Dalam era Pak Harto, pembentukan kabinet dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan nasional. Dengan pendekatan tersebut, mantan anggota TNI diangkat untuk mengelola program pembangunan yang berhubungan dengan stabilitas politik, sementara para teknokrat ditempatkan untuk mengurusi pembangunan teknis. Namun, jika melihat tren yang muncul dalam pemerintahan Prabowo di masa depan, terlihat adanya kecenderungan yang berpotensi merugikan, yaitu pembagian kekuasaan kabinet yang bersumber dari partai politik pendukungnya.
Sebagai contoh pernyataan SBY, Partai Demokrat bersama presiden terpilih nanti bertekad membawa masyarakat keluar dari kesusahan menuju kesejahteraan. Ia pun lantas menyinggung rekam jejak kepemimpinannya yang dimulai 2004 silam hingga 2014 lalu. SBY mengklaim mampu membebaskan Indonesia dari sengatan krisis ekonomi hingga mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini menimbulkan beberapa kekhawatiran terkait dengan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Pertama, pembagian kabinet berdasarkan politik partai dapat mengorbankan kualitas dan kompetensi dalam pengambilan keputusan. Sebagai gantinya, kepentingan politik partai mungkin menjadi prioritas, bukanlah kemampuan dan pengalaman dalam memimpin dan mengelola.
Kedua, penempatan politisi dari partai-partai koalisi dalam posisi kunci dalam kabinet dapat mengakibatkan politisasi program pembangunan. Keputusan yang semestinya berdasarkan analisis dan kepentingan nasional dapat terpengaruh oleh pertimbangan politik yang sempit. Hal ini dapat merugikan pembangunan jangka panjang dan menimbulkan ketidakpastian bagi perekonomian dan stabilitas sosial.
Ketiga, pengalihan kekuasaan kepada politisi partai-partai koalisi tanpa mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman mereka dalam bidang tertentu dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah. Kabinet yang terdiri dari orang-orang yang lebih memperhatikan kepentingan partai daripada kepentingan nasional dapat menghambat proses pembangunan dan reformasi yang diperlukan untuk kemajuan negara.
Dengan demikian, jika tren ini terus berlanjut, bisa jadi era Prabowo akan ditandai oleh pembagian kekuasaan yang lebih didasarkan pada pertimbangan politik daripada kapasitas dan kompetensi individu. Hal ini berpotensi menghambat kemajuan dan perkembangan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan mandiri secara politik, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengawasi dan mengevaluasi proses pembentukan kabinet agar kepentingan nasional tetap diutamakan demi kemajuan bangsa.
