itu tetap saya simpan sebagai bagian dari koleksi buku saya, terutama berupa ebook di ponsel dan notebooks. Kemudian saya kembali fokus memberikan prioritas pada bacaan-bacaan yang terkait dengan bidang saya, yakni ekonomi, terutama ekonomi makro, ekonomi internasional, ekonomi politik internasional, sejarah ekonomi (sejarah ekonomi Amerika, Rusia, Uni Eropa, Jepang, dan China), sejarah kapitalisme global, sejarah moneter, sejarah krisis ekonomi, sejarah pemikiran ekonomi, dan sejenisnya.
Saya berusaha sedemikian rupa, dengan segala resources dan koneksi yang saya punya untuk mendapatkan bahan-bahan mutakhir dan terbaru terkait dengan semua topik tersebut. Namun di samping itu, saya juga mempunyai minat yang tinggi pada sejarah lainya, yakni sejarah perang dunia, baik perang dunia pertama maupun kedua, kajian tentang perang dingin, perkembangan geopolitik global, dan isu-isu terkait gejala perang dingin baru (new cold war) antara Amerika dan China. Hal itu kemudian membuat saya cukup “familiar,” bahkan menyenangi pakar-pakar sejarah perang dingin seperti Odd Arne Westad, John Paul Gaddis, David Miller, Margaret MacMillan, Ralp B Levering, Melvyn P Leffler, Timothy J Lynch, James Callanan (khusus covert action di masa perang dingin), Phillip Jenkin, Martin Sixsmith, Andrew Bacevich, dan puluhan nama lainya. Tentu saja pada akhirnya perjalanan intelektual tersebut membawa saya pada topik tentang pecah kongsi antara Uni Soviet dan China sejak tahun 1956 di tengah-tengah perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika, pun antara Amerika dan China (segitiga perang dingin).
Kajian perang dingin dan buku-buku tentang pecah kongsi antara Moskwa dan Beijing tersebut, meski tak banyak, mau tak mau, membawa saya kembali ke Indonesia. Indonesia merupakan salah satu spot geopolitik terjadinya perebutan pengaruh, baik antara Moskwa dan Beijing, maupun dengan kubu Barat. Tak banyak memang buku yang mendalami pecah kongsi Beijing dan Moskwa, tak sebanyak buku-buku soal perang dingin itu sendiri. Beberapa buku terkait perang dingin di Asia, pecah kongsi Beijing dan Moskwa, pun terkait peran China di perang dingin Asia, di antaranya misalnya adalah, Mao’s China and The Cold War, karya Chen Jian (2001). The Sino-Soviet Split. Cold war in the communist world, karya Lorenz M Lüthi (2008). Luthi juga menerbitkan buku baru tahun 2020 dengan judul Cold War. Asia, Middle East, Europe. Kemudian ada Shadow Cold War: The Sino-Soviet Competition for the Third World, karya Jeremy Friedman (2018). Cheng Guan Ang dengan bukunya Southeast Asia’s Cold War: An Interpretive History (2019). Ada juga Mao’s Third Front. The Militarization of Cold War China, karya Covell F Meyskens (2020), dan berapa judul lain. Di buku-buku tentang perang dingin pada umumnya juga dibahas isu “split” China-Soviet, walaupun hanya dalam lebih kurang satu bab atau satu judul bagian, pun dalam buku David Mozingo, China Policy toward Indonesia (1970-an). Rizal Sukma dalam kajiannya soal hubungan China dan Indonesia juga sempat membawa latar pecah kongsi China dan Soviet, walau tak banyak. Di luar konteks itu, tahun 2016, saya mendapat materi pidato sejarawan LIPI, Dr Asvi Warman Adam, “Fifty Years Study Of The 30th September Movement (5 Episode + 5 Aspects + 5 Solutions)’ yang menjadi naskah sambutan beliau sebagai keynote speaker pada International Symposium Indonesian Relations with the World: Japanese Studies 50 years after 1965, di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta, 18-19 September 2015.
