Oleh : Ronny P Sasmita
(Tulisan sebelumnya) TAHUN 2008, selain deklasifikasi dokumen luar negeri China, juga menjadi tahun penting, setidaknya menurut saya, karena terbitnya buku Bradley Simpson berjudul Economist with Gun. Melalui bukunya, Bradley mengungkap skema besar proyek politik Amerika Serikat (AS) dalam melahirkan konsep pembangunan ekonomi tandingan bergenre non-sosialis, termasuk untuk Indonesia. Indonesianis-Indonesianis seperti George McTurnan Kahin, Audrey Kahin, Anderson, McVey, Guy Parker, Cliford Geert, dan lainya, dikirim ke Indonesia untuk mendapatkan data obyektif atas kondisi Indonesia dalam payung proyek besar tersebut.
Proyek itu akhirnya melahirkan buku Walt Rustow, The Stages of Growth. Non Communist Manifesto, alias konsep pembangunan non-sosialis yang dipimpin militer (military led development), yang dijadikan kitab ekonomi oleh Mafia Berkeley dalam membantu Soeharto membangun ekonomi Indonesia. Cornell Paper dan kepentingan Amerika Artinya, para Indonesianis tersebut tidak bebas nilai dan tampaknya bekerja atas kepentingan AS. Dari buku Bradley Simpson, saya merasa mendapatkan jawaban pertanyaan yang ditanyakan John O Sutter saat menulis pengantar buku Victor Fic tentang mengapa Cornell Paper pada awalnya hanya dikonsumsi kalangan terbatas.
Cornell Paper dikeluarkan di awal tahun 1966 dan baru di-published tahun 1971. Sutter mengetahui bahwa laporan tersebut dibuat untuk kementerian luar negeri AS, tapi mempertanyakan motif di balik pembatasan penyebaraanya. Karena itu, saya berkesimpulan bahwa memang laporan tersebut berada di bawah payung kepentingan AS. Baik Cornell Paper maupun Guy Parker, meskipun berbeda pendapat, tetapi pendapat keduanya sesuai dengan kepentingan AS. Dengan mengatakan peristiwa 30 September 1965 sebagai masalah internal TNI Angkatan Darat (versi Cornell Paper) maupun mengatakan dalangnya adalah PKI (versi Guy Parker), keduanya secara langsung menepis kemungkinan AS terlibat. Selain itu, alasan kedua, menurut hemat saya, ada kepentingan geopolitik AS yang terdukung dengan adanya Cornell Paper, yakni mendeeskalasi konflik perang dingin di Indonesia.
Jika AS tidak terlibat, tak ada alasan Moskwa untuk terlibat lebih jauh, sehingga Indonesia tidak menjadi Vietnam. Bukan hanya AS yang enggan bersitegang, Soviet pun bahkan lebih takut. Pasca krisis Kuba tiga tahun sebelum 1965, yang hampir menenggelamkan dunia ke dalam perang nuklir, Moskwa dan AS cenderung memilih jalan deeskalatif di berbagai lini dan keduanya sedang mengupayakan treaty penurunan tensi dalam rentang waktu 1963-1964. Karena itu pula Soekarno gagal mendapat dukungan Soviet untuk berkonfrontasi dengan Malaysia dan permintaan pembuatan bom atom ditolak Breznev. Walhasil, Soekarno pindah ke Beijing, yang memang sedang panas dengan Moskwa dan hampir pasti mendukung negara manapun yang tidak didukung Moskwa.
