Bersama Timnas AMIN Calon presiden Anies Baswedan menitipkan kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk berani mengambil keputusan besar yang jujur dan adil.
Jakarta – Fusilatnews – “Kepada MK kami titipkan kepercayaan untuk berani mengambil keputusan yang besar, benar, jujur, adil demi arah Indonesia yang lebih baik,” kata Anies ketika ditemui usai sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK, Jakarta, Rabu.(27/3/2024)
Anies menegaskan Indonesia saat ini berada di ‘persimpangan jalan’ akibat adanya berbagai macam dugaan intervensi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurutnya, apabila berbagai intervensi tersebut dibiarkan hingga menjadi kebiasaan, maka akan berulang di pemilu berikutnya, baik di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).
Lalu, jika kebiasaan itu diteruskan, maka bisa menjadi karakter bangsa yang buruk. “Ini yang mau dikoreksi. Ini mau diberikan ketegasan sikap, sehingga tidak berulang dan pemilu kita menjadi berintegritas jujur dan adil, dan hasilnya menjadi kredibel,” kata Anies.
Pada hari Rabu ini, digelar sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU Pilpres 2024 yang terbagi dalam dua sesi.
Perkara satu, yaitu permohonan yang diajukan oleh paslon nomor urut satu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan nomor register 1/PHPU.PRES-XXII/2024, akan digelar pada pukul 08.00 WIB-selesai.
Sedangkan perkara dua, yaitu permohonan yang diajukan oleh paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud Md dengan nomor register 2/PHPU.PRES-XXII/2024, akan digelar pada pukul 13.00 WIB-selesai.
Anies datang di MK bersama calon wakilnya, Muhaimin Iskandar, Kapten Timnas AMIN Muhammad Syaugi, dan anggota Tim Hukum Timnas AMIN yang diketuai oleh Ari Yusuf Amir pada pukul 07.13 WIB.
Selain Timnas AMIN, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak termohon juga telah tiba di MK sejak pukul 07.30 WIB. Anggota KPU yang hadir antara lain Ketua KPU Hasyim Asy’ari, August Mellaz, Idham Holik, dan Lolly Suhenty.
Sidang ini juga dihadiri oleh pihak terkait yaitu Tim Hukum Prabowo-Gibran yang dipimpin oleh , Yusril Ihza Mahendra