Dalam naskah itu, saya menemukan lompatan yang menarik. Asvi melompat begitu saja dari cara pandang “Cornell Paper (A Preliminary Analysis of October 1, 1965 Coup in Indonesia)” yang ditulis Benedict Anderson dan McVey sebagai gelombang kajian pertama, ke cara pandang versi pemerintah sebagai gelombang kajian ke dua. Lalu kajian terhadap pengakuan-pengakuan korban pembersihan komunisme pasca Soeharto lengser sebagai gelombang ketiga, dan buku John Roosa, yang terbit tahun 2006, “Pretex to Murder” (versi bahasa Inggris) sebagai gelombang keempat, yang disebut oleh beliau terbit di tahun 2008. (Saya yakin beliau mengacu ke tahun terbit buku John Roosa versi bahasa Indonesia.) Padahal, spirit Cornell Paper berbeda tipis dengan John Roosa. Lembaga penyandang dana penelitian mereka sama, yakni Yayasan Rockeffeller. Walhasil, saya serasa terpaksa untuk membuka kembali bahan-bahan yang saya simpan secara apriori tadi. Mengapa saya mengatakan ada lompatan dalam naskah pidato Asvi? Dalam pembacaan saya, memang ada cara pandang yang benar-benar persis milik pemerintah sebelum Nugroho Notosusanto menerbitkan secara resmi versi pemerintah, setelah Cornell Paper. Mereka adalah Arnold Brackman dalam bukunya In the Collapse of Indonesian Communism, (1970). Setahun sebelumnya, Guy J Parker, dalam laporanya untuk Angkatan Udara Amerika yang disponsori Rand Corporation berjudul “The rise and fall of Indonesian Communism”, juga meyakini pelaku abortive coup adalah PKI.
Pelaku G30S bukan hanya PKI
Namun di tahun 1968, Victor M Fic sudah menghadirkan makalah di konfrensi sejarah Asia Tenggara yang isinya menentang Cornell Paper. Dengan data-data yang cukup meyakinkan, Fic menyimpulkan pelakunya bukan saja PKI, sebagaimana Brackman, Parker, dan pemerintah, tetapi Soekarno dan China juga jelas-jelas terlibat. Pandangan tersebut didukung Antonie Dake, dalam bukunya In the Spirit of Red Banteng di tahun 1972. Perbedaannya dengan versi pemerintah cukup jelas. Seperti kata Antonie Dake, pemerintah Order Baru menyampingkan peran Bung Karno, alias hanya fokus pada plot yang disiapkan PKI. Lalu, menurut Victor M Fic, bahkan tidak hanya Soekarno, China juga jelas-jelas ada di dalamnya. Di bukunya tahun 2004, Fic mengatakan bahwa sebenarnya Soeharto dan TNI AD (Angkatan Darat) bisa menjerat Soekarno di persidangan Mahmillub (mahkamah militer luar biasa) karena ada cukup banyak bukti yang bisa dipakai. Namun, pemerintah melalui penyidik dan jaksa penuntut memilih mengabaikan bukti-bukti tersebut. Jadi dengan kata lain, memang ada “genre” perspektif yang tidak disebutkan atau justru sengaja dilewatkan Asvi, yang sebenarnya tidak terlalu mirip versi pemerintah di satu sisi dan penulisnya berada di luar pengaruh pemerintah di sisi lain, baik yang terbit sebelum Soeharto lengser maupun setelahnya. Yang paling jelas terlewat setelah kejatuhan Soeharto adalah karya Victor M Fic yang terbit tahun 2004 di India (Anatomy of The Jakarta Coup) dan versi terjemahan Indonesia terbitan Obor tahun 2005, deklasifikasi dokumen kementerian luar negeri Amerika Serikat (AS) tahun 2001 (dokumen FRUS atau Foreign Relation of United States dengan Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainya).