Ketiga, dengan Cornel Paper yang juga dipercaya oleh China, maka eskalasi dengan China pun bisa dihindari. Seperti kita ketahui, sejak tahun pecah kongsi Beijing dan Moskwa, Amerika ingin mengekploitasinya, baik untuk memuluskan jalur damai di Vietnam maupun untuk memuluskan strategi “containment” alias pengucilan terhadap Moskwa. Jadi saya meyakini, jika Amerika malah menambah panas hubungan dengan Beijing, maka tidak akan ada kunjungan Nixon ke China di tahun 1972 dan mungkin perang di Vietnam akan jauh lebih lama lagi. Jadi jelas, karena adanya Cornell Paper, sangat membantu memuluskan AS mendekati Mao dan mengisolir Moskwa. Nah, setelah deklasifikasi dokumen kementerian luar negeri China untuk tahun 1965 tersebut, saya mulai melihat perubahan fokus para peneliti luar. Di tahun 2018, terbit buku The Army and the Indonesian Genocide. Mechanics of Mass Murder, karya Jeff Melvin. Melvin dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada bukti keterlibatan Soeharto dalam upaya kudeta 1 Oktober. Yang ditemukan Melvin, yang ia akui sebagai “smoking gun” alias bukti keras adalah keterlibatan langsung Soeharto dan TNI dalam pembunuhan masif kader PKI.
Di tahun yang sama, terbit buku The Killing Season. A History of the Indonesian Massacres 1965-66, karya Geofrey Robinson, murid McTurnan Kahin. Fokusnya sudah berubah ke peristiwa setelah kejadian 1 Oktober dan dengan jelas mendukung misi di balik “Cornell Paper”, yakni melepaskan keterlibatan Amerika. Saya menemukan kalimat “picik” khas Amerika dari buku beliau. “I am not suggesting that the United States or other foreign powers plotted the supposed coup or violence in advance. The evidence does not support such a claim. But I think it can be shown that in the absence of support from powerful states and in a different international context, the army’s program of mass killings and incarceration would not have happened.”
Betapa piciknya! Ia tidak berani mengatakan adanya keterlibatan AS atau negara besar lainya dalam kudeta atau kekerasan setelahnya, tapi mengakui dengan jelas bahwa tanpa dukungan AS dan negara besar, aksi “mass killing” dari tentara tak akan terjadi. Betapa piciknya. Bukankah tanpa sokongan dari Amerika pembunuhan masal tak akan terjadi. Lantas setelah terbukti bahwa AS memberikan dukungan, Amerika dikatakan tidak terkait dan tidak layak bertanggung jawab. Padahal, AS sangat berwewenang mencegah itu terjadi, yakni dengan tidak memberi dukungan. Jika ingin adil, atau menginginkan permintaan maaf, semestinya tidak hanya dari pemerintah Indonesia, tapi juga dari AS. Kemudian di tahun 2020, juga terbit buku The Jakarta Method: Washington’s Anticommunist Crusade and the Mass Murder Program that Shaped Our World yang fokus pada keterlibatan AS setelah peristiwa 30 September dan menemukan kesamaan metode dengan yang digunakan di negara-negara Amerika Latin. Fokus senada kembali diulang John Roosa di buku barunya tahun 2020, Buried Histories: The Anticommunist Massacres of 1965-1966 in Indonesia. Yang paling menarik, di tahun yang sama, 2020, terbit buku kedua Greg Poulgrain, JFK vs Allen Dulles. Battleground Indonesia.
Kudeta dalam keduta
Di buku barunya tersebut Greg tampaknya juga menerima bahwa perencana plot pembunuhan para jenderal adalah PKI, tapi dikudeta di tengah jalan oleh grup Soeharto, alias kudeta dalam kudeta. Cuma saya belum merasakan secara maksimal aura kebenarannya seperti yang dihadirkan oleh Kenneth Conboy dan James Morrison saat menulis secara detail keterlibatan CIA pada pemberontakan PRRI dan Permesta dalam buku Feet To The Fire. CIA Covert Operations in Indonesia,1957–1958 (1999). Menurut saya, buku Paulgrain tentang akar konfrontasi Indoensia-Malaysia, The genesis of konfrontasi Malaysia – Brunei -Indonesia, 1945-1965, jauh lebih apik dan detail, sementara buku baru Paulgrain masih bernuansa konspiratif. Menurut data deklasifikasi kementerian luar negeri AS, CIA secara resmi dan institusional tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam Gerakan 30 September. Karena itu, Paulgrain mengecilkan skopnya dari institusional menjadi faksional. Bukan CIA secara institusional yang terlibat, katanya, tapi hanya faksi, tepatnya faksi mantan Direktur CIA, Allen Dulles, atas kepentingan beberapa pengusaha AS, terutama Rockefeller dan Freeport di Papua Barat.
