Oleh : Setya Dharma Pelawi
MEMBANGGAKAN diri bahwa kita siap masuk 4G dan 5G, ternyata cuma omong kosong. Semua pejabat jadi lebay bicara tentang fenomena IT seakan akan mengerti. Unicorn didukung tumbuh, imbuh Jokowi, tetapi ia tidak tahu unicorn itu apa. Jokowi pernah melontarkan hal ini pada acara debat pilpres melawan Prabowo, yang kini justru ikut duduk di kabinet.
Bank Digital dan sebentar lagi Digital Currency akan diluncurkan, tambahnya lagi. Tapi ternyata semua itu seperti tong kosong. Mengapa? Karena ternyata pemerintah tidak siap melindungi hal yang sangat penting tentang hak privasi data warganya?
Mudahnya dipermalukan. Bila terjadi sengketa pinjol saja, persoalan perdata ini begitu mudah di-hack orang dan hebatnya yang hack bisa dengan leluasa menertawakan kebodohan pemerintah kita.
Mengapa pemerintah tidak membangun pusat data sendiri. Mengapa tidak luncurkan satelit dan network access point sendiri, khusus untuk clearing data pribadi. Mengapa tidak menyediakan pusat data untuk big data milik sendiri, sehingga semua aplikasi hanya bisa diakses apabila menggunakan server dalam negeri. Mengapa? Mengapa pemerintah tidak melakukan itu semua? Karena memang tidak tahu? Bukankah begitu?
Apapun yang pemerintah kerjakan, selalu dengan semangat retorika omong-kosong. Kerja banyak, tapi tak jelas apa yang dikerjakan. Dana terus dikeluarkan dan rapat-rapat terus menerus dilakukan, seakan pemerintah bekerja sungguh-sungguh. Bila salah, rakyat yang disalahkan. Bila ada kritik, dituduh radikalis.
Menghadapi Bjorka, pemerintah mati kutu. Pemerintah kita seakan terlihat bagai mainan anak-anak. Dilempar ke sana, dilempar ke sini. Tak berdaya dan menjadi tertawaan rakyatnya sendiri. Sesungguhnya Bjorka bukan lah apa-apa, juga tidak masuk pada tingkatan hacker tingkat tinggi. Kini bahkan sudah muncul hacker-hacker lain yang selevel.
Artinya telah muncul Bjorka-Bjorka baru yang juga membuat pemerintah tak berdaya. Coba amati, setiap hari ada saja data instansi yang dicuri dan dijual, coba saja buka beberapa Deep Web; banyak data pemda provinsi, kota, lembaga bisnis yang ditawarkan tiap hari. Percuma cari maling, kalau rumah sendiri tak mampu menguncinya. Pasti akan muncul maling-maling lain yang akan berpesta pora. Sepertinya data kita sudah telanjang bulat di internet.
Mengapa bisa demikian? Karena masyarakat kita sudah tidak peduli. Buat hidup saja sudah susah, boro-boro kepikir melindungi data diri. DPR tidak mengerti pentingnya data pribadi atau memang tidak peduli. Dampaknya draft RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, tidak pernah dibahas lagi. Mungkin juga DPR ingin meringankan kewajiban pemerintah untuk tidak menyediakan sistem yang aman, sehingga tidak ada lagi tanggung jawab apabila terjadi kebocoran data?
Faktanya kita tidak pernah mau belajar sungguh-sungguh dari negara tetangga tentang perlindungan data pribadi yang sangat esensial itu.
Setya Dharma Pelawi alumnus statistika Unpad
Dikutip Rmol.id Selasa, 20 September 2022