Selain itu ada karya Antonie Dake (Sukarno Files, 1965-1967) terbit 2006 versi bahasa Inggris (versi bahasa Indonesia tahun 2005), karya Hellen Louser Hunter (Soekarno and The Indonesian Coup. A Untold Story) terbit tahun 2007, karya Bradley Simpson tahun 2008 (The Economist with Guns), deklasifikasi dokumen kementerian luar negeri China di tahun 2008, karya ilmiah Taomo Zhou tahun 2013, yang semuanya terbit setelah Soeharto lengser dan sebelum naskah pidato Asvi. Karya-karya itu sangat penting karena sama sekali berbeda dengan kubu yang berpihak pada Cornel Paper, juga berbeda dengan versi pemerintah. Meskipun menghadirkan kesimpulan yang hampir mirip dengan versi pemerintah, namun karya-karya mereka sangat didukung oleh data mutakhir dan metode kajian yang ketat di satu sisi dan di luar jangkauan pengaruh pemerintah di sisi lain. Menurut saya, karya-karya dan bahan-bahan tersebut pada akhirnya membuat buku-buku terbitan baru tentang Gerakan 30 September setelah tahun 2008 (setelah deklasifikasi dokumen kementerian luar negeri China), tidak lagi fokus pada pelaku kudeta, seolah-seolah sudah menerima fakta bahwa PKI adalah dalangnya, lalu mereka beralih fokus kepada masalah pembunuhan masal pasca-kejadian 1 Oktober. Bahkan, nadanya mulai memakai nada “genosida”.
Seperti yang telah kita pahami, Cornell Paper memaknai peristiwa 30 September 1965 sebagai masalah internal TNI Angkatan Darat, sebagaimana pernyataan pertama yang ditandatangani Letnan Kolonel Untung di pagi hari via Radio Republik Indonesia (RRI) tanggal 1 Oktober. Dalam pernyataan kelompok yang menamakan dirinya Gerakan 30 September itu juga dijelaskan bahwa tindakan mereka tidak ada kaitan dengan PKI sama sekali. Sebuah penyataan yang tidak bisa begitu saja dimaknai demikian karena secara terselubung seperti menyelamatkan satu kubu yang sedang berseteru. Boleh jadi pernyataan itu setara dengan pernyataan Anas Urbaningrum, “gantung di Monas kalau terbukti korupsi.” Ujung ceritanya kita sudah mengetahui. Jika dibaca laporan Cornell tersebut, yang dibuat pada awal tahun 1966 dan sempat beredar terbatas sebelum resmi dipublikasi tahun 1971, laporan tersebut terpaku pada friksi yang ada dalam Angkatan Darat semata, sehingga sangat wajar jika hasilnya demikian. Karena itu, mereka menggunakan kata “abortive coup” alias digagalkanya rencana kudeta oleh personel yunior di angkatan darat. Keterbatasan tersebut diakui secara pribadi oleh Anderson di kata pengantar terbitan resminya tahun 1971. Begitu pula dalam pengantar McTurnan Kahin yang dengan jelas mengatakan bahwa ia tidak sepenuhnya sependapat dengan isi Cornell Paper itu. Jika mundur ke belakang, selain Cornell Paper yang kemudian dipakai oleh Indonesianis seperti Harold Crouch, Rex Mortimer, WF Wertheim, David Mozingo (tentang kebijakan luar negeri China terhadap Indonesia), bahkan Rizal Sukma (kajiannya senada dengan Mozingo), juga ada perspektif lain yang muncul. Sebut saja karya jurnalis John Hughes yang memang bertugas di Indonesia di saat kejadian dan menerbitkan bukunya dua tahun kemudian, 1967, berjudul “The end of Sukarno/Indonesia Upheaval” dan karya Tarzie Vittachi, “The Fall of Soekarno” juga di tahun yang sama. Dari karya Hughes saya mendapat insight awal bahwa PKI tampaknya memang terlibat. Hughes melakukan wawancara berulang-ulang pada tahanan perempuan yang hadir di lubang buaya, yang dikatakan kubu Cornell Paper hanya milisi yang diniatkan untuk kampanye ganyang Malaysia.