Menurut Paulgrain lagi, Soeharto direkruit CIA saat masih di Seskoad dan perekrutnya adalah Mayjen Suwarto. (Mayjen Suwarto disebut Asvi, di dalam teks pidato sambutanya di bagian pertama artikel ini, pergi ke Amerika, bertemu dengan Guy Parker tahun 1967). Namun Bradley Simpson tidak menyebutkan Suwarto sebagai aset CIA. Syam, menurut Paulgrain, adalah double agent, alias anggota senior PKI yang juga dekat dengan Soeharto dan Kostrad. Dari mana Paulgrain mengetahui Mayjen Suwarto adalah aset CIA? Menurutnya, Nasution mengatakan Suwarto adalah CIA, saat Paulgrain bertanya soal siapa Mayjen Suwarto kepada Nasution. Lalu Paulgrain mengonfirmasi ke Marshall Green, duta besar Amerika untuk Indonesia saat terjadinya Gerakan 30 September. Green mengatakan bahwa ia kenal dekat dengan Suwarto. Tapi Paulgrain tidak merinci bagaimana Soeharto kenal dengan Suwarto, bagaimana deal-deal-nya, seperti Victor Fic merinci deal Aidit dengan Soekarno sekembali Aidit dari China. Kudeta dalam kudeta, menurut Poulgrain, terjadi persis sebelum pasukan berangkat ke rumah para jenderal. Perubahan perintah terjadi dari “bawa dan hadapkan para dewan jenderal ke Presiden” menjadi “bawa para dewan jenderal hidup atau mati”.
Dari hasil telurusan Poulgrain, perubahan perintah datang dari Ali Murtopo, yang muncul sebelum pasukan berangkat. Namun Poulgrian tidak bisa menjelaskan apa perbedaan imbas dari kedua perintah tersebut, karena hasilnya sama-sama dibawa ke Halim dan Soekarno pada ujungnya datang ke Halim, berkumpul bersama Supardjo dan Omar Dhani. Begitu pula dengan Aidit yang juga di Halim, meski berbeda lokasi dengan ketiganya. Katakanlah Poulgrain benar, bahwa ada kudeta dalam kudeta. Bagaimanapun perspektif ini tetap menempatkan PKI, Aidit, dan Biro Khusus PKI, sebagai perencana dan eksekutor awal, lalu dihentikan di tengah jalan sesuai dengan kepentingan Soeharto. Dengan kata lain, Poulgrain secara tidak langsung mengakui bahwa ide dan rencana awal penghabisan para dewan jenderal datang dari PKI, walaupun dalam hemat saya, perspektif ini masih kental nuansa konspiratifnya. Kecuali di kemudian hari Poulgrain mampu menghadirkan secara detail bagaimana kudeta dalam kudeta tersebut mulai dari awal sampai akhir. Kemudian soal sosok Syam. Poulgrain mendapat penjelasan dari Heru Atmojo bahwa Angkatan Udara yang terlibat, bahwa Syam di penjara penuh dengan kemewahan dan dijemput pakai mobil mewah saat pergi ke persidangan.
Dikatakan juga bahwa Syam bisa bebas masuk keluar Kostrad alias kenal dengan Soeharto. Penjelasan tersebut membawa Poulgrain kepada kesimpulan bahwa Syam adalah double agent yang menyusup ke PKI. Tapi Viktor Fic juga melakukan pemeriksaan mendalam atas data-data Syam Kamarulzaman, karena sebelumnya dikatakan oleh Wenstein bahwa Syam adalah sosok buatan TNI AD. Setelah cek ulang secara mendalam, Viktor Fic dengan yakin mengatakan bahwa Syam memang sosok nyata dan berstatus sebagai anggota sentral komite di Politbiro (dengan level itu rasanya sulit diinfiltrasi). Sementara saya sendiri menemukan Syam di dalam karya John Hughes, yang memiliki nama lain. Menurut Hughes, Syam adalah nama lain dari Tjugito, anggota sentral komite politbiro PKI. Beberapa kali Hughes menyebutkan hal itu di bukunya. Salah satu kalimatnya berbunyi begini: “It included Tjugito, the Communist Party central committee member who almost certainly was “Sjam,” one of the principal plotters, and Sukatno, the Pemuda Rakjat leader charged with assembling his thugs at Lubang Buaja.”
