Oleh Ali Syarief
Oleh Ali SyariefAPBN bukan sekadar angka, melainkan cermin ideologi pembangunan sebuah negara. Dari cara pemerintah menyusun prioritas anggaran, kita bisa membaca: ke mana arah bangsa ini akan dibawa.
Struktur APBN 2026 berbicara lantang: pertahanan, keamanan, dan gizi menjadi primadona, sementara sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, industri, dan riset dibiarkan berjalan pincang.
Mari kita uji dengan beberapa teori klasik ekonomi pembangunan:
1. Teori Multiplier Keynesian
John Maynard Keynes menegaskan: setiap belanja pemerintah harus diarahkan pada sektor yang memiliki multiplier effect tinggi agar pertumbuhan ekonomi berlipat ganda.
Infrastruktur, pendidikan, dan teknologi adalah sektor dengan multiplier effect terbesar: setiap Rp 1 bisa menghasilkan Rp 2–3 pertumbuhan.
Tapi di APBN 2026, belanja infrastruktur (Rp 118,5T) masih jauh di bawah pertahanan (Rp 185T) dan POLRI (Rp 145,65T).
Artinya: negara lebih suka menggelontorkan uang ke “sektor dengan multiplier rendah”—keamanan dan aparatur—yang efek ekonominya hampir nol.
Dampak: Ekonomi tumbuh lambat, lapangan kerja minim, dan daya saing global tetap jeblok.
2. Teori Kapital Manusia (Gary Becker)
Ekonomi modern bertumpu pada human capital: pendidikan, keterampilan, dan inovasi. Semakin besar investasi di pendidikan dan kesehatan produktif, semakin tinggi pertumbuhan jangka panjang.
Di APBN 2026, pendidikan dan riset hanya mendapat remah.
Badan Gizi Nasional memang dapat Rp 268T, tapi lebih condong ke belanja konsumtif, bukan investasi produktif. Anak sehat tapi tanpa skill = bonus demografi jadi beban demografi.
Dampak: tenaga kerja kita tetap murah, tak terampil, dan kalah dari Vietnam atau India.
3. Model Pertumbuhan Solow-Swan
Robert Solow menekankan: pertumbuhan jangka panjang hanya bisa dicapai melalui akumulasi modal dan inovasi teknologi.
Tapi dalam APBN 2026, belanja riset, inovasi, dan industri kalah jauh dibanding belanja pertahanan.
Artinya, pemerintah lebih sibuk membeli senjata dan menggaji aparat daripada mendorong inovasi teknologi dalam negeri.
Dampak: produktivitas stagnan, Indonesia tetap terjebak dalam middle-income trap.
4. Teori Pembangunan Strukturalis (Raúl Prebisch & Celso Furtado)
Negara berkembang sering gagal naik kelas karena lebih banyak belanja konsumtif daripada membangun sektor produktif.
APBN 2026 persis mencerminkan itu: konsumsi (gizi, subsidi, belanja aparatur) lebih besar daripada produktivitas (infrastruktur, industri, riset).
Akibatnya, Indonesia terus menjadi importir pangan, pengutang abadi, dan penonton dalam rantai pasok global.
Dampak: ekonomi kita rapuh, tergantung impor, dan rawan krisis bila ada guncangan global.
5. Political Economy of Budgeting
Richard Musgrave membagi fungsi APBN dalam tiga:
Alokasi (resources for growth)
Distribusi (equity & welfare)
Stabilisasi (economic balance)
Jika dilihat:
Distribusi (gizi, bantuan sosial) → jumbo.
Alokasi untuk pertumbuhan (infrastruktur, teknologi, industri) → kecil.
Stabilisasi (utang, defisit) → berpotensi kacau.
Artinya, APBN 2026 hanya kuat di fungsi distribusi, lemah dalam fungsi alokasi. Ini bukan APBN pembangunan, melainkan APBN survival.
Kesimpulan Tajam
APBN 2026 adalah potret salah kaprah:
Negara lebih sibuk menjaga rakyat tetap “aman” ketimbang memberdayakan mereka.
Rakyat diberi vitamin, elite diberi senjata, tapi masa depan ekonomi dibiarkan kosong.
Dengan struktur ini, Indonesia akan semakin nyaman menjadi negara berpenduduk banyak, aman, tapi miskin dan tertinggal.
Inilah paradoks besar: pemerintah sedang membangun pagar rumah yang megah, lengkap dengan satpam bersenjata, tapi lupa mengisi dapurnya dengan makanan dan pekerjaannya dengan harapan.