Namun menurut Hughes, setelah melakukan wawancara dengan berbebagai pendekatan dan skema, menyimpulkan bahwa keberadaan pemuda rakyat dan Gerwani bukanlah untuk kampanye ganyang Malaysia, tapi latihan paramiliter untuk megganyang “birokrat kapitalis” alias dewan jenderal. John Hughes mempercayainya dan menulis: “Yet from the demeanor of the women involved, from other information, and from the evidence as best it can be gathered about injuries to the generals’ bodies, I believe that their version of what happened at Lubang Buaja as they finally told it to me is substantially correct.” Hal tersebut kemudian diperkuat dengan diungkapnya perjalanan rahasia Omar Dhani ke China atas perintah Soekarno untuk mengegolkan komitmen China menyediakan 100.000 pucuk senjata ringan (light gun) kepada Indonesia. Senjata-senjata itu untuk mempersenjatai angkatan kelima, yakni petani dan buruh, yang kemudian angkanya menurun menjadi 20.000 an di akhir komitmen, sebagai mana diungkap Bradley Simpson di dalam buku Economist with Gun. Dengan kata lain, bukti keterlibatan PKI, bahkan sejak tahun 1967 pun sudah disampaikan oleh John Hughes, yang kemudian dielaborsi Victor M Fic di makalahnya tahun 1968 dan Antonie Dake di tahun 1972.
Dalam karya Victor M Fic tahun 2004, yang merupakan perluasan dari bahan yang ia buat di tahun 1968, dengan sangat meyakinkan mengadirkan data-data dari rapat-rapat politbiro PKI, rapat biro khusus, dan diskusi-diskusi beberapa tokoh dengan Soekarno jelang hari H peristiwa. Di dalam makalahnya tahun 1968 yang dihadirkan dalam konfrensi ilmu sejarah Asia Tenggara, Victor mendapat benturan keras dari pendukung Cornell Paper soal biro khusus di PKI, terutama WF Wertheim, yang kemudian menulis buku soal kebijakan luar negeri Indonesia. Menurut dia, sosok bernama Syam dan biro khusus adalah buatan dan rekayasa militer, karena tidak ada dalam statuta PKI sendiri. Namun Viktor berhasil menjadikan biro khusus PKI yang dipimpin Syam sebagai fakta valid. Memang Aidit sengaja membuat biro khusus di tahun 1964 yang bertugas memecah Angkatan Darat, menghimpun kekuatan tengah yang progresif alias prokomunis di internal TNI AD untuk kemudian dipakai buat eksekusi. Biro khusus itu sebagai bagian dari managemen risiko (risk management) jika aksi pemenggalan pucuk pimpinan TNI AD yang antikomunis gagal mencapai sasaran besarnya.
Percakapan Aidit dengan Mao
Hasil penelurusuran Antonie Dake, biro khusus didirikan Aidit atas saran dari Chou Enlai, PM China kala itu. Jadi, jika tujuan utama Gerakan 30 September gagal, kesalahan akan jatuh kepada AD (angkatan darat) sendiri, yakni akan dianggap sebagai konflik internal AD. Begitulah rencana Aidit. Karena itu tidak semua pihak di dalam PKI mengetahui biro khusus tersebut, tapi dokumen-dokumen dari Victor sangat jelas memperlihatkan bahwa beberapa petinggi politbiro mengetahui dan menyetujui misi biro khusus. Karena itu pula Antonia Dake berbeda pendapat dengan Cornell Paper. Menurut Dake, analisa Cornell Paper menjadi aneh karena memakai atau memakan mentah-mentah narasi Aidit atas managemen risiko Gerakan 30 September, yang kemudian dipakai juga oleh pemerintahan China dalam memaknai peristiwa 30 September. Di tahun 2008, ketika China mendeklasifikasi dokumen kementerian luar negeri China atas Indonesia di tahun 1965, terbukti bahwa biro khusus bukanlah buatan Angkatan Darat, tapi memang buatan Aidit. Di dalam diskusi Aidit dengan Mao tanggal 5 Agustus 1965, Aidit melaporkan kepada Mao bahwa ia sudah mempersiapkan biro khusus yang tugasnya merekrut anggota militer progresif, untuk digunakan sebagai alat pemberangus para dewan jenderal. Aidit juga melaporkan bahwa berdasarkan analisanya, Amerika Serikat melalui Nasution tak akan melakukan serangan terlebih dahulu, alias tidak akan melakukan kudeta.
