Usai beberapa saat dihantui bayang-bayang reshuffle kabinet, terutama setelah Partai Nasdem secara resmi mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang konon dianggap sebagai penyebab ketegangan antara Nasdem dan punggawa Istana, akhirnya Surya Paloh dan Presiden Jokowi bertemu pada Kamis, 26 Januari 2023 lalu, di Istana Negara. Pada awalnya, media-media terjebak dengan pemaknaan bahwa pertemuan dilakukan secara dadakan, seolah-olah ada hal genting yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.
Diluar dugaan, Surya Paloh bertandang menemui Ketua Umum Golkar dua hari yang lalu. Salah satu hasil pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem dan Ketua Umum Partai Golkar adalah kesepakatan keduanya untuk menjaga stabilitas pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai NasDem, Hermawi Taslim; “Kalau soal isu tentang menteri Nasdem di-reshuffle dan segala macam, tadi ditegaskan kembali oleh Pak Surya Paloh, kesepakatan dengan Pak Airlangga salah satunya adalah menjaga stabilitas pemerintahan Jokowi smpai akhir pemerintahan bersama-sama,” urainya. Menurut Hermawi, kesepakatan menjaga stabilitas pemerintahan Jokowi tersebut juga dilakukan dengan semua partai politik pendukung pemerintah.
Pada pernyataan lain, Ketua Umum Partai Nasdem Suya Paloh, mengutarakan keinginannya bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Bahkan tak hanya kepada Megawati saja, Surya Paloh juga mengatakan juga ingin membangun soliditas pada partai pendukung pemerintahan.
“Saya pikir keinginan untuk itu sih ada. Tinggal atur saja. Kita kasih kode-kode dulu. Barangkali bagaimana, kapan Bu Mega ada waktu yang baik?” tutur Surya Paloh, Rabu dikutip dari kompas.com. Ia berharap permintaan pertemuan ini segera direspons dan disambut oleh PDIP. Surya juga kembali mengulang pernyataan bahwa dirinya berniat bertemu Megawati.
“Mudah-mudahan suasana kebatinannya sama, harapan penerimaan sama. Jadi jelas, (niat) ada. Itu intinya,” lanjut Surya Paloh.
Selain bertemu dengan PDI-P, Surya Paloh mengatakan pihaknya juga ingin membangun hubungan yang kuat atau berbobot pada sesama partai pendukung pemerintahan saat ini. Ia berpendapat seluruh partai pendukung punya misi sama untuk pembangunan masyarakat dan bangsa.
“Semuanya mempunyai kepentingan untuk membawa misi, bagaimana bangun kesadaran masyarakat, kematangan meraka dalam menyerap informasi, dan menjaga common sense, sekaligus menjaga kepentingan stabilitas nasional,” ujarnya.
Dalam perjumpaan dengan petinggi Partai Golkar, Rabu (1/2) kemarin Surya Paloh membantah pertemuannya itu arahan dari Presiden Joko Widodo. “Secara lisan (perintah Jokowi) enggak ada. Saya enggak tahu suasana kebatinan beliau,” tuturnya.
Sebenarnya pertemuan Jokowi dan Surya Paloh, telah ditetapkan sebelumnya. Bukan jadwal dadakan. Hanya saja, pemberitaan media cenderung memaknai bahwa pertemuan dilakukan atas permintaan Jokowi, seperti ada kepentingan mendadak dari pihak Istana yang ingin disampaikan secara pribadi kepada Surya Paloh.
Beberapa catatan, saat acara besar pernikahan anak Jokowi, yaitu Kaesang Pangarep, Surya Paloh tidak hadir. Jadi cukup sulit untuk merasionalisasi pertemuan tersebut sebagai inisiasi Jokowi dalam rangka membuka komunikasi langsung dengan Surya Paloh, yang memang sudah cukup lama mendingin sejak akhir tahun 2022 lalu.
Yang paling masuk akal, adalah pihak Surya Paloh dan Nasdem mengajukan jadwal untuk bertemu dengan Presiden, boleh jadi jauh sebelum pertemuan terjadi, dan baru diberikan ruang oleh Jokowi untuk diwujudkan pada Kamis, 26 Januari 2023 lalu.
Sampai hari ini kedua pihak, baik Surya Paloh atau pihak Istana, belum memberikan konfirmasi langsung terkait topik yang dibicarakan. Beberapa petinggi Partai Nasdem hanya bisa memberikan komentar tentang kebenaran adanya jadwal pertemuan kedua belah pihak. Sementara urusan topik yang dibicarakan justru diserahkan kepada para pihak untuk menyampaikan secara langsung kepada publik.
Lantas, ada hal penting apakah dibalik pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi? Pembicaraan yang mengemuka terkait dengan posisi Nasdem di dalam konstelasi koalisi partai pendukung Istana di satu sisi dan kepastian beberapa kursi menteri dari Partai Nasdem di sisi lain. Dari sisi Surya Paloh, relasi politik yang sudah berada dalam ranah “abu-abu” dengan pihak Istana harus dikembalikan kepada warna sebelumnya, di mana Partai Nasdem akan tetap berkomitmen sebagai anggota koalisi yang setia hingga masa jabatan Presiden Jokowi berakhir pada 2024 nanti.
Penjelasan posisi politik semacam itu tidak mudah bagi Partai Nasdem dan Surya Paloh, mengingat keputusan politik untuk mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden resmi Partai Nasdem dikabarkan sangat melukai kepentingan politik jangka panjang Jokowi.
Pasalnya, Anies Baswedan bukanlah kandidat yang diinginkan oleh Jokowi untuk menggantikan posisinya nanti setelah pemilihan 2024. Bagi Partai Nasdem, sebagaimana seringkali dijelaskan kepada awak media selama ini, posisi politik partai di dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin adalah satu hal, sementara pilihan politik untuk mendukung kandidat lain di luar aspirasi personal Jokowi sebagai “King Maker” adalah lain hal.
