**Jakarta-Fusilatnews**– Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), membahas penugasan baru yang akan dijalaninya di bawah pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. AHY menyampaikan bahwa transisi pemerintahan akan dimulai segera setelah masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir pada 20 Oktober 2024.
“Di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi, pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto akan mulai bertugas untuk lima tahun mendatang,” ujar AHY saat diwawancarai di The Tribrata, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).
AHY juga mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan selama menjabat di Kementerian ATR/BPN. Meskipun baru bertugas selama delapan bulan, AHY merasa bangga bisa berkontribusi pada sektor pertanahan dan tata ruang.
“Delapan bulan terasa singkat, tetapi saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari ATR/BPN. Kebersamaan dengan seluruh tim di seluruh Indonesia memberikan kebanggaan tersendiri. Saya berharap Kementerian ini terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat,” ungkapnya.
Mengenai penugasan baru yang akan datang, AHY tidak memberikan rincian lebih lanjut. Ia menekankan bahwa keputusan final dan pengumuman resmi mengenai penugasannya akan disampaikan langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Kita tunggu saja pernyataan resmi dari Bapak Prabowo. Saya hanya ingin terus berkontribusi, di mana pun saya berada, dalam posisi apa pun, terutama dalam urusan penting seperti pertanahan dan tata ruang yang sangat vital bagi masyarakat,” lanjut AHY.
Ia juga menekankan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, dan kerja keras yang telah dilakukan selama ini harus dilanjutkan.
“Banyak harapan masyarakat yang bergantung pada ATR/BPN. Kerja keras harus terus dilanjutkan, dan saya berkomitmen untuk tetap menjadi bagian dari perjuangan ini,” tutupnya.
Dengan masa transisi menuju pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto, publik menantikan perubahan dan kebijakan baru yang akan dijalankan, termasuk penugasan baru AHY di pemerintahan mendatang.