Dialog dalam dokumen resmi tersebut juga memperlihatkan saran Mao kepada Aidit untuk menghabisi para jenderal di TNI Angkatan Darat, persis seperti yang dikutip oleh Fic, yang kemudian saya temukan juga di dalam buku kajian kebijakan luar negeri China, China’s Quest: The History of the Foreign Relations of the People’s Republic of China, karya John W Garver (2016), sebuah buku dan kutipan yang membawa saya kembali pada kajian gerakan 30 September. Di buku David Shambaugh (2021), Where Great Powers Meet. China and Amerika in Southeast Asia, kutipan tersebut dipakai lagi. Kutipan percakan Aidit dan Mao tanggal 5 Agustus 1965 tersebut adalah: Mao: You should act quickly. (Kamu harus bertindak cepat.) Aidit: I am afraid the army is going to be the obstacle. (Saya khawatir AD akan menjadi penghalang.) Mao: Well, do as I advise you and eliminate all the reactionary generals and officers in one blow. The army will be a headless dragon and follow you. (Baiklah, lakukanlah apa yang saya nasehatkan kepadamu: habisi semua Jenderal dan para perwira reaksioner itu dalam sekali pukul. Angkatan Darat lalu akan menjadi seekor naga yang tidak berkepala dan akan mengikutimu.) Aidit: That would mean killing some hundreds of officers. (Itu berarti membunuh beberapa ratus perwira.) Mao: In northern Shaanxi I killed 20,000 cadres in one stroke. (Di Shensi Utara saya membunuh 20.000 orang kader dalam sekali pukul saja.) Kemudian, menanggapi itu, di tahun 2013 dan 2014, Taomo Zhou menulis dua karya ilmiah yang mencoba menetralisir keterlibatan China sebagai counter atas dugaan Viktor Fic.
Pertama berupa working paper berjudul “Ambivalent Alliance: Chinese Policy towards Indonesia, 1960-1965 untuk Woodrow Wilson International Center for Scholar, tahun 2013. Kedua, karya ilmiah untuk Jurnal Indonesia di Cornell University, berjudul “China and the Thirtieth of September Movement,” jurnal Indonesia, No. 98 (October 2014). Zhou menampilkan secara jelas percakapan-percapakan di dokumen deklasifikasi kementerian luar negeri China, termasuk percakapan Aidit dan Mao, kasanggupan China menyediakan light gun 100.000 pucuk untuk angkatan kelima, dan kesanggupan China membantu Indonesia mengembangkan bom atom, sebagaimana permintaan Soekarno, dan bantuan China untuk membangun gedung sekretariat New Emerging Forces di Jakarta. Tak ada bantahan sedikti pun soal isi percakapan tersebut karena sudah menjadi dokumen deklasifikasi. Yang dilakukan Zhao adalah menginterpretasi bahwa percakapan tersebut tidak bisa dimaknai sebagai “instruksi Mao” terhadap Aidit agar Aidit cepat-cepat bertindak. Mengapa? Karena, seperti kata Zhou, hubungan CCP (Partai Komunis China) dan PKI bukanlah hubungan atasan bawah. PKI punya otonomi sendiri dan terbilang cukup independen dalam pilihan politik. Jadi Zhou menginterpretasi percakapan tersebut hanya sebagai saran biasa dari seorang Mao, konteksnya berbagi pengalaman. Spirit yang sama digunakan oleh Zhou saat menerbitkan bukunya di tahun 2019, “Migration in Time of Revolution. China, Indonesia, and Cold War.” (BERSAMBUNG)
Ronny P Sasmita Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution
Dikutip Kompas.com Senin 19 September 2022