Mengapa Soerhato tak dibunuh?
Lalu beberapa hal perlu saya tambahkan di sini. Pertama, dari buku Viktor Fic, Antonie Dake, dan Poulgrian, saya mendapat insight mengapa Soeharto tak ikut dibunuh. Pertama, tentu karena Soeharto tak masuk daftar dewan Jenderal. Pada awalnya nama anggota dewan jenderal hanya beberapa petinggi TNI AD, yakni Nasution, Ahmad Yani, yang benar-benar dianggap dekat dengan AS. Daftar nama kemudian bertambah setelah seminar di Seskoad yang melahirkan konsep “bahaya dari utara (China)”, konsep yang mencederai kebijakan Soekarno yang sudah mulai mendekat ke Beijing. Nah, tambahan nama jenderal lain datang dari peserta seminar di Seskoad karena dianggap menentang Soekarno. Tidak ada nama Soeharto pada kedua hal tersebut, yang membuatnya tak masuk daftar dewan jenderal.
Kedua, sebagaimana ditulis Poulgrain, karena Aidit ternyata memandang Soeharto sebagai progresif, bukan reaksioner dan antirevolusioner, sehingga Soeharto lagi-lagi tak masuk daftar. Ketiga, dari buku Hughes saya mendapat jawaban soal kecurigaan saya atas Nasution. Saya sempat bertanya mengapa Nasution sendirian yang bisa lolos, lalu tidak ada tindakan untuk memastikan kematiannya. Dari buku Hughes saya mendapat penjelasan bahwa memang ada upaya lanjutan untuk membunuh Nasution. Setelah diketahui Nasution lolos, pihak Halim mengirim beberapa pembunuh untuk berkeliaran di Jakarta mencari keberadaan Nasution. Kemudian, menurut pengakuan Latief, ia juga mencoba mendatangi Rumah Sakit Angkatan Darat dengan berpakaian sipil, tapi membawa senjata. Latief mencari nama Nasution dalam list pasien RS AD. Niat awalnya, jika Nasution di sana, Latief sendiri yang langsung akan membunuhnya dengan pistolnya. Dari penjelasan Hughes saya akhirnya memahami bahwa yang dialami Nasution adalah keberuntungan, alias bukan bagian dari rencana. Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, setidaknya ada titik temu bahwa PKI, Aidit dan Biro Khusus PKI, memang pihak yang merencanakan Gerakan 30 September.
Perkara dikudeta di tengah jalan, itu perkara kedua. Lalu perkara pembunuhan masif setelah itu, itu pun perkara selanjutnya. Jadi soal keterlibatan PKI, saya ingin mengutip Hellen Louise Hunter, dalam bukunya Soekarno and the Indonesian Coup. The Untold Story, bahwa keterlibatan PKI nyaris tak terbantahkan lagi. “The central role of the PKI in the military planning of the coup has been well documented. The evidence is overwhelming that the PKI made all the detailed decisions, including who would lead the movement, which military units would be involved in the operation, when the coup would take place, how the political campaign in support of the coup would be managed, and what changes in the government would be made as a result of the coup. Aidit himself made the more important decisions, such as when the coup would take place and who would be on the Revolutionary Council, which was intended to replace the Dwikora Cabinet. Sjam, the chief of the PKI Special Bureau, to whom Aidit entrusted the detailed planning, seems to have made most of the other decisions, subject, of course, to Aidit’s approval.”
(BERSAMBUNG)
Ronny P Sasmita | Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution
Dikutip Kompas.com, Minggu 19 September 2022
