Anies menjelaskan bahwa semua kepala daerah dipilih secara politik melalui proses pilkada. Dalam mengelola sebuah program, kepala daerah tentu merasakan bahwa sesuatu yang direncanakan dengan baik dan matang serta memiliki dasar yang kuat, maka tak perlu otot politik dalam melaksanakannya.
Untuk mendukung kelanjutan pembangunan, termasuk mendukung kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XVI melahirkan sejumlah rekomendasi
Rakernas yang diselenggarakan oleh APEKSI menghasilkan tiga relkomendasi. Ketua Umum Apeksi Bima Arya di sela Rakernasdi gedung Upper Hills Jalan Tanjung Bunga Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, (14/7) menjelaskan tiga rekomendasi itu
“Ada tiga rekomendasi kami di sini, salah satunya kami tidak mau tahun politik ini pembangunan terhenti. Jadi transisi ini harus berlanjut,” kata Ketua Umum Apeksi Bima Arya .
Rekomendasi kedua diusulkan dari enam wilayah Apeksi. Seperti wilayah V, merekomendasikan penataan IKN. Begitu pula rekomendasi di wilayah I yang dibacakan Wali Kota Medan Boby Nasution, mulai dari smart city, stunting, inflasi, dana kelurahan, hingga nasib dan kelanjutan tenaga honorer.
Bima Arya bersama Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto selanjutnya menyerahkan hasil rekomendasi rakernas kepada tiga bakal calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo usai memaparkan gagasannya masing-masing.
Bima Arya sempat menanyakan ihwal IKN pada Anies setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu selesai menjawab pertanyaan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. Bima Arya meminta pandangan Anies tentang perencanaan pembangunan IKN yang selama ini telah berjalan.
“Ini yang bakal jadi headline. Padahal kita mau bicara kota lebih luas,” seloroh Anies disambut tepuk tangan dan tawa hadirin.
Anies menjelaskan bahwa semua kepala daerah dipilih secara politik melalui proses pilkada. Dalam mengelola sebuah program, kepala daerah tentu merasakan bahwa sesuatu yang direncanakan dengan baik dan matang serta memiliki dasar yang kuat, maka tak perlu otot politik dalam melaksanakannya.
“Dengan sendirinya akan menggelinding,” kata Anies seperti yang dipantau melalui siaran Youtube.
Sebaliknya, kalau program tersebut tak punya dasar kuat, termasuk siapa yang merasakan manfaatnya, maka wali kota akan bekerja keras memakai otot politik untuk membuat program itu berjalan.
“Saya melihat, kalau ini (IKN) rencana yang baik, ya pasti jalan terus,” kata Anies dalam penjelasannya .
“Tapi bila ini (IKN) ada masalah….saya kadang-kadang heran, kenapa sering ditanyakan ya? Apa ada masalah, ya, sebetulnya? Kok saya tak ditanya bagaimana dengan pangan murah, bagaimana dengan subsidi BBM. Kok selalu IKN yang ditanyakan. Apa sesungguhnya dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan? Cukup sampai di situ jawaban saya,” kata Anies.
